jpnn.com – JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Derta Rohidin merespons pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi yang mengusulkan agar gerbong KRL khusus perempuan dipindah ke tengah.
Usulan tersebut berkaitan dengan kecelakaan yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Senin (27/4/2026) malam.
Belakangan, Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta maaf kepada publik atas pernyataannya tersebut.
Derta Rohidin meminta pemerintah tidak mengalihkan fokus dari persoalan utama keselamatan transportasi publik.
Beberapa Kemungkinan Penyebab Taksi Listrik Mogok di Rel Kereta Api
Ia menilai usulan Kementerian PPPA tersebut berangkat dari semangat perlindungan perempuan. Namun, belum menyentuh akar persoalan dalam sistem perkeretaapian.
“Insiden kecelakaan tersebut bukan hanya soal teknis operasional, tetapi juga menyangkut tata kelola sistem perkeretaapian yang harus terus diperbaiki secara menyeluruh,” kata Derta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/4).
Menurut dia, kebijakan gerbong khusus perempuan pada KRL pada dasarnya merupakan langkah afirmatif untuk memberikan rasa aman dari potensi pelecehan atau kekerasan berbasis gender di ruang publik.
Namun, dalam konteks kecelakaan, faktor penentu keselamatan lebih banyak ditentukan oleh aspek sistemik.
5 Hak Kepegawaian untuk Keluarga Ela, Guru PNS Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi
Ia menyoroti pentingnya pembenahan pada sistem persinyalan dan komunikasi antar kereta, kedisiplinan operasional dan standar prosedur keselamatan, kualitas infrastruktur rel serta teknologi pengendalian, hingga manajemen lalu lintas kereta yang terintegrasi antara KRL dan kereta jarak jauh seperti KA Argobromo Anggrek.
Derta mengingatkan bahwa data Kementerian Perhubungan menunjukkan sebagian besar kecelakaan kereta api dalam beberapa tahun terakhir dipicu oleh faktor human error dan gangguan sistem operasional, bukan pada konfigurasi gerbong penumpang.
Ia menilai perubahan posisi gerbong perempuan tidak secara langsung mengurangi risiko tabrakan antarkereta, sehingga kebijakan tersebut berpotensi bersifat simbolik jika tidak didukung kajian komprehensif.
Kenangan Megawati Bersama Bung Karno Naik Kereta Api
Derta juga menekankan perlindungan perempuan di ruang publik harus dilakukan secara menyeluruh, mencakup pencegahan pelecehan seksual, penguatan sistem pengawasan, respons cepat terhadap laporan korban, serta edukasi publik terkait keamanan bersama.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong audit menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian, mulai dari persinyalan, komunikasi antar-kereta, hingga kontrol operasional untuk menutup celah risiko.
Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai krusial melalui pelatihan berkala dan sertifikasi ulang bagi masinis serta petugas operasional.
“Keselamatan transportasi publik adalah tanggung jawab bersama yang tidak bisa disederhanakan pada satu aspek saja. Kita (DPR RI) tentu mendukung perlindungan perempuan di ruang publik, tetapi kebijakan yang diambil harus tepat sasaran dan berbasis pada akar masalah,” ujarnya.
Ia menambahkan momentum pasca-kecelakaan seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.
“Jangan sampai energi kita habis pada solusi yang tampak cepat, tetapi tidak menyelesaikan persoalan mendasar,” kata Derta. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
