jogja.jpnn.com, YOGYAKARTA – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menanggapi polemik besaran tunjangan yang didapatkan anggota DPRD DIY.
Menurutnya, besaran nominal tunjangan yang diperoleh anggota dewan sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat.
“Kan belum ada pembicaraan itu. Nanti, menunggu aturan dari departemen. Dari pusat yang memutuskan dahulu,” kata Sri Sultan, Selasa (9/9).
Sultan HB X mengatakan keputusan terkait perubahan tunjangan anggota dewan sepenuhnya berada di pemerintah pusat.
“Semua itu dasarnya dari Kementerian Dalam Negeri. Tambah atau tidak, makin besar atau tidak, kan ada keputusan departemen. Jadi, selama tidak ada, ya, tidak ada (perubahan),” katanya.
Menurut Gubernur, besaran tunjangan DPRD tidak bisa lepas dari kebijakan DPR RI dan pemerintah pusat.
Dia menegaskan bahwa Pemerintah DIY tidak bisa mengambil inisiatif sendiri mengubah besaran tunjangan tersebut.
Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2019, anggota DPR DIY berhak memperoleh tunjangan perumahan.
Tunjangan perumahan untuk anggota mencapai Rp 20.600.000, sementara untuk ketua dan wakil ketua masing-masing mendapat tunjangan sebesar Rp 27.500.000 dan Rp 22.900.000.
Selain itu, anggota DPRD DIY juga mendapatkan tunjangan transportasi dengan nominal yang bervariasi.
Besaran tunjangan anggota dewan itu dikitik oleh Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsyad Ade Irawan.
Dia mengatakan tunjangan yang diperoleh anggota DPRD DIY kontras dengan upah buruh Jogja.
“Angka ini kontras dengan kenyataan hidup buruh dan pekerja di DIY yang mayoritas hanya mengandalkan upah minimum yang berada di kisaran Rp 2 jutaan,” kata Ade, Selasa (9/9).
Ia menilai terjadi ketidakadilan distribusi anggaran publik karena pejabat menikmati fasilitas mewah, sementara rakyat sulit membeli rumah.
“Ketimpangan ini dapat merusak legitimasi politik DPRD, lembaga yang seharusnya menjadi corong rakyat,” katanya. (mcr25/jpnn)
