Insiden runtuhnya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo menjadi sorotan tajam bagi Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang. Ia menegaskan bahwa kejadian tragis ini harus menjadi evaluasi krusial mengenai urgensi kepatuhan terhadap izin mendirikan bangunan (IMB) dalam setiap proses pembangunan atau renovasi gedung. Menanggapi hal tersebut, Marwan bahkan mengusulkan agar pesantren di Indonesia mendapatkan subsidi IMB dari pemerintah.
Berbicara di hadapan wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (6/10), Marwan menjelaskan lebih lanjut alasannya. Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi sekaligus memberikan dukungan penuh terhadap lembaga pesantren. Ia bahkan mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama mengenai kemungkinan adanya skema pemerintah menanggung sebagian atau seluruh biaya IMB bagi pesantren, menjadikan hal ini sebagai bentuk dukungan nyata.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyoroti peran sentral pesantren sebagai pilar penting dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, lanjutnya, salah satu wujud konkret bantuan yang dapat diberikan pemerintah kepada pesantren adalah melalui kemudahan dan penyederhanaan proses perizinan, khususnya terkait IMB.
Marwan menekankan bahwa tujuannya adalah agar izin pembangunan dapat diterbitkan secara transparan dan tidak berbelit-belit, sehingga tidak memberatkan pihak pesantren. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kemudahan ini tidak lantas mengabaikan aspek keamanan. Setiap proses pembangunan maupun renovasi gedung pesantren harus tetap berada di bawah pengawasan ketat dan dilaksanakan oleh tenaga ahli yang berkompeten di bidang konstruksi.
Menggambarkan situasi di lapangan, Marwan mengajukan pertanyaan reflektif: “Mengapa sebagian pesantren memiliki IMB sementara sebagian lainnya tidak?” Ia berspekulasi, “Bisa jadi, ini hanyalah dugaan, proses untuk mendapatkan IMB tersebut tidaklah mudah dan sangat berbelit-belit, sehingga enggan untuk diurus.”
Dengan demikian, ia menduga bahwa mungkin saja banyak pihak pesantren yang, karena merasa sulitnya mengurus izin mendirikan pembangunan, akhirnya memilih untuk melaksanakan pembangunan atau renovasi secara mandiri. Bahkan, ada kemungkinan mereka merasa tidak perlu lagi mengurus perizinan tersebut karena pengalaman yang rumit.
