Kita Tekno JAKARTA. Pemerintah masih mengkaji kemungkinan pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga melampaui batas 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Hingga kini, belum ada keputusan final terkait wacana tersebut.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan berbagai faktor sebelum mengambil keputusan mengenai batas defisit anggaran tersebut.
“Saya belum tahu, masih dipikirkan kali ya,” ujar Purbaya kepada awak media di Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Menkeu Purbaya Beri Sinyal Defisit APBN 2025 Melebar di Atas 2,78% PDB
Menurut dia, pemerintah secara berkala melakukan simulasi dan perhitungan terhadap sejumlah variabel ekonomi global yang dapat memengaruhi kinerja fiskal nasional.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah pergerakan harga minyak dunia karena memiliki dampak langsung terhadap penerimaan dan belanja negara.
Perubahan harga minyak, kata dia, dapat memengaruhi besaran subsidi energi, penerimaan negara dari sektor migas, serta keseluruhan keseimbangan fiskal.
Karena itu, pemerintah terus menghitung dampak berbagai skenario harga minyak terhadap postur APBN sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Selain faktor harga energi, pemerintah juga mempertimbangkan respons pasar dan lembaga pemeringkat internasional terhadap kemungkinan pelebaran defisit tersebut.
Celios: Defisit APBN di Atas 3% dari PDB Tanda Indonesia Masuk Jurang Resesi?
Hal ini penting karena penilaian lembaga rating dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.
Meski demikian, Purbaya menilai secara komparatif posisi fiskal Indonesia sebenarnya masih relatif baik dibandingkan sejumlah negara lain. Ia mencontohkan beberapa negara yang memiliki rasio defisit anggaran lebih tinggi.
Vietnam, misalnya, mencatat defisit sekitar 4% terhadap PDB. Sementara India bahkan berada pada kisaran 5% hingga 6%. Negara-negara maju seperti di Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang juga menjalankan kebijakan fiskal dengan defisit yang lebih besar.
“Kalau dari angka itu saja harusnya tidak ada masalah. Cuma mereka melihat hal yang lain dari kita yang sedang kita pelajari,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa lembaga pemeringkat biasanya tidak hanya menilai besaran defisit, tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti keberlanjutan fiskal, struktur utang, prospek pertumbuhan ekonomi, hingga kualitas kebijakan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Defisit APBN Tembus 2,68% PDB: Ekonom Ungkap Risiko yang Harus Diwaspadai 2026
Karena itu, pemerintah tetap berhati-hati dalam menentukan langkah fiskal agar tidak menimbulkan persepsi negatif di pasar keuangan global.
Purbaya menegaskan bahwa kehati-hatian akan tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan APBN, terlepas dari berbagai opsi kebijakan yang sedang dipertimbangkan.
“Yang jelas pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati,” ujarnya.
Ketika ditanya apakah Presiden Prabowo Subianto dan DPR telah memberikan persetujuan terhadap kemungkinan pelebaran defisit tersebut, Purbaya mengaku belum mengetahui secara pasti keputusan di tingkat pimpinan negara.
Ia menegaskan bahwa sebagai bagian dari tim ekonomi pemerintah, dirinya bertugas menjalankan arahan kebijakan yang diputuskan oleh Presiden.
Ada Gejolak Geopolitik, Kabinet Prabowo Mulai Bahas Opsi Defisit APBN di Atas 3%
“Saya tidak tahu. Kalau perintah kan kita jalankan. Saya kan cuma tangan presiden,” kata Purbaya.
Wacana pelebaran defisit APBN sendiri menjadi perhatian karena sejak Undang-Undang Keuangan Negara diberlakukan, pemerintah menetapkan batas maksimal defisit anggaran sebesar 3% terhadap PDB sebagai salah satu pilar disiplin fiskal. Batas tersebut sempat dilonggarkan selama masa pandemi Covid-19, namun kemudian kembali diterapkan setelah kondisi ekonomi membaik.
Karena itu, setiap rencana perubahan terhadap batas defisit biasanya menjadi sorotan pasar, investor, maupun lembaga pemeringkat kredit global yang memantau kesehatan fiskal Indonesia.
