Kita Tekno TANJUNG PRIOK – Perhelatan akbar Muktamar ke-10 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu (27/9/2025) malam, diwarnai gelombang penolakan terhadap laporan pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum, M Mardiono. Penolakan ini menggema dari sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) di hari pertama muktamar.
Momen krusial tersebut terjadi dalam Sidang Paripurna Laporan Pertanggungjawaban DPP PPP. Di hadapan forum Muktamar, para perwakilan DPW PPP secara tegas menyampaikan sikap penolakan mereka atas kinerja Plt Ketua Umum M Mardiono, menandai dimulainya ketegangan politik internal partai berlambang Ka’bah itu.
Spektrum penolakan ini cukup luas, mencakup beberapa wilayah penting. Di antara DPW PPP yang menyatakan sikap menolak LPJ Mardiono adalah Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, seluruh DPW di Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan beberapa DPW lainnya. Ini menunjukkan skala penolakan yang tidak bisa dianggap remeh.
Salah satu suara penolakan yang paling lantang datang dari Ketua DPW Banten, Subadri Usuludin. “Kami pengurus DPW Banten dan perwakilan DPC menolak laporan pertanggungjawaban Plt Ketua Umum,” tegas Subadri di lokasi Muktamar pada Sabtu malam. Lebih jauh, Subadri tak hanya menolak, tetapi juga secara terang-terangan mengusulkan dan mendukung Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum PPP dan Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal PPP untuk periode 2025-2030.
Senada dengan DPW Banten, penolakan dan dukungan terhadap figur baru juga disuarakan oleh perwakilan DPW Jawa Tengah, Masruhan Samsurie. Masruhan dengan tegas menolak LPJ M Mardiono dan menyatakan dukungannya terhadap paket Agus Suparmanto sebagai Ketua Umum serta Taj Yasin sebagai Sekretaris Jenderal PPP untuk masa bakti 2025-2030, mengindikasikan adanya konsolidasi kekuatan di balik usulan nama-nama tersebut.
Tak hanya dari Banten dan Jawa Tengah, seruan serupa yang menolak laporan pertanggungjawaban Mardiono dan mengusulkan alternatif kepemimpinan juga menggema dari berbagai pengurus DPW lainnya dalam forum Muktamar ke-10 PPP.
Terlepas dari polemik internal PPP, M Mardiono sendiri saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan, sebuah posisi yang diembannya sejak 21 Oktober 2025. Reputasinya di pemerintahan tidak asing lagi, mengingat ia dipercaya untuk mengisi berbagai posisi penting.
Sebelumnya, ayah dari Wakil Wali Kota Cilegon, Fajar Hadi Prabowo, ini juga pernah mengemban amanah sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) periode 2019-2022, menunjukkan rekam jejaknya yang panjang di kancah politik nasional.
Jejak karier Mardiono tidak hanya terbatas pada dunia politik. Ia juga dikenal aktif di sektor bisnis dan organisasi pengusaha. Tercatat, ia pernah menduduki posisi strategis sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten periode 2002-2027, serta Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Banten selama dua periode, dari 2007 hingga 2017. Ini memperlihatkan kapasitas dan pengalamannya yang multidimensional.
Baca Kita Tekno – berita lainnya di Google News
Dapatkan informasi lain dari WartaKotaLive.Com lewat WhatsApp : di sini
