Jakarta, IDN Times – Pemerintah kian serius memperketat pengawasan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan 2026. Langkah ini diambil menyusul adanya indikasi kenaikan harga yang sudah mulai terlihat, bahkan sebelum momentum Ramadan tiba.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, dengan tegas menyatakan bahwa pengendalian harga pangan adalah tanggung jawab krusial pemerintah. Penegasan ini bukan tanpa alasan, melainkan demi menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil, terutama menjelang dan selama Ramadan.
“Belum juga masuk (Ramadan), harga sudah naik. Nah ini yang merupakan tantangan kita semua,” ujar Tomsi. Pernyataan tersebut disampaikannya saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi, yang turut dirangkai dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Program 3 Juta Rumah. Acara penting ini diselenggarakan di Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Rabu (18/2/2026).
Tomsi menekankan bahwa setiap gejolak harga bahan pokok, sekecil apa pun itu, harus segera direspons dan tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, kenaikan harga yang awalnya tampak kecil berpotensi memicu lonjakan yang jauh lebih besar jika pengawasan di lapangan lemah.
“Begitu ada kenaikan di atas harga eceran tertinggi tadi, segera dalami, kenapa naik,” tegasnya, menginstruksikan agar setiap anomali harga segera diselidiki. Dalam konteks ini, ia juga mendesak pemerintah daerah untuk aktif memantau dinamika harga di pasar, melakukan evaluasi cepat, dan memastikan bahwa setiap tindakan berbasis pada data lapangan yang akurat.
Selain itu, Tomsi menyoroti fenomena janggal berupa kenaikan harga di daerah-daerah penghasil komoditas. Kondisi ini dianggap tidak logis dan harus segera ditelusuri akar permasalahannya.
“Daerah-daerah penghasil cabai itu malah naik. Ini kan harus jelas nih, kenapa daerah penghasil cabai naik, padahal cabainya melimpah,” ungkapnya, mempertanyakan anomali tersebut yang bisa menjadi indikasi adanya praktik yang tidak sehat dalam rantai distribusi.
Guna memastikan stabilitas harga pangan, Tomsi meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan untuk meningkatkan pengawasan langsung di lapangan. Pengendalian inflasi, menurutnya, tidak boleh berhenti hanya pada rapat koordinasi semata.
Pemantauan harga harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pasar tradisional, pusat distribusi, hingga seluruh jalur pasok. Langkah proaktif ini esensial untuk menjamin harga pangan tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat menjelang Ramadan.
Ia turut mengingatkan para aparatur pemerintah agar senantiasa melihat persoalan harga dari sudut pandang masyarakat kecil. “Jangan ngukur pakai badan kita. Kalau ngukur pakai badan kita naiknya sedikit, tapi bagi masyarakat (itu) naiknya terasa,” beber Tomsi, menekankan pentingnya empati dalam setiap kebijakan.
Dengan disiplin, kerja keras, dan pengawasan berkelanjutan, Tomsi berharap stabilitas harga bahan pokok dapat terjaga. Ia menegaskan bahwa pemerintah wajib hadir untuk melindungi kesejahteraan rakyat, terutama dalam momentum penting seperti Ramadan, memastikan bahwa setiap warga negara dapat menjalani bulan suci dengan tenang dan kebutuhan pangan yang terpenuhi.
