Kita Tekno – , JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto secara resmi menghadiri pertemuan perdana Dewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace (BoP), Washington, D.C., pada Kamis (19/2/2025) waktu setempat.
Pertemuan perdana KTT Board of Peace (BoP) resmi digelar sebagai langkah awal pembentukan mekanisme internasional transisional yang bertujuan mendukung perdamaian dan stabilisasi di Gaza, Palestina.
Forum ini menjadi momentum penting bagi negara-negara anggota untuk mengonsolidasikan komitmen kolektif, terutama dalam mendukung rekonstruksi wilayah yang terdampak konflik.
: Kata Ketua DPR Puan Soal Indonesia Satu Panggung dengan Israel dalam Board of Peace Palestina
Pertemuan ini menandai peluncuran resmi Board of Peace sebagai platform multilateral yang dirancang untuk mempercepat pemulihan Gaza pascakonflik.
Selain itu, forum tersebut juga bertujuan menggalang dukungan konkret negara anggota, baik dalam bentuk kontribusi finansial maupun dukungan operasional, guna mempercepat pembangunan kembali infrastruktur dan layanan dasar bagi masyarakat sipil.
: : Sederet Negara yang Hadir dan Absen di KTT Board of Peace, Ada Israel?
Salah satu agenda utama pertemuan adalah pengesahan dokumen hasil pertemuan yang akan menjadi kerangka kerja implementasi Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025).
Resolusi tersebut memberikan mandat internasional bagi upaya stabilisasi dan rekonstruksi Gaza melalui pendekatan yang terkoordinasi dan berlandaskan hukum internasional.
: : Menlu Sugiono Bertemu Wakil Palestina di PBB, Ungkap Dukungan RI hingga soal Board of Peace (BoP)
Kehadiran Prabowo dalam forum ini menegaskan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam upaya perdamaian global, khususnya terkait isu Palestina. Partisipasi Indonesia dipandang sebagai wujud komitmen untuk terlibat aktif dalam pembentukan dan penguatan kerangka kerja BoP sebagai mekanisme internasional transisional yang berbasis mandat PBB.
Indonesia juga menyatakan kesiapan prinsip untuk berkontribusi dalam International Stabilization Force (ISF), dengan catatan bahwa mandat operasi harus jelas, parameter operasional disepakati bersama, serta selaras dengan hukum internasional dan ketentuan nasional Indonesia (national caveats). Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian diplomatik sekaligus komitmen terhadap prinsip kedaulatan dan hukum internasional.
Dukungan Rekonstruksi dan Visi Dua Negara
Selain dukungan stabilisasi, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap rekonstruksi jangka panjang Gaza. Upaya ini diarahkan untuk memastikan pemulihan infrastruktur, layanan publik, dan stabilitas sosial-ekonomi bagi masyarakat Palestina.
Kendati demikian, Indonesia menekankan bahwa seluruh upaya tersebut harus tetap menghormati hak-hak rakyat Palestina dan sejalan dengan visi Solusi Dua Negara sebagai kerangka penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.
Pendekatan ini konsisten dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang sejak lama mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian yang berkeadilan di Timur Tengah.
Dalam pernyataannya di Forum Bisnis bersama US Chamber of Commerce pada Rabu (18/2/2026), Prabowo menegaskan bahwa kehadirannya di Washington merupakan undangan langsung dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menghadiri pertemuan yang akan membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza.
“Pertemuan resmi pertama dari Board of Peace untuk membahas implementasi dan kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Kami terus berupaya merintis jalan menuju solusi yang nyata dan berkelanjutan atas isu Palestina,” kata Prabowo.
Pertemuan perdana BoP dinilai sebagai momentum penting dalam memperkuat diplomasi multilateral untuk merespons krisis kemanusiaan dan keamanan di Gaza. Dengan melibatkan berbagai negara dan lembaga internasional, forum ini diharapkan mampu menghadirkan pendekatan yang terkoordinasi dan berkelanjutan.
Bagi Indonesia, keterlibatan dalam Board of Peace tidak hanya mencerminkan solidaritas terhadap Palestina, tetapi juga mempertegas peran strategis Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia, sesuai amanat konstitusi untuk turut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dengan peluncuran BoP, harapan baru muncul bagi upaya stabilisasi Gaza, sekaligus membuka ruang bagi kerja sama internasional yang lebih erat dalam mewujudkan perdamaian yang inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah lanskap geopolitik global yang semakin kompleks, langkah Prabowo Subianto menghadiri pertemuan perdana Board of Peace (BoP) di Washington, D.C. pada 19 Februari 2026 menjadi momentum penting bagi diplomasi Indonesia.
Agenda tersebut bukan sekadar forum multilateral biasa, melainkan panggung awal bagi upaya konkret mewujudkan perdamaian berkelanjutan di Gaza, Palestina—sekaligus ujian bagi posisi Indonesia sebagai kekuatan menengah yang mengedepankan politik luar negeri bebas aktif.
