Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, melayangkan kritik tajam terhadap rencana pemerintah untuk mengimpor hingga 105 ribu unit mobil pikap demi mendukung kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Kebijakan ini dinilai berpotensi melanggar Asta Cita, yang menjadi fondasi utama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Rencana impor kendaraan dalam jumlah masif ini disebut-sebut akan dilaksanakan melalui BUMN Agrinas Pangan Nusantara. Sebanyak 105 ribu unit kendaraan jenis pikap dan truk akan didatangkan dari India. Diperkirakan, nilai pembelian ini mencapai triliunan rupiah, ditujukan untuk memperkuat operasional logistik KDMP.
Menanggapi hal tersebut, Gobel mengingatkan bahwa setiap pembantu presiden memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan visi ekonomi nasional secara tepat, termasuk pilar-pilar penting seperti Asta Cita, Prabowonomics, hingga Sumitronomics. Menurutnya, kebijakan fiskal dan peran strategis BUMN seharusnya diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri, bukan malah menciptakan atau memperdalam ketergantungan impor yang merugikan.
“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga konsep Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” tegas Gobel pada Jumat (20/2/2026).
Kritik ini semakin relevan mengingat kondisi pasar otomotif domestik. Berdasarkan data penjualan nasional, total penjualan mobil pada tahun 2025 tercatat 803.687 unit, di mana segmen pikap menyumbang 110.674 unit dan truk sedang sekitar 25 ribu unit. Angka ini menunjukkan penurunan sekitar 7,2 persen dibandingkan tahun 2024, sebuah indikasi nyata dari melemahnya daya beli masyarakat dan lesunya sektor otomotif di Indonesia.
Gobel menekankan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, instrumen fiskal dan BUMN seharusnya berperan sebagai pengungkit utama industri nasional. Ia khawatir bahwa pembelian kendaraan dalam skala besar dari luar negeri berisiko besar mengurangi peluang penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor manufaktur otomotif domestik.
“Sesuai janji kampanye, pemerintah menjanjikan lapangan kerja yang banyak di tengah pengangguran yang besar. Nah, fiskal dan BUMN harus mendorong penciptaan lapangan kerja tersebut. Berapa tenaga kerja yang terserap dari pembelian mobil tersebut? Impor mobil di tengah situasi ini tentu sangat ironis dan kontradiktif, seperti lelucon yang tidak lucu,” ujarnya, menyoroti inkonsistensi antara janji dan tindakan.
Lebih lanjut, Gobel menyoroti poin ketiga dan kelima dari Asta Cita, yang secara eksplisit menekankan pada peningkatan lapangan kerja berkualitas serta hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Ia berpendapat bahwa impor kendaraan dalam skala besar dengan menguras dana BUMN sama sekali tidak selaras dengan semangat tersebut.
“Rencana impor mobil secara besar-besaran ini dengan menggunakan dana BUMN sama sekali tak mendukung Asta Cita, bahkan melanggar Asta Cita, karena menghamburkan dana negara untuk membiayai tenaga kerja asing dan industri negara lain. Kita sedang membiayai rakyat sendiri atau kita sedang memberikan jajan ke rakyat negara lain?” sindir Gobel dengan keras.
Gobel juga merujuk pada pemikiran Bapak Ekonomi Indonesia, Sumitro Djojohadikusumo, melalui konsep Sumitronomics. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya peran negara dalam mengarahkan investasi dan melindungi industri nasional. Baginya, kemerdekaan politik haruslah diiringi dengan kemerdekaan ekonomi melalui penguatan sektor manufaktur domestik yang mandiri dan berdaya saing.
Dalam konteks otomotif, Gobel menegaskan bahwa industri nasional telah membuktikan kemampuan produksinya yang memadai, ditandai dengan peningkatan kandungan lokal dan jaringan layanan purna jual yang luas. Ia bahkan mengusulkan PT Pindad sebagai entitas yang sangat mampu untuk dilibatkan dalam memenuhi kebutuhan kendaraan KDMP, memberikan solusi alternatif yang nasionalis.
“Pengadaan mobil untuk KDMP ini mestinya menjadi momentum bagi Pindad untuk membuktikan kemampuannya. KDMP itu program, bukan proyek. Jadi harus dijalankan sesuai visi-misi Bapak Presiden. Kita harus sama-sama menjaga visi-misi Presiden,” pungkas Gobel, menyerukan komitmen pada visi kepemimpinan nasional.
