Menyusul serangkaian insiden keamanan yang mengkhawatirkan, termasuk penembakan terhadap aktivis politik sayap kanan Charlie Kirk, Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan mengusulkan peningkatan anggaran signifikan untuk sektor keamanan. Usulan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan bagi para pejabat negara di tengah eskalasi ancaman.
Menurut laporan dari Bloomberg, Pemerintah AS mengajukan tambahan anggaran sebesar US$58 juta, atau setara dengan sekitar Rp952,12 miliar (dengan asumsi kurs Rp16.416 per dolar AS). Dana ini secara spesifik dialokasikan untuk penguatan sistem keamanan bagi pejabat di lembaga eksekutif hingga yudikatif. Target persetujuan untuk permohonan anggaran tambahan ini ditetapkan sebelum 30 September 2025, mengingat tenggat waktu usulan anggaran pemerintah tahun ini yang semakin mendekat.
Peningkatan keamanan yang diusulkan ini tidak hanya mencakup lembaga eksekutif dan yudikatif, namun juga dilatarbelakangi oleh insiden percobaan penembakan terhadap Donald Trump yang terjadi pada tahun lalu. Selain fokus pada Presiden dan lembaga yudikatif, Gedung Putih juga berencana untuk memperkuat keamanan bagi anggota parlemen AS, meskipun rincian spesifik mengenai rencana ini masih belum dipaparkan.
Laporan Bloomberg pada Minggu (14/9/2025) lebih lanjut menyebutkan, “Pemerintah mendukung perluasan sumber daya untuk melindungi anggota parlemen, meskipun mereka menyerahkan rincian keputusan tersebut kepada cabang legislatif.” Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan seluruh cabang kekuasaan. Kekhawatiran akan keamanan para pejabat di AS semakin memuncak pasca penembakan Charlie Kirk di Utah, yang menjadi sorotan utama dan pendorong di balik desakan peningkatan anggaran ini.
Sejalan dengan desakan peningkatan keamanan, saat ini Partai Republik tengah berupaya mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) anggaran sementara. Langkah ini penting guna memastikan operasional pemerintahan tetap berjalan aman dan kondusif pada bulan berikutnya. Namun, di sisi lain, Partai Republik secara tegas menolak usulan dari Partai Demokrat yang menginginkan alokasi anggaran untuk layanan kesehatan.
Penolakan tersebut memicu ketegangan politik yang signifikan, terutama mengingat subsidi untuk program layanan kesehatan Obamacare akan segera berakhir. Partai Demokrat mengancam akan memblokir setiap RUU yang tidak menyertakan anggaran kesehatan, sementara beberapa anggota Partai Republik yang cenderung lebih moderat menunjukkan keterbukaan untuk mencapai kesepakatan. Upaya kompromi ini diharapkan dapat menghindari kenaikan premi asuransi kesehatan yang drastis bagi jutaan warga Amerika, sebuah isu yang sangat krusial bagi publik dan berpotensi menimbulkan kebuntuan politik.
