Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyalurkan belanja subsidi dan kompensasi mencapai Rp 153,1 triliun hingga 30 April 2026. Realisasi tersebut setara 34,4 persen dari pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini.
Dari total tersebut, belanja subsidi tercatat sebesar Rp 74,9 triliun. Sementara belanja kompensasi mencapai Rp 78,2 triliun.
Purbaya menjelaskan belanja tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tekanan ekonomi, termasuk gejolak harga energi global.
“Belanja subsidi dan kompensasi untuk menjaga daya beli masyarakat, kami bayar sesuai dengan yang diminta oleh PLN dan Pertamina,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, dikutip pada Rabu (20/5).
Kementerian Keuangan mencatat realisasi subsidi dan kompensasi dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari fluktuasi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), pelemahan nilai tukar rupiah, hingga pembayaran uang muka subsidi pupuk. Selain itu, peningkatan konsumsi BBM, LPG, dan listrik juga ikut mendorong besaran realisasi.
Pemerintah juga menyoroti dinamika geopolitik global yang memicu volatilitas harga minyak. Kondisi tersebut dinilai dapat meningkatkan beban subsidi energi. Meski demikian, pemerintah menyatakan telah memiliki pengalaman menghadapi situasi serupa, termasuk ketika harga energi melonjak saat konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Hingga April 2026, pemerintah tetap menjaga pasokan berbagai barang dan layanan bersubsidi. Penyaluran BBM subsidi tercatat mencapai 4.704,6 ribu kiloliter atau tumbuh 8,2 persen secara tahunan. Sementara LPG 3 kilogram mencapai 2.152,8 juta kilogram atau naik 3,7 persen.
Di sisi lain, listrik bersubsidi telah menjangkau 42,9 juta pelanggan atau meningkat 2,2 persen. Penyaluran pupuk bersubsidi mencapai 2,9 juta ton atau tumbuh 25,2 persen, sedangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah disalurkan kepada 1,54 juta debitur.
Secara keseluruhan, realisasi belanja pemerintah pusat hingga April 2026 mencapai Rp 826 triliun atau meningkat 51,1 persen. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga mencapai Rp 400,5 triliun atau tumbuh 57,9 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp 425,5 triliun atau meningkat 45,2 persen.
