Kelompok militan Hamas dilaporkan tengah mengkaji secara mendalam proposal perdamaian Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dengan niat untuk mengubah beberapa klausul krusial. Informasi ini diungkapkan oleh seorang sumber yang memiliki kedekatan dengan Hamas.
Menurut sumber tersebut, para negosiator Hamas telah mengadakan pertemuan penting dengan pejabat dari Turki, Mesir, dan Qatar di Doha pada Selasa, 30 September lalu. Dalam pertemuan tersebut, Hamas menyatakan membutuhkan waktu antara 2 hingga 3 hari untuk memberikan respons resmi terhadap proposal Trump.
Proposal perdamaian yang diajukan oleh Donald Trump ini mencakup 20 poin utama. Di antaranya adalah tuntutan gencatan senjata, pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dalam kurun waktu 72 jam, kewajiban bagi Hamas untuk melakukan pelucutan senjata, serta penarikan pasukan Israel secara bertahap dari Jalur Gaza.
“Hamas berkeinginan untuk merevisi sejumlah klausul, termasuk mengenai pelucutan senjata dan penyingkiran Hamas beserta faksi-faksi perlawanan lainnya,” jelas sumber tersebut, seperti dikutip dari AFP pada Rabu, 1 Oktober. Permintaan perubahan ini menunjukkan adanya keberatan signifikan terhadap poin-poin fundamental dalam tawaran tersebut.
Lebih lanjut, sumber itu membeberkan bahwa para pemimpin Hamas juga mendambakan jaminan internasional yang kuat untuk penarikan penuh pasukan Israel dari Jalur Gaza. Selain itu, mereka menuntut jaminan keamanan terhadap potensi pembunuhan, baik yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Gaza. Dalam upaya mencapai kesepakatan ini, Hamas dikabarkan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak regional dan negara-negara Arab, meskipun detailnya tidak diuraikan secara spesifik.
Namun, sebuah sumber lain mengungkapkan adanya perpecahan pandangan di internal Hamas terkait respons terhadap inisiatif Trump ini. Terdapat dua kubu utama dalam menyikapi proposal perdamaian tersebut.
Kubu pertama memihak pada persetujuan tanpa syarat, dengan argumen bahwa prioritas utama adalah pencapaian gencatan senjata permanen yang dijamin oleh Presiden Trump. Syarat utama kubu ini adalah para mediator internasional harus mampu menjamin implementasi penuh proposal perdamaian tersebut oleh Israel tanpa intervensi lebih lanjut.
Sebaliknya, faksi lain menyuarakan keraguan mendalam terhadap klausul-klausul penting yang termaktub dalam proposal tersebut. Mereka secara tegas menolak poin mengenai pelucutan senjata serta penarikan warga Palestina dari Gaza. Faksi ini mendukung kesepakatan yang disertai klarifikasi substansial, memastikan tuntutan Hamas dan faksi perlawanan dipertimbangkan. Tujuannya adalah untuk mencegah legitimasi pendudukan di Jalur Gaza dan memastikan perlawanan Palestina tidak dikriminalisasi oleh kesepakatan tersebut.
Saat ini, sejumlah faksi masih menolak proposal yang ada. Namun, diskusi internal dan negosiasi terus berlanjut. Situasi ini diharapkan akan menemui titik terang dalam waktu dekat, seiring dengan upaya Hamas merumuskan tanggapan finalnya.