Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pembelian 105.000 mobil pikap asal India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara. Purbaya menyebut pembelian tersebut menggunakan pinjaman dari Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara).
Pengadaan mobil pikap tersebut ditujukan untuk kepentingan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Terkait skema pinjaman KDMP kepada Himbara, Purbaya menjelaskan hal itu memang dijamin APBN. Nantinya, pemerintah akan mencicil pinjaman itu selama enam tahun ke depan.
“Jadi Kopdes Merah Putih adalah mereka meminjam uang dari Himbara. Kewajiban saya, Kementerian Keuangan adalah setiap tahun mereka akan mencicil pinjamannya sebesar Rp 40 triliun selama 6 tahun ke depan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kemenkeu, Senin (23/2).
Meski demikian, Purbaya menjamin bahwa tidak ada tambahan risiko fiskal dari kewajiban pembayaran oleh pemerintah kepada Himbara selama enam tahun tersebut.
“Jadi untuk saya sih risikonya clear, enggak ada tambahan risiko fiskal, karena setiap tahun pun itu bagian uangnya dipindahkan dari uang dana desa. Jadi setiap tahun pun memang kita belanja segitu, cuma sekarang cara belanjanya berubah. Jadi seperti itu pembiayaan,” ujarnya.
Sebelumnya, nilai kontrak kendaraan niaga jenis pikap asal India oleh Agrinas Pangan tersebut ditaksir mencapai Rp 24,66 triliun. Proyek tersebut juga sempat disorot oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, yang menjabarkan pengadaan total 105.000 unit pikap CBU (Completely Built Up) India, masing-masing diproduksi oleh Tata Motors dan Mahindra Auto.
Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel, mengkritik rencana pemerintah mengimpor hingga 105 ribu unit mobil pikap untuk kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi melanggar Asta Cita yang menjadi pijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Gobel mengingatkan bahwa para pembantu presiden harus menerjemahkan visi ekonomi nasional secara tepat, termasuk konsep Asta Cita, Prabowonomics, hingga Sumitronomics. Ia menilai kebijakan fiskal dan peran BUMN semestinya diarahkan untuk memperkuat industri dalam negeri, bukan justru mendorong ketergantungan impor.
“Para pembantu presiden harus menerjemahkan dan menjalankan dengan benar cita-cita Bapak Presiden, Asta Cita, konsep Prabowonomics, dan juga konsep Sumitronomics. Kapan lagi kita bisa mewujudkan pemikiran yang nasionalistik dan sesuai konstitusi seperti yang dimiliki Presiden Prabowo Subianto,” ujar Gobel, Jumat (20/2/2026).
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah untuk menunda rencana impor mobil dari India. Pemerintah sempat menyampaikan akan mengimpor 105 ribu impor mobil dari India.
“Jadi rencana untuk impor 105 ribu mobil pick up dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (23/2).
“Ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri. Tentunya presiden pada saat pulang,” ujar dia.
