Filipina darurat energi: Sopir angkot mogok kerja imbas kenaikan harga BBM – “Kami seperti dicekik”

Photo of author

By AdminTekno

Ratusan pekerja transportasi di Manila, Filipina, mogok kerja akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Harga solar dan bensin telah melonjak lebih dari dua kali lipat sejak perang antara Iran dengan Amerika-Israel pecah pada 28 Februari lalu. Imbasnya, Filipina sekarang berada dalam situasi keadaan darurat energi nasional.

Seorang pengemudi angkutan kota (angkot) berusia 62 tahun di Manila mengatakan kepada BBC bahwa situasinya kini semakin gawat.

Ia berkata tidak punya makanan untuk menghidup kelima anaknya dan belum menerima bantuan uang tunai dari pemerintah.

Saat mogok kerja selama dua hari dimulai pada Kamis (26/03), sebuah kapal yang membawa lebih dari 700.000 barel minyak mentah dari Rusia tiba Filipina, kata Wakil Sekretaris di Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Filipina, Claire Castro.

Presiden Ferdinand Marcos, sebelumnya, berjanji untuk mencari sumber minyak baru lantaran 98% kebutuhan minyak di negara itu sangat bergantung pada pasokan yang melewati Selat Hormuz.

Koalisi transportasi yang memimpin aksi mogok tersebut mengajukan sejumlah tuntutan, mulai dari penghapusan pajak dan penurunan harga BBM, hingga penghentian deregulasi serta penerapan kembali kontrol oleh negara.

Mereka juga mendorong kenaikan tarif dan upah yang lebih tinggi.

Kelompok pendemo berkumpul di berbagai daerah pada Kamis (26/03) pagi, sembari memegang papan yang berisi tuntutan dan menyerukan pemerintah bertindak lebih untuk membantu masyarakat.

Banyak dari para pendemo adalah pengemudi angkot jeepney, minibus angkutan kota yang umum dijumpai di Filipina. Sopir ojek dan mobil sewaan juga termasuk di antara para pendemo.

Sebagian orang mengatakan mereka belum menerima bantuan sebesar 5.000 peso (atau setara Rp1,4 juta) yang sebelumnya dijanjikan oleh Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan bagi para pengemudi yang memenuhi syarat.

“Saya mengantre lebih dari lima jam kemarin untuk mendapatkan bantuan uang tunai dari pemerintah, tetapi nama saya tidak ada di sana,” ujar Guillermo Japole, 62 tahun, seraya menambahkan bahwa dia belum menerima “bantuan tunai, penghasilan, atau makanan untuk keluarganya”.

Guillermo, yang memiliki lima anak yang masih bersekolah, mengatakan keluarganya berada di ambang pengusiran dari rumah kontrakan mereka.

Sopir lainnya, Anjo Lilac, yang berusia 28 tahun, juga mengatakan dia belum menerima bantuan apa pun. Dalam aksi demo itu, dia turut membawa putrinya, Hannah.

“Tidak ada yang akan merawat anak saya, sebab istri saya sedang bekerja paruh waktu,” katanya.

“Bantuan keuangan ini akan sangat membantu kami, untuk makan, sewa rumah, dan terutama susu untuk bayi kami.”

Beberapa sopir jeepney bercerita kepada BBC bahwa mereka mungkin akan kembali ke kampung halaman untuk mencari pekerjaan lain.

“Rasanya kami seperti dicekik. Situasi saat ini benar-benar sulit. Kami tidak tahu dari mana kami bisa mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami,” ungkap Ronnie Rillosa, 58 tahun, yang sudah menjadi pengemudi jeepney selama 30 tahun.

“Kami tidak membutuhkan bantuan tunai kalau pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak, makanan, listrik, dan air.”

Di sisi lain, imbas dari aksi mogok kerja selama dua hari ini telah dirasakan oleh sejumlah penumpang di Manila.

Ibu kota Filipina ini adalah salah satu kota terpadat di Asia. Para komuter terkadang menghabiskan waktu berjam-jam untuk sampai ke tempat kerja.

Arnold Irinco, salah satu penumpang yang mengantre demi mendapatkan tumpangan gratis yang disediakan pemerintah pada Kamis pagi.

Pria 52 tahun ini berkata kepada BBC bahwa dia telah menunggu selama 30 menit. Tapi, dia juga memahami mengapa para pengemudi mogok kerja.

Darurat energi nasional

Pada Selasa (24/03), Presiden Ferdinand Marcos menetapkan status darurat energi nasional.

Dengan status ini, pemerintah memiliki wewenang hukum untuk mengambil berbagai langkah guna menjaga kestabilan energi dan melindungi perekonomian secara keseluruhan.

Deklarasi itu akan berlaku selama satu tahun, kecuali diperpanjang atau dicabut oleh presiden.

Filipina adalah negara pertama yang mendeklarasikan darurat energi nasional di tengah perang AS-Israel dengan Iran.

Duta Besar Filipina untuk AS, Jose Manuel Romualdez, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Manila sedang bekerja sama dengan Washington untuk mendapat pengecualian yang memungkinkan negaranya mengimpor minyak dari negara-negara yang dikenai sanksi oleh AS.

Untuk diketahui, Filipina adalah salah satu sekutu terdekat AS di Pasifik.

Kemudian, pada Rabu (25/03), Presiden Marcos menandatangani undang-undang yang memberinya wewenang untuk menangguhkan atau memotong pajak atas produk minyak bumi, ketika harga rata-rata minyak mentah Dubai mencapai atau melebihi US$80 per barel selama sebulan.

Sejak pertikaian di Timur Tengah meletus, pemerintah telah menawarkan subsidi kepada pengemudi transportasi, mengurangi layanan kapal feri, dan menerapkan empat hari kerja dalam seminggu untuk pegawai negeri sipil demi menghemat BBM.

Sebuah komite lantas dibentuk untuk mengawasi distribusi bahan bakar, makanan, obat-obatan, dan barang-barang penting lainnya secara tertib.

Pemerintah juga diberi wewenang untuk langsung membeli bahan bakar atau produk minyak bumi untuk memperkuat pasokan.

Namun, tidak semua orang senang.

Salah satu koalisi buruh di Filipina, Kilusang Mayo Uno (KMU), mengkritik keras penetapan darurat energi nasional dan menyebutnya sebagai “pengakuan” bahwa pemerintah gagal mengatasi krisis minyak.

KMU sebelumnya menuduh pemerintah telah meremehkan situasi dengan mengatakan bahwa “semuanya berjalan normal”.

Koalisi tersebut juga menyampaikan kekhawatiran terhadap apa yang mereka sebut sebagai “ketentuan yang merugikan pekerja” dalam peraturan tersebut—terutama pasal-pasal yang berpotensi membatasi kegiatan yang dianggap mengganggu aktivitas ekonomi, termasuk aksi mogok kerja.

Namun, taipan Manuel V. Pangilinan, yang memimpin beberapa perusahaan utilitas besar, mendukung penetapan darurat tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, dia berkata perusahaannya merasakan tekanan dari kenaikan biaya energi dan memperingatkan bahwa krisis ini mulai memengaruhi operasional bisnis.

Pangilinan menambahkan bahwa pemerintah “seharusnya memiliki semua pilihan yang tersedia” untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan di tengah periode sulit seperti yang ia gambarkan.

Sebelumnya, Menteri Energi Sharon Garin, menyebut negara itu memiliki persediaan bahan bakar minyak untuk 45 hari.

Garin mengatakan kepada wartawan bahwa Filipina “untuk sementara” akan bergantung pada pembangkit listrik tenaga batu bara demi memenuhi kebutuhan energinya imbas melonjaknya biaya gas alam cair (LNG).

Asia sangat terdampak ketika Selat Hormuz tidak dibuka sepenuhnya.

Tahun lalu, hampir 90% minyak dan gas yang melewati jalur tersebut dikirim ke kawasan Asia.

  • Iran perbolehkan kapal Thailand dan lima negara lain melintasi Selat Hormuz, bagaimana dengan kapal Indonesia?
  • Apa isi 15 butir rencana damai yang digagas Trump, dan mengapa Iran menolaknya?
  • Trump klaim AS dan Iran gelar perundingan untuk selesaikan perang, Iran membantah
  • Rudal Iran jebol pertahanan udara Israel, gempur dua kota dekat fasilitas nuklir
  • Trump ultimatum Iran: Buka Selat Hormuz dalam 48 jam atau AS akan hancurkan pembangkit listrik
  • Iran gempur pangkalan militer AS sampai menimbulkan kerusakan senilai Rp13,5 triliun, menurut analisis terbaru

Leave a Comment