Kita Tekno – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, tengah menyiapkan rencana strategis untuk menghadirkan rumah subsidi di berbagai kota-kota besar di Indonesia, termasuk ibu kota Jakarta. Inisiatif penting ini bertujuan untuk memperluas akses kepemilikan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat.
Dalam menyusun dan merealisasikan rencana ini, Maruarar, yang juga akrab disapa Ara, menjalin kolaborasi erat dengan sejumlah lembaga kunci. Mereka adalah Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Kementerian Keuangan, serta pemerintah daerah setempat. “Kami berdiskusi serius untuk menciptakan terobosan-terobosan, termasuk bagaimana rumah subsidi dapat tersedia di wilayah perkotaan,” ujar Ara saat berbicara di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, pada Rabu malam.
Mengingat tantangan keterbatasan lahan yang kerap menjadi kendala utama di area perkotaan, Ara menjelaskan bahwa konsep rumah subsidi yang akan diimplementasikan adalah rumah susun (rusun), bukan rumah tapak. Pendekatan ini diharapkan menjadi solusi efektif agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap dapat memiliki hunian di tengah kota. Ara menambahkan, “Kami akan merancang skema baru bersama BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah, khususnya di perkotaan, untuk penyediaan rusun bersubsidi.”
Untuk implementasi di Jakarta, Menteri Ara telah melakukan koordinasi intensif dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo. Ara mengungkapkan bahwa ia telah menggelar dua kali pertemuan dengan Gubernur Pramono untuk mematangkan persiapan penyediaan rumah subsidi di ibu kota. Meskipun demikian, detail lebih lanjut mengenai langkah-langkah persiapan ini akan diumumkan setelah hasil koordinasi mencapai kematangan. “Kami sudah bertemu dua kali untuk membahas terobosan ini. Mudah-mudahan segera ada titik temu yang konkret,” tutur Ara, menunjukkan optimisme.
Sebagai gambaran tentang upaya penyediaan hunian bersubsidi di tingkat nasional, data mencatat total realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rumah subsidi sejak 1 Januari 2025 hingga 15 September 2025 telah mencapai 221.047 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 45.385 unit rumah berada dalam berbagai tahapan, mulai dari proses pembangunan, status ready stock (sudah terbangun namun belum akad kredit), hingga akad kredit yang dananya belum dicairkan.
Sementara itu, realisasi penyaluran KPR fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) atau rumah subsidi yang dananya telah cair, termasuk akad Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera khusus PNS) yang sudah terbangun dan akad kredit, tercatat sebanyak 175.662 unit rumah. Angka-angka ini menunjukkan skala komitmen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian bagi seluruh lapisan masyarakat.
Ringkasan
Menteri PKP, Maruarar Sirait, berencana menyediakan rumah subsidi di kota-kota besar, termasuk Jakarta, melalui kolaborasi dengan BP Tapera, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Karena keterbatasan lahan di perkotaan, konsep rumah subsidi yang akan diterapkan adalah rumah susun (rusun). Koordinasi intensif telah dilakukan dengan Gubernur DKI Jakarta untuk mematangkan persiapan, dengan harapan adanya solusi konkret untuk penyediaan rusun bersubsidi di Jakarta.
