Tunjangan Rumah Rp 50 Juta DPR: Puan Sebut Sudah Dikaji

Sorotan tajam terhadap besaran tunjangan rumah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI senilai Rp 50 juta per bulan kembali mencuat. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa angka tersebut telah melalui proses pengkajian mendalam dan dianggap sejalan dengan standar biaya sewa properti yang berlaku di ibu kota. Menurutnya, penetapan besaran ini sudah dipertimbangkan secara cermat sesuai dengan kondisi dan harga yang ada di Jakarta, mengingat lokasi kantor DPR berada di kota metropolitan tersebut. Hal ini disampaikan Puan kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (21/8).

Puan lebih lanjut menjelaskan bahwa alokasi tunjangan ini menjadi krusial mengingat para wakil rakyat berasal dari berbagai daerah di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal mereka selama bertugas di Jakarta. Menyadari bahwa besaran tunjangan ini memicu beragam reaksi dan dinilai terlalu fantastis oleh banyak pihak, Puan menyatakan kesiapan pimpinan DPR untuk menerima segala bentuk masukan serta kritik konstruktif dari masyarakat.

Kebijakan pemberian tunjangan rumah DPR ini, khususnya untuk periode keanggotaan DPR 2024-2029, merupakan tindak lanjut dari keputusan signifikan bahwa anggota dewan tidak lagi akan menempati Rumah Jabatan Anggota (RJA). Puan menjelaskan bahwa seluruh aset rumah jabatan yang sebelumnya berlokasi di Kalibata dan Ulujami telah diserahkan kembali kepada pemerintah atau negara. Dengan demikian, kompensasi finansial ini dihadirkan sebagai pengganti, terutama untuk memfasilitasi kebutuhan tempat tinggal para anggota DPR yang berasal dari luar Jakarta.

Sebagai penutup, Puan Maharani menegaskan komitmen pimpinan DPR untuk senantiasa mendengarkan dan mempertimbangkan aspirasi publik. Ia secara lugas meminta masyarakat untuk terus aktif mengawasi kinerja dan kebijakan yang diambil oleh lembaga legislatif.