Kita Tekno JAKARTA — Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini muncul menyusul peningkatan signifikan kasus keracunan yang menimpa anak-anak sekolah yang menjadi penerima manfaat program tersebut.
Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menegaskan bahwa insiden keracunan dalam program MBG ini sudah tidak dapat ditoleransi, terutama karena salah satu korbannya adalah anak setingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). “Saya kira pertahanan anak sekecil itu, sangat berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu, kebijakan negara yang mengetahui kondisi dari dalam keluarga masih sulit ditembus. Padahal kita tahu anak tidak mudah mendeskripsikan kondisi kesehatannya,” ungkap Jasra saat dihubungi Bisnis, Minggu (21/9/2025), menggarisbawahi kerentanan anak-anak.
: Media Asing Soroti Kasus Ratusan Siswa Keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG)
KPAI memandang bahwa satu kasus keracunan pada anak sudah terlalu banyak, apalagi jika insiden semacam ini terus bertambah. Oleh karena itu, KPAI mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara program MBG. Penghentian ini dinilai krusial hingga instrumen panduan dan mekanisme pengawasan yang dirancang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dapat diimplementasikan dengan optimal.
: : Kasus Keracunan Bertambah, KSP Qodari: Program MBG Wajib Sempurna
Jasra menganalogikan percepatan program MBG dengan berkendara mobil. Menurutnya, laju akselerasi dalam mencapai target peningkatan penerima manfaat proyek mercusuar pemerintah ini harus diimbangi dengan sistem kontrol yang kuat dan memadai. “Sehingga penting pencapaian penjangkauan program MBG segera mengerem sejenak, lihat lagi kondisi, antisipasi, pengawasan, kalau program ini ingin ngebut sampai akhir tahun dalam memenuhi target,” jelas Jasra, menekankan perlunya kehati-hatian dalam implementasi.
: : Ketua KSP Qodari Dukung Menkeu Purbaya Tarik Anggaran MBG Jika Serapan Lambat
Selain aspek pengawasan, KPAI juga menyoroti pentingnya kesadaran dan kepekaan terhadap isu kesehatan anak. Pihaknya berpendapat bahwa penanganan masalah kesehatan anak, terutama di lingkungan sekolah, memerlukan petugas khusus yang terlatih. “Begitu juga bila mengalami situasi darurat, perlu alat-alat yang terstandarisasi baik. Agar [anak-anak] dapat diselamatkan, karena pertahanan mereka tidak sekuat kita,” imbuhnya, menyoroti kebutuhan akan standar keselamatan yang lebih tinggi bagi anak-anak.
Dalam upaya memahami permasalahan ini lebih dalam, KPAI bersama sejumlah lembaga masyarakat sipil, seperti Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi) dan Wahana Visi Indonesia (WVI), telah melaksanakan Survei Suara Anak Untuk Program Makan Bergizi Gratis. Survei ini melibatkan 1.624 responden anak dan anak disabilitas di 12 provinsi, berlangsung dari 14 April hingga 23 Agustus 2025.
Dari survei tersebut, KPAI berhasil mengidentifikasi lima temuan penting. Pertama, sebanyak 583 anak mengaku pernah menerima makanan dari program MBG dalam kondisi yang tidak layak, seperti rusak, bau, atau basi. Kedua, mirisnya, 11 anak bahkan tetap mengonsumsi makanan yang rusak tersebut karena berbagai alasan. Ketiga, anak-anak secara umum meminta perbaikan kualitas makanan, peningkatan standar wadah penyajian, serta ketepatan waktu distribusi makanan.
Keempat, survei juga mengungkap keluhan anak-anak mengenai adanya buah atau sayur yang berulat, serta makanan yang berbau tidak sedap. Terakhir, temuan survei ini menyoroti pentingnya edukasi gizi yang komprehensif, tidak hanya bagi siswa, tetapi juga bagi orang tua, dan terutama bagi para penyedia layanan program MBG.
