Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa penonaktifan fitur live report TikTok merupakan kebijakan sukarela yang diambil oleh pihak platform, bukan atas instruksi atau perintah dari pemerintah. Pernyataan ini disampaikan Nezar sebagai respons terhadap keresahan dan pertanyaan publik terkait tidak aktifnya fitur populer tersebut.
Dalam keterangannya usai menghadiri rapat bersama Komisi I DPR pada Selasa (2/9), Nezar menjelaskan bahwa keputusan TikTok ini didasari oleh temuan platform itu sendiri. Menurutnya, TikTok mendapati banyak konten negatif yang beredar selama eskalasi peristiwa kerusuhan yang terjadi dua hari sebelumnya. Konten-konten tersebut secara jelas dinilai melanggar pedoman komunitas atau community guidelines yang dimiliki oleh TikTok.
“Karena TikTok menemukan beberapa konten selama eskalasi dari peristiwa kerusuhan yang terjadi dua hari yang lalu itu, itu penuh dengan konten-konten negatif, dan itu berlawanan dengan community guidelines yang dimiliki oleh TikTok. Demikian yang mereka umumkan kepada publik,” jelas Nezar, merujuk pada pengumuman resmi dari platform tersebut.
Terkait pertanyaan mengenai sampai kapan fitur live TikTok akan dinonaktifkan, Nezar Patria memperjelas bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan evaluasi internal platform. Ia menambahkan bahwa TikTok saat ini sedang memonitor dan meninjau jenis-jenis konten negatif yang bertentangan dengan panduan mereka. Komdigi, lanjut Nezar, akan terus berupaya menjalin kolaborasi dan koordinasi dengan TikTok, termasuk terkait UNICAP, sembari mencatat dan memahami segala kekhawatiran yang muncul akibat penutupan fitur ini.
Nezar mengakui bahwa penonaktifan fitur live ini berdampak signifikan, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini sangat bergantung pada TikTok sebagai kanal utama untuk berjualan. Meskipun demikian, ia mengingatkan bahwa masih ada fitur-fitur lain di TikTok yang tetap aktif dan dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk melanjutkan kegiatan pemasaran dan penjualan produk mereka.
Ke depannya, Komdigi berencana untuk melanjutkan dialog dan diskusi dengan TikTok. Salah satu fokus utama pembahasan adalah bagaimana memastikan fitur live report dapat digunakan secara aman dan bertanggung jawab. Langkah ini diharapkan tidak hanya menguntungkan UMKM dalam berinteraksi dengan konsumen, tetapi juga menjamin keamanan bagi seluruh masyarakat pengguna TikTok secara umum.
Ringkasan
Wakil Menteri Komunikasi dan Digitalisasi, Nezar Patria, menyatakan bahwa penonaktifan fitur live TikTok merupakan keputusan sukarela dari platform tersebut, bukan atas perintah pemerintah. Keputusan ini didasari temuan TikTok terkait banyaknya konten negatif yang melanggar community guidelines selama eskalasi kerusuhan.
Nezar Patria menjelaskan bahwa TikTok saat ini sedang mengevaluasi jenis konten negatif dan akan terus berkoordinasi dengan Komdigi terkait hal ini, termasuk UNICAP. Ia juga mengakui dampak penonaktifan fitur live bagi UMKM, namun mengingatkan bahwa fitur lain masih tersedia dan Komdigi berencana berdiskusi dengan TikTok mengenai penggunaan fitur live yang aman dan bertanggung jawab.
