Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di sektor outsourcing atau alih daya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan perkara ini menyangkut proses pengadaan di sejumlah dinas yang diduga telah diatur dan dikondisikan.
“Ini kan ada sejumlah pengadaannya yang memang dilakukan di dinas-dinas Pemkab Pekalongan yang prosesnya diduga, diatur, dikondisikan,” kata Budi di Gedung KPK, Selasa (3/3).
Menurut Budi, pengaturan tersebut membuat perusahaan tertentu bisa memenangkan tender pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Pekalongan. Dugaan itu termasuk pada sektor outsourcing atau pengadaan tenaga pendukung dalam pengelolaan di pemerintahan daerah tersebut.
“Termasuk pengadaan outsource itu, pengadaan tenaga pendukung dalam pengelolaan di pemkab pekalongan. Dan bisa ada di beberapa dinas,” ujarnya.
Meski demikian, KPK belum merinci lebih jauh konstruksi perkara maupun nilai proyek yang diduga bermasalah.
Dalam OTT ini, KPK lebih dulu mengamankan tiga orang pada dini hari, termasuk Bupati Pekalongan.
“Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah tiga orang, salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan dua pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati,” kata Budi.
Ketiganya diamankan di wilayah Semarang dan tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10.25 WIB untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
“Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi.
Selanjutnya, pada kloter kedua, KPK kembali mengamankan 11 orang, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Pekalongan. Rombongan kloter kedua tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 21.06 WIB menggunakan bus untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
