Pemerintah terus memperkuat pilar ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih. Melalui Bank Himbara, kucuran dana sebesar Rp 200 triliun siap disalurkan untuk mendukung pengembangan koperasi-koperasi di seluruh Indonesia. Inisiatif strategis ini diumumkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dengan harapan dapat memberdayakan ekonomi desa secara signifikan.
Menkeu Purbaya menjelaskan, dana jumbo senilai Rp 200 triliun ini berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia. Dana tersebut kini dialokasikan ke Bank Himbara, yang bertindak sebagai penyalur utama pinjaman. Untuk memastikan program ini berjalan mulus dan minim beban bagi perbankan, pemerintah menetapkan bunga pinjaman yang dikenakan kepada Bank Himbara menjadi lebih rendah, yaitu 2 persen, turun dari sebelumnya 4 persen. Kebijakan ini dimaksudkan agar Bank Himbara tidak menanggung biaya tambahan dan dapat fokus pada penyaluran pinjaman.
Dengan skema bunga yang menguntungkan bagi Himbara, Kopdes Merah Putih kini dapat mengakses pinjaman dengan persyaratan yang lebih ringan. Setiap unit Kopdes Merah Putih dapat mengajukan pinjaman hingga plafon Rp 3 miliar, dengan bunga yang ditetapkan sebesar 6 persen. Purbaya menegaskan, Bank Himbara hanya diinstruksikan untuk menyalurkan pinjaman dari dana SAL Rp 200 triliun ini kepada unit Kopdes Merah Putih yang telah siap beroperasi dan secara resmi mengajukan pinjaman, memastikan efisiensi dan tepat sasaran.
Mendukung pernyataan Menkeu, Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengungkapkan optimisme bahwa sebanyak 16.000 Koperasi Desa Merah Putih akan segera mendapatkan pinjaman dari Bank Himbara. Hingga Senin (15/9), program ini telah menunjukkan kemajuan signifikan, dengan sekitar 1.000 Kopdes Merah Putih yang sudah berhasil mendapatkan pencairan pinjaman, total mencapai Rp 1 triliun. Angka ini diharapkan terus bertambah seiring penyelesaian regulasi pendukung.
Ferry Juliantono menambahkan bahwa ribuan Kopdes tersebut telah mengajukan proposal pinjaman ke Himbara, dengan setiap Kopdes berpotensi mendapatkan maksimal Rp 3 miliar. Meski proposal bisnis diserahkan sepenuhnya kepada inisiatif koperasi, pinjaman tersebut harus sesuai dengan mandat program, yaitu untuk pengelolaan gerai, gudang, logistik, hingga pengembangan apotek dan klinik desa. Fokus ini dirancang untuk memperkuat rantai pasok dan layanan dasar di tingkat desa.
Lebih lanjut, Menkop Ferry menyoroti bahwa banyak koperasi desa/kelurahan telah beroperasi secara aktif dan bahkan terbukti mampu menyerap serta memasarkan hasil produk masyarakat setempat. Dengan tambahan dukungan modal dari program ini, kapasitas mereka untuk mengembangkan usaha, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya diharapkan akan semakin melesat. Inisiatif ini tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga mendorong peran koperasi sebagai tulang punggung ekonomi lokal.
