NEW YORK — Prancis dikabarkan tengah menginisiasi upaya diplomatik signifikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendorong pengakuan kedaulatan Palestina oleh negara-negara Barat. Langkah ambisius Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ini bertujuan untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat (AS), sekutu utama Israel, dalam isu Timur Tengah, khususnya di forum Majelis Umum PBB.
Namun, laporan dari media terkemuka Politico meragukan keberhasilan inisiatif Prancis tersebut. Meskipun Presiden Macron berambisi melancarkan “kudeta diplomatik” yang berani di New York, pusat diplomasi global, pada Senin (22/9/2025) mendatang, prospek keberhasilannya dinilai kecil.
Inisiatif ini dirancang sebagai penyeimbang global terhadap dukungan Washington terhadap Israel, khususnya dalam menanggapi konflik yang memburuk di Jalur Gaza, Palestina. Akan tetapi, keraguan muncul dari kenyataan bahwa negara-negara Eropa berpengaruh seperti Jerman dan Italia, diperkirakan tidak akan mendukung upaya Macron. Lebih jauh, manuver diplomatik Prancis ini diyakini tidak akan mengubah pendirian Presiden AS, Donald Trump.
Bahkan Paris sendiri mengakui bahwa serangkaian manuver dan gestur diplomatik yang akan berlangsung di New York tidak akan memberikan dampak langsung pada krisis kemanusiaan yang terus memburuk di Jalur Gaza. Ini secara terang-terangan menyoroti batas-batas diplomasi simbolis ketika berhadapan dengan kekejaman nyata dari konflik berkepanjangan di wilayah Palestina.
Ambisi Presiden Prancis untuk membentuk “front persatuan” dalam mengakui kedaulatan Palestina ini juga secara jelas memperlihatkan fragmentasi di antara negara-negara Eropa Barat terkait isu-isu internasional. Kondisi ini menegaskan betapa sulitnya mencapai konsensus bersama di Benua Biru mengenai arah kebijakan luar negeri yang seragam terhadap Palestina.
Sementara itu, Sidang peringatan 80 tahun Majelis Umum PBB telah resmi dibuka sejak 9 September 2025. Sesuai tradisi, agenda sidang penting ini akan mencakup pekan tingkat tinggi yang diisi dengan berbagai pertemuan dan debat krusial.
Sesi Debat Umum PBB dijadwalkan berlangsung intensif dari 23 hingga 27 September, dan akan dilanjutkan pada 29 September. Dalam forum internasional bergengsi ini, Rusia telah mengonfirmasi kehadiran yang akan diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sergey Lavrov.
Prabowo Tiba di New York untuk Sidang PBB
Dalam perkembangan terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto telah tiba di Bandar Udara Internasional John F Kennedy, New York, AS, pada Sabtu (20/9/2025) sekitar pukul 16.50 waktu setempat. Kedatangan Kepala Negara ini menandai dimulainya kunjungan kerja pentingnya untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dilansir dari laman resmi Presiden Republik Indonesia, setibanya di bandara, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempatnya akan bermalam selama di New York. Dalam perjalanannya ke Kota New York, Kepala Negara didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (19/9) lalu, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo dijadwalkan untuk menyampaikan pidatonya pada urutan ketiga dalam sesi Debat Umum PBB pada Selasa (23/9) mendatang. “Sesuai jadwal yang telah diterima, Presiden Prabowo akan berpidato setelah Presiden Brasil dan Presiden Amerika Serikat,” jelas Seskab Teddy.
Lebih lanjut, Seskab Teddy menekankan bahwa Sidang Majelis Umum PBB tahun ini merupakan momentum krusial bagi Indonesia. Selain menjadi ajang untuk kembali menunjukkan eksistensi di level tertinggi forum internasional, Indonesia juga akan mempertegas posisinya sebagai pemimpin Global South yang secara konsisten mengadvokasi agenda reformasi tata kelola dunia agar terwujudnya sistem yang lebih adil dan inklusif. “Sidang Majelis Umum tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, tidak hanya untuk kembali tampil di level tertinggi pada forum PBB, namun juga untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan inklusif,” pungkas Seskab Teddy.
