Ketua DPR RI Puan Maharani baru-baru ini menyampaikan laporan kinerja DPR untuk Tahun Sidang 2024-2025 dalam sebuah rapat paripurna khusus yang diselenggarakan pada Kamis (2/10). Acara penting ini menjadi momen bagi lembaga legislatif untuk memaparkan capaian serta peranannya selama periode tersebut.
Dalam laporannya, Puan Maharani secara tegas menyatakan bahwa lembaga legislatif ini telah berhasil merampungkan 16 undang-undang (UU) sepanjang periode tersebut, sebuah pencapaian signifikan dalam fungsi legislasi DPR RI.
“Sepanjang Tahun Sidang 2024-2025 ini, DPR RI bersama dengan Pemerintah telah menyelesaikan 16 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang,” ujar Puan saat menyampaikan pidatonya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (2/10), menggarisbawahi kolaborasi efektif antara legislatif dan eksekutif.
Selain keberhasilan menyelesaikan 16 UU, Puan juga menambahkan bahwa DPR saat ini masih dalam proses pembahasan 10 Rancangan Undang-Undang (RUU) lain yang sudah memasuki tahap pembahasan tingkat I. Ini menunjukkan dinamika kerja legislasi yang berkelanjutan.
Kendati demikian, Puan Maharani tidak merincikan secara spesifik daftar Rancangan Undang-Undang yang dimaksudkan tersebut, menjaga fokus pada gambaran umum kinerja legislasi.
Lebih lanjut, Puan turut memaparkan laporan fungsi budgeting atau penganggaran yang telah dilaksanakan oleh DPR RI untuk pemerintah. Ia menekankan bahwa DPR RI senantiasa memprioritaskan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam perumusan program-program yang akan dijalankan oleh pemerintah, memastikan setiap alokasi anggaran tepat sasaran.
“DPR RI, melalui Alat Kelengkapan Dewan, mencermati efektivitas penggunaan anggaran, serta memberikan masukan kritis dan rekomendasi agar alokasi anggaran benar-benar memberi manfaat nyata bagi rakyat,” tegas politikus berlatar PDI Perjuangan ini, menegaskan komitmen DPR terhadap penggunaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan publik.
Tak hanya berfokus pada legislasi dan penganggaran, Puan juga mengungkapkan bahwa dalam satu tahun terakhir, DPR RI telah aktif menggelar berbagai rapat bersama mitra kerja, menerima audiensi dari beragam elemen masyarakat, serta menjalankan peran diplomasi internasional untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat, Puan menyebutkan bahwa laporan kinerja DPR ini akan didistribusikan kepada seluruh elemen masyarakat, memastikan transparansi dan akuntabilitas.
“Semua upaya DPR RI tersebut selalu dan masih akan membutuhkan perhatian dan pengawalan dari kita semua melalui fungsi konstitusional yang berkelanjutan, sehingga dapat menghadirkan kemajuan dalam setiap aspek kehidupan rakyat yang semakin baik,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam mengawal kinerja DPR demi kemajuan bangsa.
Rapat paripurna khusus yang krusial ini tidak hanya dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPR RI, tetapi juga turut dihadiri oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), menegaskan kolaborasi antarlembaga negara dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
