Kita Tekno – , JAKARTA — Sejumlah warga penyintas bencana hidrometeorologi di Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, mendesak percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) setelah lebih dari tiga bulan tinggal di barak pengungsian.
“Kami meminta pembangunan huntap bisa dipercepat. Lahan sudah tersedia, tinggal dibangun saja,” kata penyintas, Dede Hermanto, di Bireuen, Rabu.
Dede bersama sekitar 200 jiwa dari 45 kepala keluarga kehilangan rumah dan lahan akibat banjir bandang yang terjadi pada akhir November 2025. Hingga kini, mereka masih bertahan di barak hunian sementara yang dibangun lembaga kemanusiaan.
Kondisi barak dinilai belum memadai. Setiap kamar berukuran 2×2 meter dihuni lebih dari tiga orang, bahkan ada yang mencapai lima orang dalam satu ruangan.
Penyintas lainnya, Saipul Huri, menuturkan selama di pengungsian mereka masih bergantung pada bantuan logistik dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan. Namun, sejumlah bantuan yang dijanjikan belum terealisasi.
“Bantuan rumah rusak, stimulan ekonomi, dan perabotan belum kami terima. Kami baru menerima dana tunggu hunian,” ujar Saipul.
Keuchik (Kepala Desa) Alue Kuta, Habibullah, memastikan lahan pembangunan huntap telah tersedia seluas sekitar 6.500 meter persegi untuk 45 keluarga terdampak.
Menurut dia, pembangunan huntap akan dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Laznas Daarut Tauhid (DT) Peduli. Prosesi peletakan batu pertama juga telah dilaksanakan.
“Huntap yang dibangun tipe 36 berbentuk rumah panggung. Informasinya, pembangunan akan dimulai dalam waktu dekat,” kata Habibullah.
Selain hunian, pemerintah desa juga berharap adanya bantuan pembangunan fasilitas ibadah yang rusak akibat bencana.
“Kami juga berharap musala yang rusak bisa segera dibangun kembali,” ujarnya.
Di sisi lain, upaya pemulihan sektor pertanian juga terus dilakukan pemerintah di wilayah terdampak bencana.
Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara mengintensifkan pengelolaan lahan sawah yang tidak terdampak banjir guna menjaga produksi pangan tetap stabil.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Aceh Utara, Erwandi, mengatakan sekitar 54 persen dari total lahan baku sawah seluas 39.762 hektare masih dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Salah satu langkah yang dilakukan adalah intensifikasi penanaman, pemupukan, serta perlakuan pra dan pascapanen dengan target produktivitas mencapai enam ton per hektare,” kata Erwandi.
Ia menjelaskan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat di tengah dampak bencana.
Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir November 2025 mengakibatkan sekitar 18.316 hektare atau 46 persen lahan sawah terdampak.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.679 hektare mengalami kerusakan berat, 6.447 hektare rusak sedang, dan 7.189 hektare rusak ringan.
Untuk tahap awal, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan melakukan rehabilitasi terhadap lahan sawah terdampak sedang seluas 1.093 hektare.
Erwandi menambahkan, seluruh data kerusakan sektor pertanian telah dimasukkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang diharapkan didanai melalui APBN.
“Pemerintah daerah terus berupaya agar seluruh sawah terdampak dapat direhabilitasi sehingga masyarakat bisa kembali bertani dan ekonomi segera pulih,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Aceh Utara Ismail A Jalil juga telah meminta pemerintah pusat untuk mempercepat pemulihan 18.316 hektare lahan sawah yang rusak akibat bencana tersebut.
