Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk tidak sekedar mengutuk serangan yang menewaskan tiga tentara Indonesia di Lebanon, tapi juga menarik pasukan dari misi perdamaian PBB di negara itu jika keadannya tidak aman dan membahayakan personel TNI.
Bukan hanya itu, mereka juga mendesak Presiden Prabowo mengambil sikap tegas dengan membatalkan pengiriman personel TNI ke Jalur Gaza, dalam proyek Dewan Perdamaian (Board of Peace).
“Kejadian di Lebanon harus jadi peringatan dan desakan bagi Prabowo, untuk menyatakan dengan tegas, membatalkan pengiriman pasukan Indonesia ke Jalur Gaza,” kata Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma saat dihubungi BBC News Indonesia, Selasa (31/03).
Tiga prajurit yang meninggal di wilayah penugasan United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) adalah Praka Farizal Rhomadhon, Kapten Zulmi Aditya Iskandar, dan Sertu Muhammad Nur Ichwan.
Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya tiga prajurit TNI yang tergabung di UNIFIL itu.
Sedangkan, Kementerian Luar Negeri Indonesia menuntut penyelidikan menyeluruh atas serangkaian serangan itu dan tengah mempertimbangkan untuk menarik pasukan TNI dari UNIFIL.
‘Orang tua kehilangan anaknya, istri kehilangan suami, dan saya kehilangan adik’
Tenda dengan atap seng terpasang di depan rumah orang tua Praka TNI Farizal Rhomadhon di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, pada Selasa (31/03).
Menyusuri jalan kecil menuju rumah yang dikelilingi kebun jati dan bambu itu, berdiri rangkaian karangan bunga belasungkawa dari berbagai tokoh politik, pejabat, hingga petinggi TNI. Salah satu dari Presiden Indonesia kelima, Megawati Soekarnoputri.
Hilir mudik pelayat bertakziah ke rumah duka. Ayah Praka Farizal, Senam (60 tahun) tampak tegar ketika menerima para pelayat yang datang ke rumahnya.
Sedangkan ibunda Farizal, Supinah (54 tahun) masih terlihat sedih. Sesekali, ia menangis ketika menerima pelukan duka cita dari pelayat.
Di tengah suasana duka itu, kakak ipar Farizal, Novan Heri Prabowo (34 tahun), bercerita bahwa adiknya hampir setiap hari berkomunikasi dengan kedua orang tua lewat panggilan seluler.
“Komunikasi terakhir malam sebelum kejadian, sempat kontak dengan bapak. Terus paginya dapat kabar bahwasanya gugur di sana,” kata Novan yang menyebut Farizal memiliki seorang istri dan anak yang masih berusia dua tahun.
Novan bilang kabar duka itu disampaikan oleh istrinya, Fafa Nur Azila, melalui sambungan telepon kepada mertuanya. Fafa saat kejadian tinggal di asrama batalyon satuan suaminya di Aceh.
“Selanjutnya dari TNI menyusul ke sini dari Koramil dan Dandim Kulon Progo juga ke sini tapi awalnya dari istri dan sudah pendampingan dari ibu-ibu Persit di sana,” ujar Novan ketika ditemui di rumah orang tua Farizal, Kulon Progo, Selasa (31/03).
Novan bercerita pihak keluarga sangat bersedih mendengar kabar meninggalnya Farizal yang dikenang sebagai sosok yang ramah dan dekat dengan keluarga.
“Karena Mas Rizal memang hampir selesai tugasnya di sana, terus kami mendapatkan berita ini. Dari keluarga syok, kaget,” kata Novan yang juga menambahkan sebelum bertugas di Lebanon, adiknya sempat bertugas di Papua.
“Kalau dampak ya kehilangan. Orang tua sangat bersedih karena anak kan segalanya. Orang tua kehilangan anaknya, istri kehilangan suami, dan saya kehilangan sosok adik,” ucapnya.
Novan pun berharap ke pemerintah untuk lebih meningkatkan standar keselamatan dan keamanan bagi prajurit Indoneisa yang bertugas di luar negeri, agar kejadian serupa tak terulang kembali.
“Mungkin jauh lebih baik lagi kalau misal di dalam negeri belum bisa baik, ya di dalam negeri dulu. Di luar negeri itu kan pilihan kedua, itu kalau saya melihat dari masyarakat umum seperti itu,” tambahnya.
Baca juga:
- Tiga prajurit TNI tewas akibat ledakan pinggir jalan di Lebanon, sebut penyelidikan awal
- Total tiga prajurit TNI tewas di Lebanon – PBB dan Indonesia mengutuk keras, DPR minta TNI ditarik
- Ditempatkan di salah satu pusat infrastuktur tempur Hamas, bagaimana risiko TNI terlibat dalam program Board of Peace di Gaza?
Farizal meninggal pada Minggu (29/03) ketika sebuah proyektil, dengan asal-muasal yang tidak diketahui, meledak di Adchit Al Qusayr, Lebanon selatan. Selain Farizal, tiga prajurit TNI lain terluka dalam insiden itu.
Keesokan harinya, Senin (30/03), dua prajurit TNI tewas akibat sebuah “ledakan di pinggir jalan” di Lebanon selatan.
UNIFIL mengatakan ledakan itu “berasal dari sumber yang tidak diketahui” dan “menghancurkan” kendaraan para penjaga perdamaian di dekat Bani Hayyan.
Insiden pada Senin itu “kemungkinan besar” disebabkan oleh sebuah IED (alat peledak rakitan), kata Stéphane Dujarric, juru bicara sekretaris jenderal PBB.
Dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 1978, UNIFIL sejak saat itu berfungsi sebagai penyangga antara Israel dan Lebanon.
Pasukan penjaga perdamaian tersebut berpatroli di “Garis Biru”—perbatasan de facto antara Lebanon dan Israel—bekerja sama dengan tentara Lebanon.
Sekitar 339 penjaga perdamaian telah tewas sejak misi tersebut dibentuk.
Bagaimana respon pemerintah sejauh ini?
Presiden Prabowo Subianto, lewat akun resmi Instagram @prabowo, menyampaikan dukacita mendalam atas gugurnya tiga prajurit TNI saat menjalankan tugas dalam misi perdamaian di Lebanon.
“Innalillahi waina ilaihi rajiun, turut berdukacita atas gugurnya Kapten Inf. Zulmi Aditya Iskandar, Sertu Muhammad Nur Ichwan, dan Praka Farizal Rhomadon saat menjalankan misi perdamaian di Timur Tengah,” kata Prabowo, Selasa (31/03).
Prabowo menegaskan pengabdian para prajurit merupakan bentuk dedikasi dan keberanian dalam menjaga perdamaian dunia sekaligus membawa nama baik Indonesia di kancah internasional.
Sementara itu, Kemlu Indonesia mengutuk dua serangan itu.
Kemlu menyatakan serangan itu mencerminkan situasi keamanan yang semakin memburuk di Lebanon selatan, di mana operasi militer Israel yang terus berlangsung telah menempatkan peacekeepers PBB dalam risiko yang sangat serius.
“Indonesia terus mengutuk keras serangan Israel di Lebanon selatan, yang secara signifikan meningkatkan risiko yang dihadapi oleh peacekeepers PBB serta melemahkan pelaksanaan mandat UNIFIL sebagaimana diatur dalam Resolusi Dewan Keamanan 1701 (2006),” bunyi pernyataan Kemlu.
Indonesia juga menyerukan dilakukannya penyelidikan segera, menyeluruh, dan transparan untuk mengungkap fakta, termasuk kronologi kejadian serta pihak yang bertanggung jawab dalam insiden itu.
Tepatkan menarik pasukan dari Lebanon?
Atas peristiwa itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengusulkan kepada pemerintah untuk menarik pasukan perdamaiannya di daerah yang membahayakan keselamatan, seperti Lebanon selatan.
“Sesuai dengan konstitusi, yang memerintahkan untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, agar Indonesia menarik pasukannya dalam misi perdamaian tersebut karena ini adalah daerah yang membahayakan bagi keselamatan TNI seperti yang terjadi di Lebanon Selatan ini,” kata Ketua MPR, Ahmad Muzani di Jakarta, Selasa (31/03).
Selain itu, Muzani bilang, “MPR RI mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar sidang penyelidikan dan menjatuhkan sanksi terhadap Israel.”
Seruan yang sama datang juga dari Komisi I DPR RI.
“Bilamana kondisinya ini memang tidak bisa dinyatakan aman, ada baiknya untuk pemerintah melakukan apa namanya penarikan ataupun juga evaluasi terhadap keberadaan prajurit di Lebanon,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, Senin (30/03).
Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono mengaku belum mendengar usulan penarikan pasukan TNI itu.
“Terus terang saya baru dengar belum sampai ke saya juga, tapi tentu saja kalaupun ada langkah-langkah ke arah sana pasti akan dibicarakan lebih lanjut,” kata Sugiono di Tokyo, Jepang, Senin (30/03).
Selain itu, Sugiono bilang Indonesia mendesak PBB untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan dan proses investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan.
Di sisi lain, militer Israel atau IDF menyatakan telah meluncurkan penyelidikan menyeluruh untuk mengklarifikasi insiden itu.
“Perlu dicatat bahwa insiden-insiden ini terjadi di area pertempuran aktif, di mana mereka beroperasi melawan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Oleh karena itu, tidak boleh diasumsikan bahwa insiden di mana tentara UNIFIL terluka disebabkan oleh IDF,” tulis militer Israel di Telegram, dilansir kantor berita AFP, Selasa (31/03).
Namun, peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma berkata wacana penarikan itu tak perlu dilakukan karena Indonesia memiliki komitmen dalam menjaga perdamaian dunia.
“Ini tugas mulia dan memiliki legitimasi yang sah, berada di bawah PBB. Dan memang ini pengorbanan kita untuk dunia, untuk perdamaian dunia,” ujarnya.
Sebaliknya, menurut Made, yang perlu dilakukan adalah Indonesia mengeluarkan pernyataan kutukan hingga sanksi nyata kepada pihak yang diduga melakukan penyerangan.
Senada, konsultan di Marapi Consulting & Advisory, Beni Sukadis berkata kehadiran personel TNI dalam pasukan PBB memiliki resiko, dengan skenario terburuk yaitu tidak berlakunya gencatan senjata atau terjadi serangan dari salah satu pihak.
“Salah satu yang perlu dilakukan Indonesia adalah melakukan evaluasi ulang atas rotasi atau pengurangan jumlah pasukan TNI di PBB dengan melihat situasi yang sangat rentan di wilayah itu,” ujar Beni.
Beni bilang peristiwa ini bukan kali pertama pasukan perdamaian PBB terkena dampak konflik senjata Israel dan Hizbullah. Dia mencatat salah satu yang terparah pada tahun 2006. Saat itu empat pasukan observer PBB tewas.
Selain merotasi ulang jumlah personel TNI dan mengeluarkan kecaman, Beni berkata pemerintah harus segera berkoordinasi dengan negara yang tergabung di UNIFIL untuk mencegah hal buruk kembali terjadi.
Militer Indonesia memiliki rekam jejak panjang dalam operasi penjaga perdamaian yang digagas PBB. Operasi pertama yang diikuti Indonesia adalah misi di Mesir pada 1957.
Sejak saat itu, pemerintah Indonesia telah mengirim tentara ke berbagai negara yang masih atau baru saja dilanda perang, seperti ke Kongo, Vietnam, Bosnia, Macedonia, Georgia, Irak, Kuwait, Suriah, Liberia, Sierra Leone, Sudan, dan Lebanon.
Pada 2012, TNI membentuk satu lembaga khusus untuk mengurus seleksi dan pelatihan bagi tentara yang akan diberangkatkan dalam operasi di bawah Dewan Keamanan PBB itu, yaitu Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian.
Menurut data lembaga itu, sepanjang 1957 hingga 2020 Indonesia sudah mengirim 45.087 tentara ke misi penjaga perdamaian PBB.
‘Batalkan pengiriman pasukan ke Gaza’
Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, berkata ada satu langkah kuat dan berdampak yang dapat dilakukan Indonesia, yaitu membatalkan pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza dalam proyek Dewan Perdamaian (Board of Peace).
“Kejadian di Lebanon harus jadi peringatan dan desakan bagi Prabowo, untuk menyatakan dengan tegas, membatalkan pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza,” kata Made.
Made menambahkan sikap tegas itu adalah bentuk dari rasa kecewa mendalam Indonesia atas serangan itu.
Kemudian, tambah Made, keputusan itu untuk melindungi pasukan TNI dari ancaman serupa.
“Belum bergabung di Gaza saja, tiga prajurit TNI bagian perdamaian sudah gugur dan diserang. Apalagi jadi Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza, Indonesia akan menjadi sasaran dan korban karena dianggap berpihak.”
“Terus kemudian kenapa kita harus menjadi koridor perdamaian untuk Israel dan kepentingan Amerika di Gaza, di saat Israel menjadi angresor dan sumber instabilitas di Timur Tengah,” ujarnya.
Senada, pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana juga menilai bahwa Indonesia perlu mengevaluasi keikutsertaannya dalam BoP, besutan Presiden AS Donald Trump, pascaserangan itu.
Dalam konteks itu, dia menambahkan, serangan yang menewaskan prajurit TNI itu merupakan pelanggaran hukum humaniter internasional jika dilancarkan secara sengaja.
Kemudian, anggota Komisi I DPR Fraksi PDI-P Sarifah Ainun Jariyah juga mendorong evaluasi terhadap rencana pengiriman pasukan ke Jalur Gaza.
“Indonesia harus bersikap untuk tidak mengirimkan tentara ke Gaza mengingat situasi yang tidak menentu. Tidak ada jaminan keamanan dari pihak mana pun karena Israel sendiri terbukti tidak taat pada aturan internasional,” ujar Sarifah.
Sebelumnya, Indonesia berencana mengirim sekitar 8.000 personel dalam ISF ke Gaza. Bahkan, Indonesia akan menempati posisi wakil komandan ISF.
Indonesia akan menjadi satu dari lima negara yang mengirim tentara untuk bergabung ke ISF di Gaza. Empat negara lainnya adalah Kosovo, Kazakhstan, Albania, dan Maroko.
Namun dalam perkembangannya, Kemlu RI menyatakan rencana pengiriman TNI itu ditunda.
ISF berbeda dengan misi penjaga perdamaian PBB. ISF juga tidak berada di bawah kendali Dewan Keamanan PBB, melainkan Board of Peace.
Di Gaza, pasukan ISF akan mengemban enam tugas, di antaranya membantu mengamankan wilayah perbatasan, melindungi warga sipil, melatih calon polisi Palestina, mengamankan “koridor kemanusiaan” yang menjadi jalur masuk bantuan untuk warga sipil, serta menjalankan tugas tambahan yang mungkin dianggap perlu oleh Board of Peace.
Satu tugas pasukan ISF lainnya adalah terlibat dalam demilitarisasi Gaza dengan cara, antara lain, menghancurkan infrastruktur militer dan melucuti persenjataan Hamas.
Wartawan Fajar Sodiq di Kulon Progo, Yogyakarta, berkontribusi dalam artikel ini.
- Prabowo siap kirim pasukan perdamaian ke Gaza, Netanyahu berkata ‘Israel yang menentukan’
- Pendudukan Palestina serta hubungan pemerintah Indonesia dengan Israel
- Sejarah serangan Israel ke Lebanon
- Presiden Prabowo hadiri pertemuan Dewan Perdamaian, Indonesia akan jadi wakil komandan ISF di Gaza
- ‘Diplomasi Batik’ Indonesia sebagai presiden DK PBB dan perdamaian Palestina
- Pembentukan kodam dan ratusan batalyon baru, hingga kewenangan di dunia maya – Bagaimana posisi militer di tahun kedua Prabowo?
