Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dari Badan Gizi Nasional (BGN) kepada pihak sekolah. Langkah ini, menurutnya, krusial untuk mencegah lonjakan kasus keracunan makanan yang semakin mengkhawatirkan. “Mengingat tingginya angka keracunan, penting untuk mempertimbangkan alternatif pengelolaan MBG oleh sekolah bersama komite sekolah,” tegas Yahya kepada wartawan di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Yahya berpendapat, penyerahan pengelolaan MBG kepada sekolah akan meningkatkan kualitas dan keamanan pangan. Sekolah, dengan pemahaman mendalam akan selera dan kebutuhan siswa, diyakini mampu menjamin higienitas serta kesegaran makanan yang disajikan. “Higienitas dan keamanan akan lebih terjamin, dan tentunya sesuai dengan selera anak-anak,” tambahnya.
Data menunjukkan, sejak Januari hingga September 2025, telah terjadi 5.626 kasus keracunan makanan di 17 provinsi. Kejadian keracunan MBG baru-baru ini tercatat di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah; Garut dan Tasikmalaya, Jawa Barat; serta Bau Bau, Sulawesi Tenggara. Angka ini menjadi alarm bahaya yang memerlukan penanganan serius.
Rendahnya Serapan Anggaran MBG
Selain masalah keracunan, rendahnya serapan anggaran MBG juga menjadi sorotan. Yahya Zaini mengungkapkan, hingga September 2025, serapan anggaran baru mencapai Rp13,2 triliun atau 18,6% dari total alokasi Rp71 triliun. Ironisnya, MBG diklaim telah berjalan di 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat.
Menyikapi hal ini, Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan mendorong BGN untuk membuka kanal pengaduan publik serta memastikan akuntabilitas belanja. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memastikan efektivitas program MBG.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengajak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meningkatkan komunikasi publik terkait keamanan pangan dalam program MBG. “Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap isu pangan dan gizi, peran SPPG tak hanya teknis. SPPG bukan sekadar dapur pelayanan gizi, tetapi juga representasi BGN dan ujung tombak Program MBG. Kinerja SPPG di lapangan akan sangat mempengaruhi persepsi publik terhadap program dan lembaga ini,” jelasnya.
Ringkasan
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengusulkan pengelolaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan dari Badan Gizi Nasional (BGN) ke sekolah. Hal ini didorong oleh tingginya angka keracunan makanan (5.626 kasus hingga September 2025) dan diyakini dapat meningkatkan kualitas serta keamanan pangan karena sekolah lebih memahami kebutuhan siswa. Sekolah diharapkan mampu menjamin higienitas dan kesegaran makanan yang disajikan.
Selain masalah keracunan, rendahnya serapan anggaran MBG (baru mencapai 18,6% dari total alokasi Rp71 triliun hingga September 2025) juga menjadi perhatian. Yahya mendesak pemerintah untuk memperbaiki mekanisme pelaporan anggaran dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas program MBG. BGN juga didorong untuk membuka kanal pengaduan publik.
