Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara Nus Rumatora atau dikenal Nus Kei, tewas ditikam di Bandara Karel Sadsuitubun Langgur, Minggu (20/4).
Nus Kei ditikam di bagian leher, dada, dan perut. Ia sempat mendapat perawatan dari petugas medis yang ada di lokasi dan dibawa ke rumah sakit. Namun, dinyatakan meninggal dunia setelah kritis.
Dalam waktu kurang dari dua jam, dua terduga pelaku ditangkap. Keduanya Hendraikus Rahayaan (28 tahun) dan Finansius Ulukyanan (36).
Motif Pelaku
Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rositah Umasugi, mengatakan kasus penikaman ini dilatarbelakangi oleh dendam.
“Untuk motif berdasarkan hasil pemeriksaan adalah balas dendam,” kata Rositah saat dikonfirmasi, Senin (20/4).
Rositah mengatakan kedua pelaku menyebutkan Nus Kei diduga ada dibalik aksi pembunuhan yang terjadi di Kalimalang, Bekasi, pada tahun 2020 lalu.
“Kedua pelaku dendam karena korban Nus Kei adalah otak dibalik pembunuhan saudara kedua pelaku atas nama Fernansius Wadanubun alias Dani Holat yang terjadi pada tahun 2020 di Jakarta samping apartemen Metro Galaxy Kalimalang Bekasi,” ujarnya.
Foto Penikam Nus Kei hingga Tewas Beredar
Foto para pelaku beredar usai polisi menangkapnya. Dalam foto, terlihat para pelaku mengenakan kaus oblong polos masing-masing berwarna hitam dan putih, tangan mereka terborgol kabel ties. Tampak polisi mengapit para pelaku.
Bahlil Berduka Atas Tewasnya Nus Kei
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyampaikan duka cita atas meninggalnya Nus Kei.
“Ya kami turut berduka atas meninggalnya Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara, saudara saya, Bang Nus. Dan semoga diterima oleh Allah SWT,” ujar Bahlil di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/4).
Bahlil mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar telah mengambil langkah untuk mengawal proses hukum yang berjalan
“Dan DPP Golkar, sudah saya meminta kepada Sekjen untuk mendampingi dalam rangka melakukan proses sampai tuntas. Kita serahkan kepada para penegak hukum,” kata Bahlil.
Ia juga meminta agar kasus tersebut diusut tuntas oleh aparat penegak hukum.
“DPP Golkar telah meminta agar ini diusut secara tuntas,” katanya.
