Kita Tekno – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengungkap secara menyeluruh peran bos Maktour, Fuad Hasan Masyhur, dalam kasus dugaan korupsi kuota penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. Peran tersebut akan dibuka secara terang dalam proses persidangan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan seluruh pihak yang diduga terlibat akan terungkap setelah perkara dilimpahkan ke pengadilan.
“Ketika sudah masuk ke persidangan, semuanya akan terbuka seterang-terangnya, pihak-pihak mana saja yang memiliki peran penting,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4).
Ramalan Zodiak Cancer 24 April 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan dan Keuangan
Ia menjelaskan, mekanisme pembagian kuota hingga dugaan aliran dana dari penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) kepada pihak di Kementerian Agama akan diurai di hadapan majelis hakim. Menurutnya, proses ini penting untuk memastikan transparansi dalam pengungkapan perkara.
Meski demikian, Budi belum memastikan apakah Fuad Hasan akan kembali dipanggil dalam tahap penyidikan. Ia menegaskan, pemanggilan saksi bergantung pada kebutuhan penyidik.
“Kita lihat perkembangan. Yang pasti, penyidik terus memeriksa pihak-pihak terkait, termasuk asosiasi dalam Forum SATHU,” tegasnya.
Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, di antaranya mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, mantan staf khusus Menag Ishfah Abidal Azis, Direktur Operasional Maktour Ismail Adham, serta mantan Ketua Umum Kesthuri Asrul Azis Taba.
Tak Cuma Perkuat Ekonomi Desa, Pengamat Sebut Alokasi 58 Persen Dana Desa ke Koperasi Merah Putih Cegah Penyalahgunaan Anggaran
Para tersangka diduga melakukan rekayasa untuk memperoleh kuota tambahan haji dari pemerintah Arab Saudi dengan imbalan uang. Ismail disebut memberikan sejumlah uang kepada pejabat Kementerian Agama, sementara Asrul diduga menyerahkan ratusan ribu dolar AS untuk mendapatkan keuntungan dari kuota haji khusus.
KPK mengungkap praktik tersebut menghasilkan keuntungan tidak sah hingga puluhan miliar rupiah bagi sejumlah pihak, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp 622 miliar.
Kasus ini terjadi dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji oleh pemerintah Arab Saudi. Berdasarkan aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya sebesar 8 persen. Namun, kebijakan saat itu mengubah komposisi menjadi 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Perubahan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi, termasuk pungutan liar terhadap calon jemaah haji. KPK menegaskan akan terus menelusuri aliran dana serta keterlibatan pihak lain guna menuntaskan perkara ini.
Atas perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
