JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menegaskan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi menuju delapan persen adalah sasaran krusial yang memerlukan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan di tanah air. Target ambisius ini bukan hanya menjadi agenda pemerintah, melainkan menjadi tujuan bersama yang menuntut kolaborasi aktif dari berbagai elemen, termasuk lembaga think tank, akademisi, dan sektor swasta. Rachmat Pambudy menekankan pentingnya analisis data, kajian mendalam, serta inovasi kebijakan yang relevan, objektif, kritis, dan membangun dalam merealisasikan sasaran pertumbuhan ekonomi tersebut.
Dalam diskusi bertajuk “Tea Time Talk: Menyelami Pertumbuhan Ekonomi” yang dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan para ekonom terkemuka, Menteri PPN kembali menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu pilar utama yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pencapaian target ini merupakan manifestasi nyata dari upaya transformasi menuju Indonesia Emas 2045 serta Asta Cita. Visi ini mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan angka kemiskinan guna mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global, perekonomian Indonesia menunjukkan tren positif pada tahun 2025. Data terbaru mencatat pertumbuhan ekonomi triwulan II sebesar 5,12 persen. Angka ini tidak hanya mencerminkan ketahanan ekonomi nasional, tetapi juga menjadi indikator keberhasilan langkah-langkah pemulihan yang konsisten dan strategis. Rachmat Pambudy menambahkan, forum diskusi seperti “Tea Time Talk” menjadi momentum strategis untuk memaparkan perkembangan ekonomi terkini, memperdalam pemahaman mengenai metode pencatatan aktivitas ekonomi, sekaligus membuka ruang bagi diskusi dan kolaborasi lintas pihak.
Melengkapi pandangan tersebut, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan komitmen lembaganya dalam menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, independensi, dan standar internasional dalam setiap penyusunan data. Ia menegaskan bahwa realisasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan data vital yang menjadi landasan utama dalam proses perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan, baik bagi pemerintah maupun sektor swasta. Menurut Amalia, kinerja BPS dalam menyediakan data berkualitas tinggi menjadi salah satu kunci penting dalam perumusan kebijakan yang berbasis bukti, bukan sekadar persepsi. Melalui data yang akurat dan terpercaya, perencanaan dapat dilakukan secara objektif dan relevan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional secara optimal.
Sebagai wujud komitmen Kementerian PPN/Bappenas dalam mendorong transparansi dan dialog konstruktif, kegiatan diskusi ini diadakan agar setiap kebijakan ekonomi yang ditempuh benar-benar berbasis data, demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Kepala Bappenas menegaskan, “Mari jadikan pertemuan ini sebagai pijakan penting menuju visi Indonesia Emas 2045, saat bangsa kita berusia 100 tahun. Waktu kita tidak banyak, namun dengan langkah tepat dan komitmen bersama, kita optimistis dapat memperkuat perencanaan pembangunan nasional, mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.”
Ringkasan
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, menekankan pentingnya kolaborasi dari berbagai pihak untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Target ini membutuhkan sinergi dari lembaga think tank, akademisi, dan sektor swasta, serta analisis data yang mendalam dan inovasi kebijakan yang relevan.
Pertumbuhan ekonomi merupakan pilar utama dalam RPJMN 2025-2029 dan bagian dari transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Meskipun ada tantangan global, ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan triwulan II sebesar 5,12 persen. Data dari BPS menjadi landasan penting dalam perencanaan pembangunan dan pembuatan kebijakan yang berbasis bukti.
