Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, telah menetapkan tenggat waktu krusial bagi Hamas, memberikan waktu 3-4 hari untuk menanggapi proposal perdamaian dan gencatan senjata di Gaza. Proposal yang mencakup 20 poin penting ini tidak hanya mendapat dukungan luas dari negara-negara Arab, tetapi juga disepakati oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menandakan upaya serius untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan.
Dalam pernyataan tegas dari Gedung Putih, seperti dikutip dari Al Jazeera pada Rabu (1/10), Trump memperingatkan bahwa jika Hamas gagal merespons positif, “ini akan berakhir dengan sangat menyedihkan.” Ia juga menegaskan minimnya ruang untuk negosiasi lebih lanjut mengenai proposal tersebut, dengan singkat menyatakan “Tidak banyak.” Sikap ini diperkuat dengan ucapan terima kasih Trump kepada Perdana Menteri Netanyahu atas persetujuannya terhadap inisiatif perdamaian tersebut.
Sementara itu, upaya perdamaian ini mendapatkan respons dari pihak Hamas. Tim negosiasi Hamas dilaporkan tengah mempelajari detail proposal yang diajukan Trump, sebuah kabar yang dikonfirmasi oleh Kementerian Luar Negeri Qatar. Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, mengakui bahwa beberapa poin dalam dokumen tersebut mungkin memerlukan klarifikasi dan negosiasi. Namun, beliau menyuarakan harapan agar semua pihak dapat meninjau proposal ini secara konstruktif dan melihatnya sebagai peluang penting untuk mengakhiri konflik. Sheikh Mohammed juga menambahkan bahwa dalam pertemuan mereka, telah dijelaskan kepada Hamas bahwa “tujuan utama kami adalah menghentikan perang,” dan Hamas sendiri “bertindak secara bertanggung jawab dan berjanji akan mempelajari proposal itu.”
Di sisi lain spektrum politik Palestina, faksi Fatah, yang mendominasi Otoritas Palestina di Tepi Barat, menyambut baik upaya Amerika Serikat untuk mengakhiri perang dan melindungi warga sipil. Melalui laporan kantor berita Palestina, Wafa, Fatah menegaskan kesiapan mereka untuk bekerja sama dengan semua pihak guna mengamankan gencatan senjata, memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza, memastikan pembebasan seluruh sandera dan tahanan Palestina, serta membentuk mekanisme internasional untuk perlindungan warga Palestina. Fatah juga mengingatkan kembali komitmen Presiden Mahmoud Abbas untuk menyelenggarakan pemilihan umum satu tahun setelah berakhirnya perang.
Namun, penerimaan proposal ini tidak bulat di kalangan Fatah. Abbas Zaki, seorang pejabat senior Fatah, melontarkan kecaman keras terhadap proposal AS, menyebutnya sebagai “dokumen penyerahan diri” yang disusun tanpa persetujuan Palestina. Ia memperingatkan bahwa jika proposal ini diterima, hal itu berpotensi melanggengkan penghinaan, melegitimasi pendudukan, dan bahkan memecah belah persatuan Palestina. Zaki juga secara terang-terangan menuduh Amerika Serikat dan Israel berupaya melenyapkan perjuangan rakyat Palestina.
Ringkasan
Presiden AS Donald Trump memberikan Hamas waktu 3-4 hari untuk menanggapi proposal perdamaian Gaza yang didukung negara-negara Arab dan disetujui PM Israel Netanyahu. Trump memperingatkan konsekuensi serius jika Hamas gagal merespons positif, dan menekankan minimnya ruang untuk negosiasi lebih lanjut.
Hamas sedang mempelajari proposal tersebut, dengan Qatar menyatakan beberapa poin memerlukan klarifikasi. Fatah menyambut baik upaya AS, sementara Abbas Zaki dari Fatah mengecam proposal itu sebagai “dokumen penyerahan diri”. Fatah juga menegaskan kesiapan mereka untuk bekerja sama demi gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan.
