Ribuan mahasiswa dan warga Sleman memadati Bundaran UGM pada Senin, 1 September, dalam demonstrasi besar-besaran yang dikoordinir oleh Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini merupakan respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat.
Para demonstran, yang sebagian mengenakan almamater dari berbagai perguruan tinggi, menyampaikan orasi dengan lantang. “Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan!” teriak salah satu orator, menyuarakan sentimen umum di tengah kerumunan. Suasana demonstrasi berlangsung khidmat dan penuh semangat.
Pemilihan Bundaran UGM sebagai lokasi demonstrasi bukan tanpa alasan. Menurut Bung Kus, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, strategi ini bertujuan menghindari potensi provokasi yang mungkin terjadi jika aksi digelar di Malioboro. “Kami antisipasi adanya provokasi, entah dari mana asalnya, dan tak ingin mengganggu aktivitas ekonomi pedagang di Malioboro,” jelasnya.
Keprihatinan akan dampak terhadap perekonomian rakyat kecil menjadi pertimbangan utama. Bung Kus menegaskan, “Jangan sampai teman-teman pedagang kaki lima yang mencari nafkah di Malioboro terganggu aktivitas ekonominya hanya karena aksi demonstrasi.” Hal ini menunjukkan kepedulian Aliansi Jogja Memanggil terhadap kesejahteraan masyarakat.
Beberapa kebijakan Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan utama demonstrasi tersebut. Para demonstran menyoroti efisiensi anggaran pendidikan yang dianggap merugikan, kenaikan PPN 12 persen, naiknya tunjangan DPR yang memicu kemarahan publik, serta tindakan represif aparat. Semua hal tersebut menjadi bahan tuntutan utama dalam demonstrasi damai di Bundaran UGM.
Ringkasan
Ribuan mahasiswa dan warga Sleman menggelar demonstrasi besar di Bundaran UGM pada 1 September, sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Aliansi Jogja Memanggil mengkoordinir aksi ini, memilih lokasi tersebut untuk menghindari potensi provokasi dan gangguan terhadap aktivitas ekonomi di Malioboro.
Demonstrasi tersebut menyoroti beberapa kebijakan pemerintah, termasuk efisiensi anggaran pendidikan, kenaikan PPN 12 persen, kenaikan tunjangan DPR, dan tindakan represif aparat. Para demonstran menyampaikan tuntutan mereka dengan orasi-orasi yang lantang, menekankan keprihatinan terhadap dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian rakyat kecil.
