Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong penguatan penerapan strategi soft approach dalam mencegah penyebaran ekstremisme berbasis kekerasan dan terorisme. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan secara kolaboratif, adaptif, dan menyasar akar persoalan, termasuk di ruang digital.
Hal itu disampaikan Mendagri saat menghadiri Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror (AT) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun 2026 bertema “Strategi Kolaboratif Densus 88 AT Polri yang Presisi Guna Menanggulangi Ekstremisme Berbasis Kekerasan dan Terorisme dalam Rangka Menjaga Stabilitas Kamtibmas” di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Dalam kesempatan itu, Mendagri menjelaskan penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan berlangsung melalui pola komunikasi yang melibatkan pengirim pesan, penerima, saluran, hingga konteks sosial tertentu. Karena itu, upaya pencegahan perlu dilakukan dengan memutus rantai penyebaran tersebut.
“Kalau kita bisa mematahkan salah satu saja dari lima komponen ini, maka proses pemindahan pesan atau ideologi radikal, ideologi teroris yang dua itu dari pengirim kepada penerima enggak akan pernah terjadi,” ujarnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Mendagri menawarkan lima strategi yang dapat dijalankan secara paralel, yakni deradikalisasi, kontra radikalisasi, penguatan kontra ideologi, pemutusan saluran penyebaran paham radikal, serta penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, deradikalisasi penting dilakukan terhadap pihak yang telah terpapar paham radikal agar kembali kepada pemahaman moderat dan mendukung nilai-nilai kebangsaan. Sementara itu, kontra radikalisasi diperlukan untuk membangun daya tangkal masyarakat sejak dini terhadap penyebaran ideologi ekstremisme berbasis kekerasan.
Selain itu, Mendagri menilai penguatan kontra ideologi perlu dilakukan dengan melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di lingkungan kelompok tertentu agar pesan moderasi lebih mudah diterima.
“Ini sangat efektif sekali, kenapa? Karena kelompok ini memiliki budaya, norma trust insider, enggak percaya pada orang luar, percaya kepada orang dalam,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat patroli siber dan kontra narasi di ruang digital untuk memutus saluran penyebaran paham radikal. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi membuat penyebaran ideologi ekstremisme kini berlangsung semakin cepat dan luas melalui berbagai platform digital.
Di sisi lain, Mendagri menilai penyelesaian persoalan sosial dan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam strategi pencegahan jangka panjang, khususnya di wilayah yang memiliki kerentanan terhadap penyebaran paham ekstremisme berbasis kekerasan.
Ia menambahkan, selama ini Densus 88 AT Polri telah menjalankan pendekatan penegakan hukum secara kuat terhadap ancaman aktif. Namun, ke depan, soft approach perlu semakin diperkuat sebagai langkah pencegahan sejak dini.
“Saya tahu bahwa Densus selama ini sebelumnya itu lebih kepada kinetic approach, hard approach. Karena apa? Lawannya aktif, tapi begitu sudah mereka tiarap, kita harus memulai bombardir dengan kegiatan soft approach,” ucapnya.
Pada kesempatan tersebut, Mendagri juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Densus 88 AT Polri atas upayanya menjaga stabilitas keamanan nasional sehingga situasi keamanan nasional dinilai semakin kondusif.
“Saya sangat mengapresiasi kerja dari jajaran Densus selama ini yang sudah dirasakan hasilnya masyarakat di Indonesia lebih tenang dibanding beberapa tahun yang lalu,” tandasnya.
