Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, meminta wacana ‘war tiket’ haji tidak dipandang sebagai polemik. Ia menilai wacana tersebut seharusnya menjadi momentum evaluasi dan transformasi sistem penyelenggaraan haji.
Menurut Dahnil, latar belakang munculnya wacana ‘war tiket’ haji bermula dari upaya Kemenhaj memotong waktu tunggu jemaah yang kini masih 26 tahun. Ia menjelaskan, ‘war tiket’ bukan berarti dulu-duluan mengakses sistem, namun siapa yang siap secara isthita’ah, ia yang berangkat.
‘War tiket’ pun akan digunakan pada kuota-kuota tambahan yang mungkin akan didapatkan Indonesia bila terdapat kenaikan jumlah jemaah per tahun dari Arab Saudi. Sistem ini tak akan mengganggu sistem reguler yang tengah berjalan.
“Untuk itu, wacana yang sedang berkembang hari ini seharusnya tidak dilihat sebagai polemik, melainkan momentum refleksi dan perbaikan,” ujar Dahnil dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Sabtu (11/4).
Ia menegaskan, pemerintah membuka ruang diskursus agar sistem haji terus disempurnakan dan tidak dianggap final.
“Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah RI telah membuka ruang diskursus yang penting bahwa sistem yang ada hari ini tidak boleh dianggap final, dan harus terus disempurnakan,” tutur Dahnil.
Menurutnya, transformasi yang dilakukan tidak sederhana karena mencakup berbagai aspek, mulai dari prinsip istitha’ah hingga tata kelola keuangan.
“Kementerian Haji dan umrah membuka jalan transformasi haji dan umrah, transformasi yang dimaksud tentu tidak sederhana. Ia harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penguatan kembali prinsip istitha’ah, penataan sistem antrean yang lebih adil dan realistis, serta penguatan tata kelola keuangan haji yang transparan dan berkelanjutan,” ujar Dahnil.
Ia juga menekankan pentingnya mekanisme transisi yang adil bagi jutaan jemaah yang sudah masuk dalam sistem antrean saat ini.
“Dan yang tidak kalah penting, memastikan adanya mekanisme transisi yang adil bagi jutaan jemaah yang sudah berada dalam sistem saat ini,” tutur Dahnil.
Dahnil menyebut diskursus terkait ‘war tiket’ harus dipahami sebagai upaya mencari solusi terbaik bagi penyelenggaraan haji.
“Wacana yang berkembang hari ini harus dilihat sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk memperbaiki dan mencari jalan atau solusi terbaik,” ujar Dahnil.
Ia menegaskan penyelenggaraan haji merupakan amanah besar yang harus dikelola dengan kehati-hatian dan integritas.
“Karena haji tidak hanya kita lihat sebagai layanan publik, haji adalah amanah besar umat, bangsa dan negara. Dan amanah sebesar itu, memang sudah seharusnya terus kita jaga dengan keberanian untuk menghadirkan ruang diskusi, mengevaluasi, dan kebijaksanaan untuk memperbaiki,” tutur Dahnil.
