Jakarta, IDN Times – Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet pada Senin (27/4/2026) di tengah situasi perekonomian Tanah Air yang memburuk. Namun, isi kabinet yang diganti justru fokus ke bidang komunikasi.
Mulai dari pegeseran Kepala Badan Komunikasi dan Kepala Staf Presiden (KSP) hingga penambahan posisi baru Penasihat Khusus Presiden di bidang komunikasi. Sementara, sebagian publik berharap perombakan kabinet menyentuh pos-pos ekonomi.
Direktur Trias Politika, Agung Baskoro menilai, reshuffle kabinet di kepemimpinan Prabowo masih akan terus berlangsung. Sebab, para menteri dan kepala badan di bidang ekonomi belum dikocok ulang.
“Jadi, reshuffle kemarin baru semacam mukadimah atau pembukaan. Ada reshuffle substantif yang katanya segera akan digelar yang menyasar khususnya (menteri atau kepala badan) di bidang ekonomi,” ujar Agung ketika dihubungi oleh IDN Times melalui telepon, Selasa (28/4/2026).
Ia tak menampik situasi ekonomi yang memburuk akhir-akhir ini membutuhkan penanganan cepat dari Prabowo. Sebab, sejumlah indikator seperti pelemahan mata uang rupiah terhadap dolar, efek kenaikan BBM non-subsidi pada komoditas lain hingga tingkat pengangguran yang terus meningkat. Itu sebabnya Agung sepakat Prabowo turut mengocok ulang menteri-menteri di bidang ekonomi.
1. Kepala BGN Dadan Hindayana diusulkan untuk dicopot 
Lebih lanjut, salah satu langkah perbaikan ekonomi yang cukup signifikan dengan melakukan evaluasi terhadap posisi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana. Sebab, BGN yang selama ini menjadi pelaksana distribusi makan bergizi gratis (MBG). Selain isu kesehatan, belakangan BGN menjadi sorotan luas publik lantaran diduga kuat melakukan pemborosan anggaran.
“Tiba-tiba ada sepeda motor trail, kita gak tahu rimbanya dari mana, tiba-tiba ada anggaran kaos kaki, sepatu, hingga baju yang mencapai triliunan rupiah. Kan yang disoalkan terkait transparani (penggunaan anggaran),” ujar Agung.
Ia menambahkan, menurut sejumlah hasil survei yang kredibel, 60 hingga 70 persen menunjukkan ada masalah terkait penganggaran atau transparansi keuangan dari program MBG yang digodok oleh BGN.
“Jadi menurut saya, itu perlu mendapat atensi supaya di-reshuffle juga karena mereka mengelola anggaran besar,” katanya.
Berdasarkan data dari situs resmi BGN, pada 2026 mereka mengelola anggaran mencapai Rp226 triliun. “Bila mereka tidak prudent maka itu berbahaya,” imbuhnya.
2. Menteri dari kalangan profesional yang tak bekerja baik juga perlu diganti 
Klaster menteri lain yang menurutnya layak untuk diganti adalah menteri-menteri dari kalangan profesional tetapi tak menunjukan profesionalisme dalam bekerja. Meski tak menyebut nama, Agung mengatakan, menteri yang tak fasih menyampaikan program, anggaran dan pemaparan saat rapat kerja dengan DPR, sebaiknya juga diganti.
“Masak ketika mengikuti rapat dengar pendapat dengan DPR belepotan baca datanya? Masak bingung dan kemudian menanyakan ke bawahannya,” kata Agung.
IDN Times menduga sosok menteri yang dimaksud oleh Agung adalah Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Sebab, dalam rapat kerja dengan komisi VII DPR, Widi terlihat gagap ketika dicecar oleh anggota parlemen.
Ia menambahkan, menteri-menteri dari kalangan profesional biasanya tak punya dukungan politik. Sehingga bila kerjanya tak beres dan tak punya dukungan politik apapun, maka Agung mengusulkan menteri itu patut untuk diganti.
Meski begitu, dalam pandangan Agung, Prabowo belajar dari pendahulunya Presiden ke-7 RI Joko “Jokowi” Widodo, ketika melakukan reshuffle kabinet. Salah satu hikmah yang dipelajari Prabowo yakni bila seorang individu dicoret dari kabinet, maka orang tersebut akan menjadi oposisi pada masa selanjutnya. Hal itu sudah terlihat ketika Jokowi mencoret nama Anies Baswedan dan Sudirman Said. Keduanya kemudian sempat berada dalam satu kubu untuk Pemilu 2024.
“Pak Jokowi kan ketika me-reshuffle Anies Baswedan malah menjadi kandidat capres yang kuat. Sudirman Said juga begitu, ketika di-reshuffle, malah jadi lawan. Pak Prabowo saya lihat ingin meminimalisasi dampak itu,” kata Agung.
3. Nama pejabat tinggi yang dipercaya tak memiliki rekam jejak sesuai jabatan 
Agung juga menyoroti rekam jejak keenam individu yang digeser di dalam reshuffle terbatas jilid V. Mayoritas tak memiliki rekam jejak atau latar pendidikan sesuai jabatan yang diampu.
Jumhur Hidayat lebih dikenal sebagai aktivis buruh dan pekerja. Namun, didapuk menjadi Menteri Lingkungan Hidup (LH). Begitu pula dengan Hanif Faisol yang merupakan alumni fakultas kehutanan lalu mengurus isu pangan.
“Pak Jumhur itu kan aktivis buruh, jadi seharusnya ditempatkan di Kementerian Ketenagakerjaan atau Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Kok malah ditempatkan di Kementerian Lingkungan? Jadi, kalau menurut saya sih memang harus diakui motif politisnya lebih kuat dibandingkan niat teknokratisnya,” katanya.
Meski begitu, lantaran mereka sudah dipilih oleh Presiden, seharusnya para menteri itu bisa bekerja dengan lebih kreatif. Apalagi tidak ada kaitan dengan latar belakang pendidikan dan rekam jejak seharusnya mereka bisa lebih progresif lantaran tak memiliki beban.
“Caranya dengan mengoptimalkan kinerja birokrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan kementerian lain yang jabatannya sekarang diampu,” kata dia.
Kala Prabowo Meledek Rocky Gerung: Masih Tak Mau Nurut Pemerintah? Jumhur Jadi Menteri Lingkungan Hidup, Rocky Gerung: Mantan Napi tapi Intelektual Daftar Menteri dan Pejabat yang Dilantik Prabowo di Reshuffle Jilid 5
