Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Gedung Bank Jakarta di Lot 1 kawasan Sudirman Central Business District (SCBD), Jakarta Selatan.
Pembangunan gedung tersebut akan menjadi pusat kegiatan Bank Jakarta, sekaligus bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi Jakarta dan nasional.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, meminta persetujuan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, untuk pelaksanaan proyek tersebut.
“Hal yang berkaitan dengan Gedung Bank Jakarta yang di SCBD, kami memohon persetujuan Kementerian Keuangan, Pak Menteri, untuk bisa disetujui. Kami akan segera bangun di SCBD untuk pusat Bank Jakarta dalam bentuk kerja sama dengan Kementerian Keuangan,” ujar Pramono usai pertemuan dengan Purbaya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).
Purbaya sendiri menyambut positif rencana itu. Menurutnya, proyek pembangunan gedung Bank Jakarta tidak hanya strategis secara ekonomi, tetapi juga tidak membebani anggaran negara.
“Saya senang banget dengan itu. Karena itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jakarta dan nasional secara keseluruhan. Dan yang paling penting apa, saya nggak keluar uang. Uangnya dari Bank DKI,” kata Purbaya.
Ia menjelaskan, dana pembangunan berasal dari Bank Jakarta, sehingga proyek tersebut dapat berjalan tanpa menggunakan APBN.
“Jadi Bank DKI cukup banyak uang daripada nggak dipakai, lebih baik dipakai untuk tadi meningkatkan aktivitas perekonomian pembangunan. Utamanya nanti ada demand semakin naik penciptaan tenaga kerja dan lain-lain. Dan saya minta ke Pak Gubernur kalau bisa dimulai tahun ini juga dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya.
Purbaya menargetkan pembangunan gedung bisa dimulai tahun ini dan selesai dalam waktu sekitar 15 bulan.
“Jadi kita mau lihat impact dari strategi ini mulai tahun ini terlihat. Ini kan bangun gedung 15 bulan. Jadi akan berdampak terus ke depan. Dengan itu saya pikir yang lain juga akan ikut membangun,” tambahnya.
Meski APBD DKI Jakarta menurun dari Rp 95,35 triliun menjadi Rp 79,06 triliun akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD), Pramono memastikan proyek pembangunan gedung Bank Jakarta tidak akan terdampak.
“Jadi yang untuk gedung sama sekali nggak terganggu. Karena memang dengan adanya pengaturan fiskal yang baru, yang kita akan efisiensikan adalah hal-hal yang bisa diefisiensikan langsung adalah untuk pembangunan gedung pemerintah. Tapi untuk pembangunan gedung di luar pemerintah Jakarta kami tetap akan adakan termasuk Bank Jakarta tadi,” jelasnya.
Sementara itu, Purbaya memaparkan skema kerja sama antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI dalam pembangunan gedung tersebut.
“Jadi gini, skemanya itu adalah Bank Jakarta pinjam tanah ke saya (pemerintah pusat) selama 50 tahun. Saya kasih 50 tahun perjanjiannya nanti dibagi tiga ya. Pemerintah pusat dapat jatah 30% dari gedung itu,” kata Purbaya.
“Syaratnya adalah saya bilang ke Pak Gub gedungnya bagus jangan malu-maluin biar saya masuk sana juga tenang,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Pramono menjawab dengan nada berseloroh.
“Saya jawab Pak Menkeu, saya punya selera lebih bagus dari Pak Menkeu. Jadi pasti gedungnya lebih bagus,” selorohnya.
Purbaya menegaskan, Jakarta menjadi prioritas karena dinilai paling siap menjalankan program yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
“Karena DKI yang paling siap membuat program yang bisa langsung mendorong ekonomi. Jadi saya cepat kalau itu. Kalau minta duit saya nggak punya duit, paling nggak sekarang ya,” ujar Purbaya.
“Tapi kalau dia bilang saya mau kerja sama bangun ini, bangun itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Saya akan datang ke Pemda mana pun ya,” tutupnya.
