Pepatah ‘gantungkan cita-citamu setinggi langit’ berujung pahit bagi Ni Komang Metri (44), seorang kuli bangunan asal Tabanan, Bali. Perempuan itu harus mengubur mimpinya dalam-dalam menjadi penulis atau guru agama karena hanya mengenyam pendidikan tingkat SMP.
Komang memegang kuat prinsip tusing ngelah rasa angayubagia (tidak memiliki rasa syukur atau tidak tahu berterima kasih) jika ia bersungut-sungut mengerjakan pekerjaan yang identik dengan pekerjaan laki-laki tersebut.
“Dinikmati,” ujarnya sembari menitikkan air mata
Komang ditemui di sebuah proyek bangunan indekos di Denpasar Barat, yang tengah digarapnya dalam beberapa bulan terakhir. Di sana, Komang menceritakan pekerjaan kuli bangunan yang sudah ditekuninya selama dua dekade.
Pagi-pagi sekali Komang bangun untuk mengurus keluarganya sebelum berangkat dari rumahnya di Kabupaten Tabanan menuju Kota Denpasar setiap hari, Senin sampai Sabtu.
Untuk tiba pukul 08.00 WITA, saat jam kerjanya dimulai, ia harus berkendara dengan sepeda motor bersama suaminya menempuh jarak satu jam. Setibanya di Denpasar, ia dan suaminya berpisah untuk bekerja di lokasi proyek masing-masing yang masih berdekatan.
Di bangunan indekos 20 pintu itu, Komang memulai pekerjaannya setiap hari. Pekerjaan itu dilakukannya seorang diri: mulai dari mengangkat karung semen dan pasir, mengerok dan mengecat ulang cat dinding, memelitur kusen dan pintu, memeriksa plafon, hingga menyemen bagian tembok yang rusak.
Komang mengaku hanya kekuatan fisik yang bisa diandalkan untuk mengisi periuknya bersama keluarga.
“Bagaimana ya, profesi saya sudah 20 tahun terakhir ini memang menjadi kuli bangunan. Kalau sedang tidak ada proyek, biasanya saya di rumah bantu-bantu orang bersih-bersih atau bikin canang [persembahan untuk kegiatan ibadah umat Hindu Bali]. Pertama, karena faktor ekonomi. Kedua, karena saya tidak punya skill [keahlian],” ungkap Komang kepada wartawan Christine Nababan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Komang mengantongi upah Rp120.000 per hari dari ‘banting tulang’ sebagai kuli bangunan perempuan. Upah itu pun tidak seluruhnya bisa dibawa pulang ke rumah, karena terpotong ongkos makan sehari-hari selama bekerja di proyek dan membeli BBM.
“Paling bersihnya yang bisa dibawa pulang sekitar Rp60.000-an per hari,” tutur Komang dengan suara lirih.
Cerita berbeda datang dari Nengah Riadi, kuli perempuan asal Kintamani, Bangli.
Perempuan berusia 38 tahun ini mengaku tidak pernah bercita-cita menekuni pekerjaan lain selain yang dilakukan 10 tahun terakhir ini, yakni menjadi kuli bangunan.
Tidak tampak kesedihan di raut wajahnya. Bahkan, mata cokelatnya berbinar saat diajak berbincang.
“Kuat, ya dikuat-kuatin. Kalau enggak kuat, enggak bisa makan,” jawabnya saat dijumpai pada kesempatan berbeda, pertengahan Februari lalu.
Nengah bekerja membangun proyek subak di Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar.
Tidak seperti Komang yang pulang pergi dari rumah ke lokasi proyek setiap hari, Nengah mendapatkan fasilitas tempat tinggal sementara dan uang makan harian.
Alasannya, selain jarak tempuh yang lebih panjang, suami Nengah ikut serta dalam proyek manajemen sistem pengairan/irigasi sawah tersebut.
“Saya kerja di sini sama suami juga dan bawa anak-anak (dua anak), jadi dikasih fasilitas kos. Jaraknya sekitar satu sampai dua kilometer dari proyek,” tutur perempuan lulusan SMP tersebut.
Nengah diupah Rp100.000 per hari. Uang itu cepat habis karena salah satu anaknya yang masih berusia kurang dari 10 tahun tersebut selalu merengek minta jajan.
Nengah sering meninggalkan kampung halaman demi bekerja. Biasanya, selama satu sampai dua bulan. Lalu, ia kembali ke kampung sebentar untuk beristirahat mengumpulkan tenaga, mengikuti upacara adat, dan beraktivitas layaknya ibu rumah tangga.
Paling lama ia menetap di kampungnya selama tiga bulan. “Kalau lama di kampung, enggak punya duit,” terang dia.
Baca juga:
- Hari Perempuan Internasional: Satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran ‘minim komitmen politik pada perempuan’
- Perjuangan Sekolah Perempuan untuk suara perempuan akar rumput – Disebut ajaran sesat hingga dipercaya desa
Kuli bangunan perempuan lainnya asal Situbondo, Jawa Timur, Susilawati alias Evi merantau ke Bali menjadi pekerja musiman.
Perempuan berusia 45 tahun itu bekerja sebagai kuli bangunan bersama suaminya. Mereka sedang membangun rumah mewah milik pejabat tingkat daerah setempat. Ia mengaduk semen, mengangkat pasir dan batu, hingga menghancurkan beton. Suaminya bekerja sebagai tukang kayu.
Seperti halnya Nengah dan suami, Evi dan suaminya pun bisa lebih berhemat karena boleh tinggal sementara di rumah proyek yang sedang mereka bangun. Sehingga, aktivitas sehari-harinya, seperti beristirahat, memasak, dan mencuci, dapat dilakukan tanpa merogoh kocek transportasi sehari-hari. “Uang terpotong hanya untuk belanja bahan makanan saja,” katanya.
Evi mendapatkan upah Rp 120.000 per hari. Upah ini cukup menggiurkan dibandingkan bekerja membersihkan rumput atau membantu memetik hasil panen di kampung halamannya sebesar Rp40.000 per hari.
“Kalau saya dan bapak sih mending ke Bali kalau ada panggilan ‘nukang’ ketimbang kerja di Jawa, upahnya sangat rendah,” tandasnya.
Peran perempuan Bali dalam adat
Bali seperti kebanyakan budaya suku-suku lainnya di Indonesia menganut sistem patrilineal yang berarti nama keluarga dan hak waris berdasarkan garis keturunan ayah atau laki-laki.
Namun, menurut sosiolog sekaligus Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional (Puskor) Koordinasi Hindu Indonesia, Ida Bagus Susena, perempuan dalam rumah tangga Bali harus menjalani peran dalam berbagai aspek di luar peran utamanya sebagai istri dan ibu rumah tangga.
“Perempuan Bali bekerja keras sudah sejak dulu, karena tanggung jawab mereka berat secara moral. Mereka harus menjadi kepala rumah tangga di bidang pendidikan anak, penggerak roda ekonomi keluarga, mengingat himpitan ekonomi dan faktor sosial yang faktanya kita temui banyak kepala keluarga yang tidak bisa menafkahi keluarga mereka secara maksimal,” tutur Susena.
Peran lainnya, ia melanjutkan, perempuan Bali aktif terlibat di bidang adat dan budaya. Bahkan, perannya sangat sentral, seperti membuat bahan-bahan untuk keperluan upacara yang dikerjakan secara gotong royong di banjar-banjar adat. Tidak hanya itu, perempuan Bali juga berperan aktif dalam urusan ibadah, seperti menyiapkan canang atau banten.
Meskipun masyarakat Bali menganut sistem patrilineal, sosiolog Universitas Udayana, Gede Kamajaya, mengatakan perempuan Bali memiliki ruang besar dalam urusan pernikahan.
Jika keluarga Bali tidak memiliki anak laki-laki, maka perempuan bisa meminang mempelai laki-laki dan tinggal di rumah istri (matrilokal) untuk melanjutkan garis keturunan keluarga perempuan.
“Bentuk perkawinan adat Bali ini disebut nyentana. Tradisi ini dilakukan apabila keluarga perempuan tidak memiliki anak laki-laki, sehingga laki-laki beralih status menjadi purusa [penerus] di keluarga pihak perempuan. Tujuannya apa? Melanjutkan keturunan dan tanggung jawab adat [banjar] keluarga istri, serta mengurus orang tua perempuan,” imbuh Kamajaya.
Kuli perempuan berperan ganda
Soal pekerjaan kuli bangunan yang dilakoni perempuan di Bali, sosiolog Universitas Udayana, Gede Kamajaya, mengatakan faktor ekonomi di era modern mendorong perempuan keluar dari sektor domestik.
“Kalau saya melihatnya bukan positif atau negatif. Bukan sesuatu yang haram jika perempuan keluar dari sektor domestiknya. Justru perempuan sedang menunjukkan eksistensinya dari sektor domestik yang selalu melekat pada dirinya ke ruang publik, baik formal maupun informal,” tutur Kamajaya kepada wartawan Christine Nababan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.
Persoalannya, lanjut dia, tidak demikian halnya dengan laki-laki karena mereka tidak mengurus sektor domestik.
Karena itu, sejumlah kuli perempuan bekerja sambil mengasuh anak.
Nengah, kuli perempuan asal Kintamani, memboyong kedua anaknya ke proyek pembangunan subak selama kurang lebih satu bulan lamanya dan memaksa salah satu anaknya melewatkan kelas pelajaran di sekolah.
“Kalau saya kerja, ya [anak-anak] ikut, enggak sekolah. Kalau di rumah, ya enggak ada yang urus. Kalau saya pulang [enggak kerja] ya mereka sekolah. Guru-guru di sekolahnya juga tahu kondisi keluarga kami dan sudah biasa, memaklumi,” klaim Nengah.
Sementara, anak sulung Nengah yang berusia 15 tahun ikut bekerja dalam proyek subak tersebut. Baik suami maupun anak sulungnya sama-sama menerima upah Rp100.000 per hari. Adapun tempat tinggal sementara dan makan ditanggung pemberi kerja.
Komang dan Evi juga sempat mengalami kondisi serupa.
Bedanya, Komang dan Evi masih bisa mengandalkan keluarga untuk menitipkan anak saat mereka merantau untuk bekerja.
Kini, anak tunggal Komang sudah berusia dewasa, sudah bekerja, dan bisa mengurus dirinya sendiri. Begitu pun anak-anak Evi yang sudah berkeluarga dan memiliki anak.
Komang, Nengah, dan Evi sama-sama tidak bisa mengandalkan keluarga mereka.
Menikah pun tidak bisa membuat mereka aman dari rasa lapar.
Agar asap dapur tetap mengepul, para istri harus menyingsingkan lengan baju ikut bekerja, sekali pun menjadi buruh bangunan.
Masih ada diskriminasi gender
Kendati emansipasi gender di sektor pekerjaan bukan lagi menjadi isu, kenyataannya diskriminasi gender masih ada.
Survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan diskriminasi gender di dunia kerja masih terjadi, dengan angka Indeks Ketimpangan Gender (IGK) 0,421 pada 2024.
Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan (CATAHU) 2024 yang dirilis Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengungkap 52% perempuan tidak mendapatkan hak cuti haid, 22,6% tidak menerima upah penuh saat cuti melahirkan, dan sebagian mengalami kekerasan berbasis gender, seperti diskriminasi upah.
Ketidaksetaraan itu terjadi pula pada Komang, Nengah maupun Evi. Ketiganya mendapatkan upah di bawah upah harian kuli bangunan laki-laki.
Komang dan Evi, misalnya, mendapatkan upah Rp120.000. Namun, suaminya mendapatkan upah lebih besar terpaut Rp30.000 hingga Rp55.000.
“Kalau bapak [suami] digaji Rp175.000 per hari. Tapi bapak kan kerjanya beda. Bapak tukang kayu. Ada keahliannya untuk bikin pintu, kusen. Bapak enggak nguli kayak saya, jadi wajar bayarannya lebih mahal,” jelas Evi.
Meski demikian, beban kerja mereka sangat timpang.
Nengah harus bangun pukul 04.00 WITA setiap hari untuk memasak dan menyiapkan sarapan pagi seluruh buruh bangunan yang terlibat dalam proyek pembangunan subak. Itu berarti, ia tidak hanya menyiapkan piring makan suami dan anak-anaknya.
Nengah juga harus menyiapkan makan siang dan makan malam, termasuk mencuci piring kotor bekas makan. Belum lagi, mencuci pakaian kotor seluruh anggota keluarganya.
“Kerja di proyek mulai jam 07.00-17.00 WITA, tapi di luar proyek ya masak dan menyiapkan makanan untuk semuanya,” tutur Nengah.
Sosiolog sekaligus Ketua Umum Dewan Koordinator Nasional (Puskor) Koordinasi Hindu Indonesia, Ida Bagus Susena, menilai bagi perempuan Bali, bekerja untuk membantu perekonomian keluarga merupakan swadharma (kewajiban diri sendiri).
Dalam agama Hindu, kewajiban ini menjadi pengabdian dan bersifat suci. Karenanya, perempuan Bali menjalani pekerjaannya, seberat apapun, tetap tersenyum. Tidak mengeluh.
Makanya, bayarannya di bawah laki-laki pun mereka akan anggap wajar, meski pekerjaannya lebih berat dan jam kerja lebih panjang,” tuturnya.
Pun demikian, Susena menolak memaklumi hal tersebut. Menurut dia, pemerintah dan seluruh pihak yang berkepentingan harus hadir untuk membela hak-hak pekerja perempuan, terutama di sektor informal.
Akibat pembangunan tidak merata
BPS Bali menyebut pemerintah daerah memiliki pekerjaan rumah untuk meratakan pembangunan menyusul peningkatan angka kesenjangan. Buktinya, data terakhir menunjukkan rasio gini atau kesenjangan pengeluaran antarpenduduk meningkat pada Maret 2025, yaitu 0,353 dibandingkan September 2024 yang sebesar 0,348.
BPS mensinyalir ketimpangan terjadi karena tingkat pengeluaran masyarakat perkotaan berbeda dengan masyarakat pedesaan.
Gede Kamajaya sependapat. Ia menyoroti banyaknya pemandangan kuli bangunan perempuan di Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar tak terlepas dari tingginya kebutuhan tenaga kerja, termasuk di sektor informal.
Hal ini diakibatkan tidak meratanya pembangunan di Bali. Diketahui, tiga wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, pertumbuhan bisnis, dan pariwisata.
“Banyak kuli bangunan perempuan datang dari kampung-kampung di Bangli, Tabanan, semuanya ke Denpasar dan Badung yang banyak pembangunan. Begitu pula dari luar Bali, seperti Jawa. Padahal di Jawa, nyaris tidak ada perempuan jadi kuli bangunan,” imbuh dia.
Namun fakta ini, sambung Gede Kamajaya, mematahkan pernyataan lapangan kerja yang semakin sempit memaksa perempuan di Bali banting setir menjadi kuli bangunan.
“Lapangan kerja terbatas bagi tenaga kerja skill, itu satu hal. Tetapi perempuan menjadi kuli bangunan karena memang skill yang tidak mumpuni, kebutuhan ekonomi, dan rendahnya tingkat pendidikan mereka,” tambahnya.
- Mengubur mimpi punya tanah di Bali – Warga ‘terjepit’ di tengah perkembangan wisata dan kebutuhan hidup
- Desa di Bali yang merayakan Nyepi dengan cara berbeda – ‘Dengan cara apa pun Tuhan disembah, niscaya akan diterima’
- Tradisi Melukat di Bali semakin populer bagi wisatawan, tapi mengapa warga Bali khawatir?
- Kesaksian perempuan Indonesia jadi korban kekerasan seksual di pusat judi online Kamboja
- ‘Sulit untuk berbicara tentang cuti haid’ – Kisah pekerja perempuan di Indonesia, Jepang, dan Korsel
- Nestapa ‘anak oleh-oleh’ pekerja migran: Jadi korban pernikahan anak hingga pelecehan seksual – ‘Kami terus terjebak di lingkaran setan’
- Taliban larang pegawai perempuan di Kabul bekerja, ‘Penghapusan perempuan berarti penghapusan manusia’
- Nasib korban KDRT dan kekerasan seksual saat BPJS tak menanggung pelayanan kesehatan dan biaya visum
