Polemik Royalti: Komisi XIII Dengar Langsung Keluhan Musisi dan LMKN

Isu krusial seputar polemik pemungutan royalti bagi para musisi menjadi fokus utama dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar oleh Komisi XIII DPR RI. Pertemuan penting ini dilangsungkan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (21/8), menandai langkah serius parlemen dalam menyikapi persoalan yang telah lama menjadi perhatian pelaku industri musik.

Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya. Turut mendampingi di kursi pimpinan adalah Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, dan Sufmi Dasco Ahmad, menunjukkan komitmen pimpinan dewan dalam mencari titik terang atas persoalan royalti yang kompleks. Kehadiran mereka menegaskan bobot dan urgensi diskusi yang berlangsung.

Kehadiran para pemangku kepentingan utama dari industri musik menjadi sorotan tersendiri dalam RDPU ini. Diskusi dihadiri oleh jajaran komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), termasuk Marcell Siahaan, serta perwakilan dari Lembaga Manajemen Kolektif Hak Terkait. Tidak ketinggalan, suara para musisi dan komposer diwakili oleh Ketua Vibrasi Suara Indonesia (VISI), Ariel Noah, dan Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), Piyu, yang dikenal luas sebagai tokoh sentral dalam perjuangan hak cipta dan kesejahteraan musisi di Indonesia.

Untuk memberikan perspektif hukum dan kebijakan, RDPU turut menghadirkan perwakilan dari pemerintah, yaitu Wakil Menteri Hukum, Eddy Hiariej, dan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual, Razilu. Kehadiran mereka menegaskan komitmen pemerintah dalam mencari solusi atas polemik royalti yang tengah bergulir. Dukungan dari para seniman legendaris juga tampak jelas dengan kehadiran sejumlah musisi papan atas seperti Vina Panduwinata, Indra Lesmana, hingga Ahmad Dhani, keyboardist Dewa19 sekaligus anggota DPR RI, menambah bobot diskusi dan menunjukkan solidaritas lintas generasi dalam isu krusial ini.