Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, dengan tegas menyatakan tidak akan memberikan izin kepada atlet Israel yang berencana bertanding di Jakarta. Pernyataan krusial ini disampaikan menyusul kabar mengenai partisipasi atlet Israel dalam kejuaraan dunia gimnastik yang dijadwalkan akan digelar di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
Menanggapi isu tersebut, Pramono Anung menegaskan pendiriannya di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, pada Rabu (8/10). “Tentunya sebagai Gubernur Jakarta, dalam kondisi seperti ini pasti saya tidak mengizinkan,” ujarnya, menggarisbawahi urgensi situasi terkini sebagai landasan keputusannya.
Lebih lanjut, Pramono Anung turut menyerukan kepada pihak-pihak yang berencana mengundang atlet Israel agar mempertimbangkan secara matang dampak yang mungkin timbul dari situasi yang ada. “Dan yang paling prinsip, saya juga berharap pemerintah dalam hal ini, ataupun organisasi yang ingin mengundang harus berpikir seribu kali,” tambahnya, menekankan perlunya kehati-hatian dan pertimbangan mendalam.
Menurut Pramono, langkah paling efektif untuk mencegah kehadiran atlet Israel adalah dengan menolak penerbitan visa sejak awal. “Dan kalau saya, yang paling penting visanya enggak usah dikeluarin aja, supaya enggak ke Jakarta. Karena enggak ada manfaatnya dalam kondisi seperti ini,” jelasnya, menyoroti bahwa kehadiran mereka tidak akan membawa dampak positif di tengah sentimen publik.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi atlet gimnastik dari Israel di Jakarta justru berpotensi besar memicu dan membangkitkan kemarahan publik. “Apalagi atlet gimnastik ya. Itu bertanding di Jakarta dan pasti akan menyulut, membangkitkan kemarahan publik dalam kondisi yang seperti ini,” ungkapnya, menegaskan bahwa memori kolektif masyarakat terhadap situasi di Gaza masih sangat kuat dan melekat.
Gubernur DKI Jakarta itu turut memperkuat argumennya dengan merujuk pada sikap resmi Indonesia terkait konflik tersebut. “Karena apa pun yang terjadi di Gaza, masih memorinya itu melekat di kita semua,” katanya. Ia juga menyebut bahwa posisi Indonesia sudah sangat jelas, sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di PBB. “Apalagi pidato Bapak Presiden Prabowo Subianto di PBB sudah clear, jelas. Jadi tidak perlu diterjemahkan lagi,” pungkasnya, menandakan bahwa keputusan ini sejalan dengan kebijakan luar negeri negara.
