Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah tegas untuk meningkatkan kualitas dan keamanan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Inisiatif ini muncul sebagai respons atas kasus keracunan yang menimpa sejumlah siswa, mendorong Pemprov DKI untuk menggelar pelatihan komprehensif bagi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Pelatihan ini bertujuan utama untuk memperbaiki tata kelola pelaksanaan program MBG secara menyeluruh, memastikan insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, mengungkapkan bahwa program pelatihan ini akan menjangkau sekitar 8.000 petugas SPPG. Para peserta yang akan dilatih mencakup penanggung jawab SPPG dan penjamah makanan, yang perannya sangat krusial dalam rantai penyajian makanan. “Kami menargetkan sekitar 8 ribu orang untuk dilatih secara berkelanjutan. Ini penting agar mereka dapat mengelola tata laksana di SPPG masing-masing dengan standar yang lebih baik,” jelas Ani kepada wartawan di Lapangan Tanah Merah, Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/10).
Selain pelatihan, Pemprov DKI Jakarta juga akan mempererat kerja sama dengan berbagai pihak terkait untuk mempercepat penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG di Jakarta. Fakta mencengangkan menunjukkan bahwa dari total 180 SPPG yang ada, belum satu pun yang memiliki SLHS. Oleh karena itu, Ani Ruspitawati menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) ulang secara masif. Langkah ini esensial untuk memastikan setiap penyajian program MBG memenuhi standar higienitas yang ketat dan aman dikonsumsi.
“Dulunya, saat SPPG pertama kali dibangun, kami memang sudah melakukan inspeksi. Namun, kali ini kami akan melakukan inspeksi ulang secara masif,” tutur Ani. Proses percepatan ini juga mencakup pendampingan agar setiap SPPG dapat segera menyesuaikan diri dengan persyaratan SLHS, sehingga sertifikat tersebut dapat diterbitkan. Dengan komitmen yang kuat, Ani Ruspitawati menargetkan proses penerbitan SLHS ini dapat rampung dalam waktu dua pekan ke depan, menunjukkan keseriusan Pemprov DKI dalam menjamin keamanan pangan.
Ani menambahkan bahwa seluruh SPPG di Jakarta menunjukkan sikap kooperatif yang tinggi dalam mendukung upaya perbaikan program MBG ini. “Semua SPPG sangat kooperatif. Kami sudah berkomitmen untuk melakukan inspeksi, dan mereka pun siap untuk menyesuaikan segala hal yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya. Kerjasama ini diharapkan dapat mempercepat penerbitan sertifikat laik sehat, yang akan diikuti dengan pengawasan berkelanjutan untuk memastikan standar kebersihan dan keamanan pangan senantiasa terjaga.
