Kita Tekno – Isu pergantian Kapolri kembali mencuat. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan sinyal bahwa pergantian pucuk pimpinan Polri kemungkinan terjadi di akhir tahun 2025.
Kabar ini berhembus kencang seiring dengan prediksi bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan rotasi jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada penghujung tahun 2025.
Saat ini, tampuk kepemimpinan tertinggi di Korps Bhayangkara masih dipegang oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Alasan yang mengemuka di balik wacana pergantian ini adalah regenerasi di tubuh Polri. Selain itu, desakan dari aksi demonstrasi massa pada 30 Agustus 2025 turut menjadi pertimbangan.
Isu ini semakin diperkeruh dengan insiden meninggalnya Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) yang menjadi korban tabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025, di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat.
Rentetan peristiwa ini memicu gelombang kemarahan publik akibat maraknya kasus kekerasan yang melibatkan anggota Polri, baik dalam aksi unjuk rasa maupun kasus-kasus tertentu.
Masyarakat menilai penegakan hukum tebang pilih, “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Akumulasi permasalahan ini melahirkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja Polri, yang kemudian bermuara pada tuntutan pemecatan Kapolri Listyo Sigit.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengklaim belum menerima surpres (surat presiden) terkait pergantian Kapolri hingga Jumat malam, 12 September 2025.
“Pimpinan DPR sampai hari ini belum terima surat Presiden mengenai pergantian Kapolri,” tegas Dasco pada Sabtu, 13 September 2025.
Kontras dengan pernyataan tersebut, Komisi III DPR RI justru memberikan indikasi adanya pergantian Kapolri.
Nasir Djamil, anggota Komisi III, menyatakan bahwa hingga saat ini, DPR RI belum menerima informasi resmi mengenai surpres pergantian Kapolri.
Namun, seorang sumber terpercaya mengindikasikan bahwa Listyo Sigit akan tetap menjabat sebagai Kapolri.
Hanya saja, masa jabatan Listyo Sigit diperkirakan hanya akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025.
“Ya kami tidak tahu (surpres), tapi kami dapat kabar juga Pak Sigit ini akan dipertahankan sampai akhir tahun 2025.”
“Jadi di satu sisi kami mendapatkan kabar bahwa dia akan bertahan sampai 2025,” ungkap Nasir pada Sabtu, 13 September 2025.
Menurut Nasir Djamil, pergantian Kapolri merupakan suatu keharusan demi kemajuan institusi Polri.
“Ya mudah-mudahan saja akhir tahun ini sudah ada Kapolri yang baru.”
“Karena memang sudah saatnya juga dalam rangka regenerasi di tubuh kepolisian Republik Indonesia itu sendiri,” imbuh Nasir.
Legislator PKS ini menambahkan, pergantian pimpinan tertinggi Polri adalah hal yang lazim.
Ia mengimbau publik untuk bersabar menanti kabar dan perkembangan selanjutnya, termasuk mengenai sosok yang akan menggantikan Listyo Sigit sebagai Kapolri.
“Kita tunggu saja tanggal mainnya apa benar bahwa ada surat itu dan kemudian ada nama-nama yang beredar yang akan menjadi pengganti Kapolri Sigit saat ini,” pungkas Nasir.
Klarifikasi Istana
Sebelumnya, Istana telah membantah kabar mengenai pergantian Kapolri.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa informasi mengenai pencopotan Listyo Sigit tidak benar.
Ia juga menyatakan bahwa surpres dari Presiden Prabowo belum diterima oleh DPR RI.
“Berkenaan dengan supres pergantian Kapolri ke DPR, itu tidak benar,” tegas Prasetyo pada Sabtu, 13 September 2025.
Meskipun Istana dan DPR telah memberikan bantahan, publik masih menantikan kepastian langsung dari Presiden Prabowo.
Pandangan Pengamat
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, menilai bahwa klarifikasi resmi dari Istana terkait rumor pergantian Kapolri adalah langkah politik yang tepat.
Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional.
Ia menambahkan, dalam negara hukum, penggantian pejabat tinggi seperti Kapolri harus mengikuti regulasi dan mekanisme konstitusional, bukan berdasarkan opini atau prediksi politik.
Penyebaran rumor tanpa bukti yang valid hanya akan menciptakan ketidakpastian di internal institusi dan mengganggu kinerja aparat kepolisian.
“Alih-alih fokus bekerja, jajaran kepolisian bisa terdistraksi oleh rumor politik yang sama sekali tidak produktif,” kata Haidar pada Sabtu malam, 13 September 2025.
Oleh karena itu, ia mengapresiasi langkah Istana yang secara terbuka membantah kabar mengenai surpres ke DPR terkait pergantian Kapolri.
Namun, Haidar juga mengingatkan bahwa Polri merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan keamanan dalam negeri, sehingga pembaruan di tubuh Polri tetap diperlukan.
(Tribun-Medan.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
Ringkasan
Isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kembali mencuat, diperkirakan terjadi di akhir tahun 2025. Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, memberikan indikasi tersebut, meskipun Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengklaim belum menerima surpres terkait pergantian Kapolri. Isu ini dipicu oleh desakan regenerasi di tubuh Polri dan ketidakpuasan publik atas kinerja Polri, diperparah oleh insiden kekerasan yang melibatkan anggotanya.
Meskipun Istana membantah kabar pergantian Kapolri melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, namun sumber terpercaya mengindikasikan bahwa masa jabatan Listyo Sigit akan diperpanjang hanya hingga akhir tahun 2025. Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) menilai klarifikasi Istana adalah langkah politik tepat untuk menjaga stabilitas, namun mengingatkan perlunya pembaruan di tubuh Polri.
