Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengeluarkan keputusan terkait kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang digagas pendahulunya, Joko Widodo.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 disebutkan bahwa “perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028”.
Untuk itu, Perpres yang diundangkan pada 30 Juni 2025 tersebut membuat serangkaian target konkret yang mesti dicapai dalam tiga tahun ke depan:
Pertama, terbangunnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN dan sekitarnya yang mencapai 800-850 hektare.
Kedua, persentase pembangunan gedung/perkantoran di IKN mencapai 20%.
Ketiga, persentase pembangunan hunian/rumah tangga yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan di IKN mencapai 50%.
Keempat, cakupan ketersediaan sarana prasarana dasar kawasan IKN mencapai 50%.
Kelima, indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN menjadi 0,74.
Berikutnya disinggung mengenai target pemindahan 1.700 hingga 4.100 aparatur sipil negara ke IKN dan cakupan layanan kota cerdas di kawasan IKN setidaknya mencapai 25%.
Namun, apa itu ibu kota politik dan mungkinkah proyek itu mencapai target dalam waktu tiga tahun?
Apa itu ibu kota politik?
Dalam Perpres maupun lampirannya tidak dijelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan ibu kota politik.
Pakar hukum administrasi negara, Dian Puji Simatupang, menerangkan nomenklatur ibu kota politik tidak dikenal dan tidak ditemukan di peraturan perundang-undangan manapun di Indonesia.
Pada Undang-Undang Ibu Kota Negara Nomor 21 Tahun 2023, fungsi pusat pemerintahan diatur dalam Pasal 12 ayat 1. Dalam regulasi itu, tak ada sama sekali menyebut frasa ibu kota politik.
“Saya enggak pernah menemukan ada nomenklatur itu. Baik di Undang-Undang Pemerintahan, Undang-Undang Pemerintahan Desa, atau UUD,” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (22/09).
Kalau merujuk pada UU Ibu Kota Negara, maka semestinya IKN Nusantara berkedudukan sebagai ibu kota negara yang baru.
Sebagai ibu kota negara, semua kantor administrasi pemerintahan yang mencakup lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berada di sana. Termasuk kantor-kantor kedutaan besar demi memudahkan komunikasi dan urusan diplomatik.
Dian mencontohkan beberapa negara seperti Malaysia yang menempatkan ibu kota negara pemerintahannya di Kuala Lumpur, begitu juga Canberra sebagai pusat pemerintahan Australia.
“Itu semua kan bukan setara ibu kota politik, tapi ibu kota negara pemerintahan,” tukasnya.
Itu mengapa, menurutnya, Presiden Prabowo Subianto harus menjelaskan dengan tegas apa yang dimaksud dengan ibu kota politik.
Tapi lebih dari itu, penyebutan ibu kota politik sejatinya tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya yakni UU Ibu Kota Negara.
“Perpres itu sebagai pelaksana dari UU, jadi tidak boleh bertentangan. Kalau di UU menetapkan IKN Nusantara sebagai ibu kota negara, tiba-tiba di Perpres jadi ibu kota politik, menyalahi hukum,” paparnya.
“Dan pemahaman ibu kota politik berarti cuma sektor-sektor yang terkait dengan hak-hak politik masyarakat, misalnya menyuarakan pendapat, berserikat berkumpul, dan partai politik saja,” imbuhnya.
“Jadi kalau mau pakai konsep ibu kota politik, ubah dulu undang-undangnya. Karena kalau berbeda, dianggap tidak sah nomenklatur itu.”
Persoalan lain, ujar Dian, apabila ada anggaran negara yang dibelanjakan untuk nomenklatur yang tidak ada dasar hukumnya bisa dianggap sebagai tindakan korupsi.
“Keuangan negara itu sangat strict [ketat], jadi harus hati-hati. Jangan berubah-ubah apalagi nambah-nambahin kata.”
‘Hanya untuk menyenangkan Jokowi’
Sejumlah pejabat di Otorita IKN tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ibu kota politik seperti yang tertuang dalam lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
Melalui pesan singkat kepada BBC News Indonesia, Juru bicara OIKN, Troy Pantouw, enggan menjawab dan melemparnya ke Kepala Staf Presiden (KSP).
“Penjelasan mengenai ibu kota politik seperti yang Anda tanyakan bisa mengutip dari pernyataan Kepala KSP,” sebutnya.
Sementara itu, Sekretaris OIKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya, bilang masih mempelajari Perpres tersebut. Dia mengatakan peraturan anyar itu bersifat panduan untuk perencanaan program pemerintah.
“Jadi hemat saya semestinya apapun yang diatur di sana perlu disikapi sebagai panduan bagi pemerintah atau jajaran pemerintahan terkait semua perencanaan dan program yang akan dikerjakan oleh Pemerintahan Prabowo,” katanya dalam pesan singkat kepada BBC News Indonesia.
Adapun Kepala Staf Presiden, Qodari, tak menjelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan ibu kota politik.
Dalam keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, dia berkata jika ada ibu kota politik, bukan berarti ada ibu kota budaya atau ekonomi.
Tetapi, apabila IKN ingin difungsikan sebagai pusat pemerintahan atau ibu kota, maka tiga lembaga yang merupakan pilar kenegaraan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sudah harus ada fasilitasnya.
“Kalau baru ada eksekutif, baru ada Istana Negara, tapi legislatif DPRnya enggak ada, nanti ngomong sama siapa? Rapat sama siapa? Kira-kira begitu,” tuturnya.
“[Kalau] ketiga lembaga itu sudah ada fasilitasnya, sehingga kalau mau sidang sudah terpenuhi. Ada semua, eksekutifnya sudah ada, legislatifnya sudah ada, yudikatifnya sudah ada.”
Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai kerancuan penyebutan ibu kota negara menjadi ibu kota politik mengisyaratkan keengganan Presiden Prabowo untuk memprioritaskan proyek warisan Presiden ke-7 Joko Widodo.
Ia menduga, Perpres tersebut hanya untuk menyenangkan Jokowi.
“Mungkin ingin menyenangkan Pak Jokowi dalam pengertian yang terbatas, karena dia mencoba realistis. Artinya pemindahan ibu kota negara ini tidak dibatalkan, tapi porsinya dipersempit menjadi hanya politik,” jelas Firman Noor kepada BBC News Indonesia.
“Karena kalau harus menggantikan Jakarta, butuh waktu sangat panjang dan biaya besar. Kalau mau dikebut ya bangkrutlah negara ini,” sambungnya.
Firman juga menilai meskipun Presiden Prabowo Subianto telah mencopot beberapa menteri yang dianggap dekat dengan Jokowi, tetapi Ketua Umum Partai Gerindra ini masih belum bisa sepenuhnya “meninggalkan” Jokowi.
Hal itu terbaca dari pernyataan Jokowi yang belakangan menyebut telah memberikan arahan kepada relawannya untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran selama dua periode.
Itulah kenapa proyek IKN dan posisi putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden akan terus diperjuangkan oleh Jokowi.
Baca juga:
- Sri Mulyani minta maaf setelah serahkan jabatan kepada menkeu yang baru
- Mengapa Prabowo merekrut sejumlah eks-tentara pada era tragedi 1998?
- Gibran ditunjuk untuk selesaikan masalah di Papua – Apa yang Gibran perlu lakukan?
“Jadi Perpres ini untuk meredakan tensi setelah orang-orang dekat Jokowi di reshuffle, dicari jalan tengahnya. Itu yang menurut saya secara konstelasi politik membingungkan langkah Pak Prabowo sebetulnya.”
“Meski bagi Prabowo IKN sekarang bukan prioritas pertamanya, tapi mungkin masih masuk dalam sepuluh besar. Pada intinya Prabowo tidak bisa mengabaikan prioritas Jokowi, karena dia ingin dikenang sebagai orang yang memindahkan ibu kota.”
Sejauh mana progres pembangunan IKN?
Berkaca pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara (IKN) Bab VI mengenai penahapan pembangunan IKN, tercantum lima tahapan.
Tahap I dikerjakan selama kurun 2022-2024 pemindahan tahap awal.
Tahap II 2025-2029 merupakan pembangunan IKN sebagai area inti yang tangguh.
Kemudian Tahap III 2030-2034 melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif, kemudian Tahap IV 2035-2039 membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan.
Tahap V kurun 2040-2045 mengokohkan reputasi IKN sebagai kota dunia untuk semua.
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, mengklaim progres pembangunan ibu kota baru pada tahap I sudah mencapai 70%.
Dalam pembangunan tahap itu terdapat 109 paket pekerjaan fisik seperti perkantoran, jalan, air minum, listrik, persampahan.
Terkait jalan tol, Basuki bilang pemerintah telah membangun sepanjang 56,8 kilometer dari Balikpapan ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.
Selain jalan tol, pemerintah juga membangun jalan nontol sepanjang 12,2 kilometer dan landasan bandara atau runway sepanjang 3 kilometer.
Sementara itu, rumah tapak jabatan menteri sudah dibangun sebanyak 36 unit. Adapun jumlah menteri di kabinet Prabowo sebanyak 48.
Pada pertengahan September lalu, Otorita IKN mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp14,92 triliun ke DPR. Tetapi, Badan Anggaran DPR menolak permintaan tersebut.
Alhasil, pagu anggaran OIKN pada 2026 tidak berubah alias tetap sebesar Rp6,2 triliun.
Baca juga:
- Mengapa tidak semua ASN bersemangat pindah ke IKN?
- Pidato RAPBN Prabowo bahas MBG, pengangguran, dan nasib IKN — Apa kata ahli ekonomi?
Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono menyebut penolakan tambahan anggaran itu memengaruhi progres pembangunan IKN tahap II yang fokus pada kawasan legislatif, yudikatif, hingga infrastruktur pendukung.
Pembangunan IKN juga terancam mundur dari target akibat penolakan itu. Padahal ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan selesai pada 2028, sesuai target Presiden Prabowo yang menetapkan IKN sebagai ibu kota politik.
Basuki juga memaparkan, usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama tiga tahun mendatang.
BBC News Indonesia mewawancarai sejumlah warga di sekitar proyek IKN. Menurut warga, sejak Prabowo Subianto naik ke tampuk kekuasaan Oktober tahun lalu, intensitas pembangunan calon ibu kota disebut dinilai terus melambat, kata sejumlah warga.
“Masih ada pembangunan, tapi terlihat tidak se-intens dulu [era Jokowi],” kata Budi Pranata, salah seorang warga di sekitar IKN.
Saat Jokowi masih menjabat presiden, Budi menyebut jalanan di sekitaran rumahnya selalu macet pada pagi dan selepas magrib. Kendaran proyek hilir-mudik, bercampur dengan kendaraan para warga yang hendak berangkat-pulang bekerja atau sekolah.
“Sekarang pagi masih ramai, tapi enggak macet. Ramai lancar lah,” ujar Budi.
Kediaman Budi berjarak sekitar tujuh kilometer ke kawasan pusat pemerintahan IKN.
Saat pemerintah tengah menggeber pembangunan proyek di era Jokowi, perjalanan dari kediamannya menuju kawasan pusat pemerintahan dapat ditempuh selama satu jam, tapi sekarang paling sekitar 15 menit.
Apakah ia sering mengunjungi IKN setelah jalanan tak lagi semacet sebelumnya? Apa saja yang berubah setelah Jokowi lengser?
“Enggak ada [bangunan] yang baru. Paling perawatan yang lama-lama,” kata Budi, seraya menyebut bahwa Otorita IKN kerap menggelar lomba maraton atau pameran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kompleks tersebut.
Berkurangnya intensitas kendaraan proyek di jalanan, terang Budi, di satu sisi berdampak baik karena mobilitas warga menjadi lebih mudah dan lancar. Pun, debu serta kotoran akibat kendaraan berat yang berkurang drastis akibat lalu-lalang kendaraan proyek tak sesering sebelumnya.
Namun, di sisi lain ia menyebut perlambatan pembangunan proyek bernilai total Rp466 triliun itu berdampak buruk bagi perekonomian warga.
Budi mendapat ganti rugi setelah rumahnya digusur pemerintah untuk proyek IKN. Dengan uang itu, ia kemudian membangun kontrakan 11 pintu, membuka usaha penyewaan mobil, dan toko air minum ulang.
Saat proyek tengah gencar-gencarnya, beragam lini bisnisnya laris manis.
Penginapan, misalnya, selalu terisi penuh oleh pekerja proyek atau pegawai kantor pemerintah yang hendak ke IKN.
Namun, kini hanya beberapa kamar penginapan yang terisi. Padahal, ia telah menurunkan harga sewa.
Sebelumnya, Budi mematok harga Rp4,5-Rp5 juta per bulan untuk setiap kamar, tapi lantaran jumlah penyewa terus berkurang seiring perkembangan proyek yang melambat, ia menurunkan harga sewa menjadi Rp3 juta per bulan.
“Tapi tetap enggak pernah keisi full seperti sebelumnya [era Jokowi],” kata Budi lagi.
“Kalau pun terisi, lebih banyak tamu yang menginap sehari atau dua hari, tidak bulanan seperti dulu.”
Setali tiga uang nasib bisnis-bisnis Budi lainnya.
Ia memiliki dua mobil yang biasa disewa pekerja IKN. Sebelumnya, ia mematok harga Rp7 juta per bulan untuk satu unit mobil —tanpa sopir. Namun, akibat permintaan yang berkurang, ia kini bersedia menyewakan mobil di bawah harga tersebut.
“Sekarang Rp5 juta [per bulan], tapi masih bisa nego,” kata Budi.
Begitu juga usaha air minum isi ulang.
Dulu, Budi mengatakan bisa menghabiskan empat tandon air minum dalam sehari, tapi kini satu tandon baru tandas setelah sekitar empat hari.
“[Pendapatan] menurun signifikan sejak Prabowo, bisa turun 50 persen [pendapatan],” lanjutnya.
Seiring perlambatan pembangunan proyek IKN, pekerja seks komersial (PSK) merebak di kawasan tersebut.
Hal itu sempat disinggung Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat bersama Ketua Otorita IKN Basuki Hadimuljono pada 8 Juli 2025.
Fenomena itu diakui Budi memang sempat ramai di kawasan IKN, tapi kini telah menghilang setelah Otoritas IKN menggelar penertiban, bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat.
“Mereka [PSK] online, tapi sekarang udah enggak ada lagi,” kata Budi, seraya menambahkan bahwa penertiban dilakukan Februari 2025.
Terkait rencana Presiden Prabowo menjadikan IKN sebagai ibu kota politik, Budi tak ambil pusing.
“Kami biasa aja, enggak terlalu fokus pada status itu. [Kami] fokus mencari uang saja,” katanya.
Senada pernyataan Zubaidah, warga lain yang tinggal tak jauh dari proyek IKN.
Ia menyebut usaha penyewaan rumahnya sempat sepi saat transisi pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo.
Zubaidah memiliki sebuah rumah kosong yang disewakan kepada para pekerja proyek pembangunan IKN.
Saat awal pelaksanaan proyek, rumah tersebut menjadi rebutan para pekerja proyek meskipun ia mematok harga tergolong tinggi mencapai Rp12 juta per bulan.
Namun, setelah Jokowi lengser, rumah tersebut kosong melompong karena tidak ada pekerja yang menyewa. Ia bahkan terpaksa menurunkan harga sewa menjadi Rp6 juta per bulan.
“Sekitar 8 bulan kosong dan kembali terisi baru-baru ini,” kata Zubaidah, seraya meyebut fenomena serupa juga dialami para tetangganya.
Ia menyebut, para pekerja kembali “memburu” rumah lantaran proyek IKN kembali dimulai, terutama di kawasan Pemaluan yang terletak di sisi utara IKN —Zubaidah menetap di daerah tersebut.
“Baru terisi lagi [penyewa] dua bulan ini,” kata Zubaidah.
BBC News Indonesia juga mewawancarai dua pekerja yang kini terlibat dalam pengerjaan infrastruktur IKN. Mereka mengaku baru pertama kali terlibat dalam megaproyek tersebut dan belum pernah memasuki kawasan inti pemerintahan.
Salah seorang di antaranya terlibat dalam pengerjaan tol menuju IKN. Ia meminta untuk diidentifikasi sebagai Sofyan.
Sofyan menyebut, perkembangan proyek tol menuju IKN yang tengah ia kerjakan kini mencapai 55 persen.
Melihat progres pengerjaan proyek sejauh ini, ia pun menilai jalan tol tersebut berpotensi sudah akan selesai pada 2028 nanti, saat IKN direncanakan menjadi ibu kota politik.
“Sudah bisa dipakai sepertinya. Pekerjaannya kini lumayan cepat,” kata pria 42 tahun tersebut.
Ia baru bekerja selama sekitar satu bulan di proyek IKN —dari total kontrak empat bulan.
Sejauh ini, ia menyebut pengerjaan jalan tol yang dilakoninya bersama tim juga tidak menemui kendala berarti, termasuk pembayaran dari perusahaan yang mempekerjakannya.
Seorang pekerja lain yang meminta diidentifikasi sebagai Fauzan, bertugas membuat saluran air dan kabel di sepanjang jalan tol IKN. Ia baru bekerja selama dua bulan di proyek tersebut, dari total empat bulan kontrak.
Fauzan mengaku tidak dipatok target tertentu oleh kontraktor yang mengajaknya. Ia bahkan diminta pulang oleh kontraktor jika hujan deras terjadi saat bekerja.
“Belum ada kendala berarti,” kata Fauzan, seraya menambahkan bahwa proyek yang dikerjakannya sejauh ini berjalan lancar, termasuk pembayaran dari kontraktor.
Apakah IKN masih menarik bagi investor?
Kala Presiden ke-7 Joko Widodo mencanangkan proyek mercusuarnya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, ia berjanji tidak akan membebani APBN dalam pembangunan ibu kota negara.
Anggaran negara, klaimnya saat itu, hanya akan dipakai untuk membangun kawasan inti IKN berupa kompleks Istana Kepresidenan dan gedung-gedung kementerian.
Estimasi Jokowi, ongkos yang dibutuhkan untuk membangun kawasan inti IKN setara dengan 20% dari total anggaran yang diperlukan sebesar Rp466,9 triliun.
Itu artinya, dana APBN yang dipakai untuk IKN sekitar Rp93 triliun.
Sisanya, kata Jokowi, diambil dari berbagai sumber, termasuk investasi langsung oleh investor.
Pada awal Januari 2025, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut total anggaran negara yang telah digelontorkan untuk pembangunan IKN sejak 2022-2024 sebesar Rp89 triliun.
Basuki juga mengklaim sampai April 2025, investasi yang sudah berjalan di IKN Rp62,08 triliun dari 42 perusahaan.
Pada 21 Mei 2025, enam perusahaan swasta menandatangani perjanjian kerja sama untuk berinvestasi di IKN. Nilainya mencapai Rp3,65 triliun.
Jika ditotal, sampai Mei 2025, investasi di IKN Rp65,6 triliun dari 48 perusahaan dalam negeri dan asing. Itu baru sekitar 14% investasi swasta yang masuk ke IKN. Artinya, masih kurang sekitar 66% dari target 80%.
Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai minat investor asing pada IKN semakin menurun di tengah situasi ekonomi global yang serba tidak pasti.
Selain itu, investor biasanya akan berhitung pada seberapa besar perputaran uang bergerak di sekitar IKN. Jika dianggap terlalu jauh dari sektor bisnis, maka mereka akan mundur.
“Bayangkan seperti Kuala Lumpur dan Putrajaya, kan enggak begitu jauh. Atau Canberra sama Sydney, masih bisa ditempuh dengan jalur darat. Kalau IKN dan Jakarta kan jauh sekali gitu loh,” ujar Yanuar Rizky kepada BBC News Indonesia.
“Akhirnya IKN menjadi menarik karena dapat konsesi lain. Begitu juga dengan investor lokal, terjadi transaksi silang, di IKN dapat apa dan di mana.”
“Artinya kalau kita mengandalkan investor dari luar, mereka akan berhitung juga karena situasi ekonomi sekarang di mana-mana lagi sulit,” katanya.
Sedangkan kalau mengandalkan APBN, menurut dia, terlalu berat. Apalagi Prabowo punya seabrek proyek prioritas mulai dari Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, hingga program pembangunan tiga juta rumah.
Jika ditambahkan dengan beban utang jatuh tempo beserta bunga utangnya, maka anggaran negara mengalami tekanan luar biasa.
Hitungannya sekitar Rp1.300 triliun bakal digelontorkan setiap tahun untuk membayar utang dan bunga utang.
“Indonesia itu akan mengalami tekanan fiskal dari tahun 2025, 2026, 2027. Terus penerimaan negara sebetulnya dalam posisi tidak baik. Itu diakibatkan daya beli masyarakat yang rendah, yang berdampak ke penerimaan negara yakni pajak.”
Karenanya dia menyarankan agar IKN dihentikan sementara hingga keuangan negara membaik. Paling tidak, kata Yanuar, pemerintah bisa memikirkan ulang keberlanjutan IKN pada 2028.
“Kalau saya menangkap kesan sih sebetulnya tidak ada yang dikerjakan dengan [penetapan ibu kota politik], cuma biar kesannya tidak mangkrak saja.”
Wartawan Muhammad Sobary di Kalimantan Timur berkontribusi dalam laporan ini.
- Bagaimana rasanya hidup di sekitar kemegahan megaproyek IKN?
- Ribuan ASN akan datang ke IKN, bagaimana penyediaan air bersih untuk jangka panjang?
- HUT RI ke-80: Potret perayaan kemerdekaan dan pengibaran bendera Merah Putih di seluruh negeri
- Akibat proyek IKN, warga Palu terpapar debu dan tangkapan ikan nelayan terganggu
- Ribuan ASN akan datang ke IKN, bagaimana penyediaan air bersih untuk jangka panjang?
- Teka-teki alasan pengunduran diri Kepala Otorita IKN dan delapan hal yang perlu diketahui – Apa reaksi Jokowi dan Luhut?
- Di balik pengunduran diri Kepala Otorita IKN, apa saja masalah yang dianggap belum tuntas dalam proyek ambisius ibu kota baru?
- Masyarakat lokal ‘merasa terusir’ dari tanah mereka saat IKN digadang jadi ‘magnet ekonomi baru’ – ‘Kami tidak akan melihat kota itu’
- Proyek pesawat tempur Korsel-Indonesia ‘mandek’ di tengah pembangunan IKN, bagaimana kelanjutannya?
- Sembilan petani yang dituduh mengancam proyek Bandara VVIP IKN dilepaskan dari rutan – ‘Kami hanya menuntut hak kami’
- Lebih dari 11.000 pekerja proyek tidak bisa mencoblos di IKN – Apa penyebabnya?
- Jokowi klaim sudah ada investor asing, namun IKN Nusantara dianggap sepi investor – Bagaimana nasib IKN dan apa dampaknya pada APBN?
- IKN Nusantara: Siapa yang mendanai pembangunan ibu kota baru?
- Mengapa tidak semua ASN bersemangat pindah ke IKN?
- Presiden Jokowi terbitkan empat Perpres IKN, mengapa disebut ‘tidak etis’?
- Total 5.626 kasus keracunan akibat MBG – Evaluasi menyeluruh atau alihkan anggaran untuk pendidikan?
- Koperasi Merah Putih diresmikan Prabowo – Potensi korupsi dan kebocoran anggarannya diperkirakan triliunan rupiah, bisakah dicegah?
- Program tiga juta rumah Prabowo untuk masyarakat berpenghasilan rendah, apakah realistis?
- ‘Anak-anak saya mau tinggal di mana’, suku asli yang merasa dilewatkan saat Presiden Joko Widodo berkemah di IKN
- Mengapa ada tuduhan ‘konflik kepentingan’ di balik penunjukan pimpinan Sinar Mas sebagai wakil kepala IKN?
- Ibu kota baru: Pemerintah klaim dapat dukungan warga lokal, petani adat sebut ‘yang diundang hanya elite’
