Dana Pemerintah Rp25 Triliun di BTN: Menkeu Purbaya Lakukan Peninjauan

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana untuk mengunjungi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung progres serapan dana pemerintah, atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN, yang ditempatkan di BTN. Hingga saat ini, BTN telah merealisasikan kredit sebesar Rp10,5 triliun dari total dana pemerintah senilai Rp25 triliun, yang mencerminkan tingkat penyerapan 42 persen.

Meskipun demikian, Menteri Purbaya mengungkapkan adanya urgensi terkait sisa dana sebesar Rp15 triliun yang belum terserap. “Direktur Utama BTN telah menyatakan komitmen untuk mempercepat penyerapan sisa Rp15 triliun tersebut. Jika tidak dapat direalisasikan, kami akan memindahkan dana itu dalam waktu dekat,” tegas Purbaya di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (13/10/2025) malam.

Purbaya mengakui bahwa dirinya belum memiliki informasi yang terperinci mengenai perkembangan penyerapan dana pemerintah oleh BTN. Oleh karena itu, ia menilai penting untuk berdiskusi langsung dengan Direktur Utama BTN, Nixon LP Napitupulu, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif. Kunjungan ini juga akan melibatkan perwakilan dari Danantara, memperkuat fungsi pengawasan.

Menanggapi potensi kritik, Purbaya menjelaskan keterlibatan Danantara. “Saya tidak akan berkunjung sendiri ke bank, tetapi bersama Danantara. Jadi, Danantara yang akan memfasilitasi saya ke sana. Ada anggapan bahwa inspeksi mendadak itu bukan hak saya, namun sebagai pengawas Danantara, ini adalah bagian dari tanggung jawab saya,” jelas Purbaya, menegaskan perannya dalam memastikan efektivitas penggunaan dana pemerintah.

Di sisi lain, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu tetap optimistis bahwa seluruh dana Rp25 triliun yang ditempatkan di BTN akan terserap habis paling lambat November 2025. Dana ini dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor produktif, termasuk konstruksi, real estat, perdagangan, kesehatan, serta sektor utama BTN, yaitu pembiayaan perumahan rakyat dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Hingga September 2025, realisasi serapan dana oleh BTN memang mencapai Rp10,5 triliun. Nixon menambahkan bahwa dari jumlah tersebut, nilai kredit yang telah di-reimburse baru sekitar Rp4,5 triliun. “Sisanya akan kami tagihkan pada bulan Oktober ini,” ungkap Nixon, menunjukkan bahwa proses administrasi reimbursement sedang berjalan.

Nixon lebih lanjut menjelaskan bahwa penyerapan dana yang terkesan relatif lambat pada tahap awal disebabkan oleh karakteristik portofolio BTN yang mayoritas berfokus pada pembiayaan perumahan, khususnya KPR. Proses KPR, secara prinsip, jauh lebih kompleks dibandingkan dengan jenis kredit pada umumnya, melibatkan tahapan verifikasi yang ketat hingga persetujuan akhir.

Selain itu, penyerapan dana pemerintah ini masih dalam fase awal, mengingat proses penyaluran kredit dilakukan secara bertahap, sesuai dengan jadwal pipeline kredit yang telah disusun. BTN sendiri telah menyiapkan pipeline kredit yang komprehensif, mencakup berbagai segmen seperti korporasi, komersial, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), konsumer, hingga syariah.

Sebagai penutup, Nixon memberikan jaminan, “Dapat kami sampaikan bahwa total pipeline yang tersedia mencapai sekitar Rp27,5 triliun, melebihi dana Penempatan Uang Negara (PUN) yang ditempatkan sebesar Rp25 triliun. Pipeline tersebut sudah siap untuk dicairkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan,” ujar Nixon, menegaskan kesiapan BTN dalam menyalurkan seluruh dana yang telah dipercayakan.