Pemerintah Indonesia bersiap meluncurkan program bantuan sosial (bansos) digital secara nasional pada tahun 2026. Sebagai langkah awal menuju transformasi ini, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, baru-baru ini meninjau langsung dan melakukan uji coba di Banyuwangi, Jawa Timur, untuk memastikan kesiapan sistem dan ketepatan sasaran penyaluran bansos.
Dalam kunjungan tersebut, Luhut menemukan disparitas yang mencolok dalam distribusi bansos. Ia mendapati beberapa warga tercatat menerima hingga tiga program bansos sekaligus, sementara sebagian masyarakat lainnya yang juga sangat membutuhkan justru belum pernah tersentuh bantuan sama sekali. “Dalam uji coba ini, saya menemukan fakta menarik; ada warga yang tercatat menerima tiga program sekaligus, sementara ada yang sama sekali tak tersentuh bantuan meski sangat membutuhkan,” ungkap Luhut melalui akun Instagram pribadinya, Minggu (5/10), menyoroti urgensi perbaikan.
Kondisi ini, menurut Luhut, menegaskan betapa krusialnya transformasi digital dalam sistem bansos. Dengan digitalisasi, penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan. Selain itu, sistem digital juga dinilai mampu memperbaiki dan memperbarui data penerima bansos secara berkala, sekaligus secara signifikan meminimalkan potensi kebocoran serta tumpang tindih dalam pemberian bantuan.
Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh, Luhut menempuh perjalanan darat lebih dari seribu kilometer dari Jakarta menuju Desa Suko, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Di desa yang mayoritas warganya adalah petani kopi di kawasan hutan dengan akses sinyal terbatas ini, ia meninjau langsung proses pendaftaran bansos digital. “Tempat ini adalah potret nyata sekaligus laboratorium hidup bagi masa depan program sosial Indonesia,” tulis Luhut, menggambarkan Desa Suko sebagai lokasi ideal untuk menguji sistem di kondisi paling menantang.
Luhut menjelaskan bahwa dengan sistem baru ini, masyarakat tidak lagi bersifat pasif menunggu bantuan. Sebaliknya, mereka kini dapat secara aktif mengusulkan diri sendiri atau tetangga yang mereka anggap layak menerima bantuan sosial. Selanjutnya, sistem digital akan melakukan verifikasi data secara cermat dan menentukan siapa saja yang memang berhak memperoleh bansos, menciptakan mekanisme yang lebih partisipatif dan transparan.
Sejauh ini, uji coba bansos digital di Banyuwangi telah menjangkau 257 ribu pendaftar, didukung oleh 2.000 pendamping lapangan yang bertugas di garda terdepan. Namun, dari total 680 ribu kepala keluarga di wilayah tersebut, baru 148 ribu yang tercatat sebagai penerima bansos. Angka ini menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar. “Masih banyak ruang perbaikan agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan adil bagi yang membutuhkan,” tegas Luhut, mengakui bahwa perjalanan menuju sistem yang sempurna masih panjang.
Kunci utama untuk mewujudkan sistem bansos yang transparan dan efektif, imbuh Luhut, adalah keberhasilan integrasi data lintas kementerian dan lembaga. Ia tidak menampik bahwa selama ini “ego sektoral” seringkali menjadi penghambat serius dalam pembaruan data penerima bantuan. Namun, ia menyambut baik perubahan positif ini: “Saya bersyukur seluruh kementerian dan lembaga hari ini bisa duduk bersama. Lewat inisiatif ini, kami membuktikan kolaborasi yang terintegrasi mampu menghadirkan solusi nyata di masyarakat,” ujarnya penuh harap, menandakan komitmen bersama untuk mengatasi hambatan birokrasi.
Luhut menegaskan, inisiatif digitalisasi bansos ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan setiap rupiah bantuan sosial tersalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi nyata, khususnya bagi masyarakat lapisan bawah. Mengakhiri pernyataannya, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk berkolaborasi: “Dari Banyuwangi, mari kita tunjukkan bangsa ini mampu membangun perlindungan sosial yang inklusif, adil, dan modern,” tutup Luhut, mengukuhkan visi Indonesia yang lebih merata dan berdaya.
