Keterlibatan institusi pendidikan tinggi dalam program makan bergizi gratis menuai sorotan tajam, disebut-sebut sebagai strategi untuk “membungkam suara-suara kritis” terhadap proyek pemerintah yang dinilai sarat masalah. Isu ini muncul setelah Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan pentingnya peran aktif kampus, bukan sekadar penonton, terutama dalam pembentukan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG).
Sebagai langkah konkret, Universitas Hasanuddin (Unhas) di Makassar menjadi salah satu perguruan tinggi negeri yang belum lama ini meresmikan dapur makan bergizi gratis (MBG). Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, mengungkapkan bahwa partisipasi Unhas bermula dari permintaan pemerintah. Setelah melalui proses verifikasi, yayasan di bawah Unhas ini dinilai memenuhi kriteria, memiliki lahan, sumber daya, dan kapasitas finansial, sehingga dikontrak oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Namun, keterlibatan kampus dalam proyek MBG ini bukanlah fenomena baru dalam “godaan” pemerintah. Sebelumnya, perguruan tinggi juga pernah “digoda” dengan tawaran konsesi tambang, menimbulkan pertanyaan serupa mengenai independensi dan integritas akademik.
Lantas, mengapa peran aktif kampus dalam proyek makan bergizi gratis ini dianggap sebagian pihak sebagai “bagi-bagi proyek” semata?
Menilik Dapur MBG Universitas Hasanuddin: Pusat Gizi Inovatif di Timur Indonesia
Peresmian dapur makan bergizi gratis (MBG) di Universitas Hasanuddin (Unhas), Makassar, pada Selasa (28/04), menandai tonggak penting dengan kehadiran sejumlah pejabat tinggi. Hadir dalam acara tersebut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Rektor Unhas Jamaluddin Jompa, serta rektor dan pimpinan dari berbagai perguruan tinggi lainnya.
Dadan Hindayana secara khusus menyoroti Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) pertama di Indonesia Timur yang mengoperasikan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Ia berharap Unhas tidak hanya sebatas pengelola dapur, melainkan juga mampu menciptakan rantai pasokan mandiri untuk program ini. Keterlibatan aktif perguruan tinggi ini diharapkan Dadan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas program MBG secara keseluruhan. “Bapak Rektor ini sangat progresif, inovatif, dan luar biasa dalam membangun SPPG karena sangat gesit dalam mendukung program makan bergizi gratis,” puji Dadan, sembari menambahkan bahwa SPPG tersebut bahkan dilengkapi fasilitas pengolahan air siap minum.
BBC News Indonesia berkesempatan mengunjungi dapur Tamalanrea 14 milik Unhas yang strategis, terletak di Kecamatan Tamalanrea, tepat di belakang masjid dalam kompleks kampus. Bangunan seluas 20×15 meter persegi ini telah dilengkapi dengan beragam fasilitas modern, mulai dari peralatan produksi makanan, area pencucian bahan baku, lemari pendingin, alat masak, hingga wadah ompreng.
Menurut Wakil Yayasan Metavisi Akademik Nusantara, La Halisu, pembangunan dapur ini dimulai sejak Oktober 2025 dan berhasil diselesaikan dalam waktu kurang dari tujuh bulan. Halisu menjelaskan bahwa yayasan yang berada di bawah naungan Unhas ini awalnya fokus pada bidang pendidikan. Meskipun tidak memiliki latar belakang spesifik di bidang tata boga, ia meyakini program MBG sejalan dengan visi dan misi yayasan.
Target penerima manfaat program ini mencakup sembilan sekolah—enam TK, satu SD, satu SMP, dan satu SMA—dengan total 2.500 penerima setiap hari. Halisu menegaskan bahwa penentuan sasaran penerima manfaat sepenuhnya berada di tangan BGN, bukan pihak kampus. Sebanyak 20 pekerja lokal, yang direkrut dari masyarakat sekitar kampus, terlibat dalam operasional dapur, mencakup tugas penerimaan barang, persiapan, produksi, pemorsian, distribusi, pencucian ompreng, hingga keamanan.
Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, Halisu menyebutkan bahwa yayasan memanfaatkan sumber daya dari berbagai fakultas di Unhas, seperti sayur-mayur, buah-buahan, dan beras dari Fakultas Pertanian, serta telur, ayam, dan daging dari Fakultas Peternakan. “Semua bahan-bahan tadi, yang bisa diproduksi Unhas, maka kami akan maksimalkan untuk digunakan di dapur,” tuturnya, meskipun mengakui bahwa pasokan internal Unhas belum sepenuhnya mencukupi seluruh kebutuhan penerima manfaat.
Keterlibatan Unhas dalam proyek MBG, imbuhnya, adalah respons terhadap permintaan pemerintah untuk “menjalankan program” ini. Proses verifikasi menunjukkan Unhas memiliki lahan kosong, sumber daya, dan kemampuan finansial yang memadai, sehingga berujung pada kontrak dengan BGN. Unhas sendiri menyambut baik permintaan tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. “Di sisi lain, kami punya profesionalisme untuk mengelola yayasan sehingga dianggap mampu menjalankan kerjasama antara BGN dengan pemerintah dan Unhas,” tegasnya, menyimpulkan adanya “dua sisi yang sama-sama punya kepentingan” dalam kolaborasi ini.
Mendikti Saintek: Perguruan Tinggi Harus Berperan Aktif, Bukan Sekadar Penonton Program Prioritas
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, melihat fasilitas dapur MBG yang dikembangkan Unhas sebagai model percontohan yang patut ditiru. Model ini menunjukkan peran konkret perguruan tinggi dalam mendukung program prioritas pemerintah, sekaligus memperkuat otonomi dan posisi kampus sebagai institusi mandiri. Brian menegaskan, institusi pendidikan tidak lagi cukup hanya menjadi penonton; mereka harus terlibat aktif dalam implementasi kebijakan, termasuk inisiatif penting seperti pemenuhan gizi masyarakat.
Lebih lanjut, Brian menjelaskan bahwa SPPG di Unhas akan dikembangkan menjadi teaching factory, sebuah pusat pembelajaran yang memadukan praktik dan riset bagi mahasiswa. Dapur ini juga diharapkan menjadi sentra pengembangan sistem MBG yang dapat direplikasi secara lebih luas di berbagai daerah. “SPPG ini nantinya bisa menjadi tempat praktik, penelitian, dan pengembangan lebih lanjut program MBG,” tuturnya, menyoroti potensi akademik dari proyek ini.
Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI), Eduart Wolok, mengungkapkan bahwa diskusi mengenai keterlibatan kampus negeri dalam program MBG sudah berlangsung sekitar dua bulan lalu. Pembicaraan terbatas antara Mendikti Saintek dan sejumlah rektor ini juga membahas program andalan Presiden Prabowo Subianto yang kerap menuai kontroversi dan protes masyarakat. Eduart mengklaim, niat baik Presiden di balik program ini seringkali disalahpahami. “Pak Menteri lalu mengatakan, bagaimana kalau misalnya kampus bisa melaksanakan sekaligus mencontohkan yang baik. Bukan hanya (mendirikan) dapur yang layak, tapi menyediakan makanan bergizi dengan harga yang relatif murah,” jelas Eduart kepada BBC News Indonesia, Rabu (30/04).
Permintaan tersebut disambut antusias oleh para rektor, mengingat beberapa kampus memiliki program studi dan sumber daya yang relevan dengan bidang gizi. Selain itu, kampus-kampus ini juga diklaim memiliki data akurat mengenai potensi penerima manfaat. Keberadaan dapur MBG juga dilihat sebagai peluang magang bagi mahasiswa dan sarana untuk menganalisis dampak program di tingkat lokal. Dari inisiatif ini, beberapa perguruan tinggi yang menaungi yayasan lantas mengajukan diri, sementara sebagian lainnya “mendapat penugasan” untuk membuka dapur MBG. Hingga saat ini, hanya Unhas yang secara resmi meresmikan SPPG.
Berbeda halnya, Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI), Budi Djatmiko, mengaku tidak mengetahui adanya diskusi yang disebutkan Eduart Wolok. Namun, ia menyatakan bahwa beberapa yayasan di bawah perguruan tinggi swasta telah menjadi pengelola dapur MBG sejak dua tahun lalu. Contohnya adalah Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) di Bandung dan Universitas Narotama di Surabaya. Kedua kampus swasta ini mengajukan diri karena dinilai memiliki lahan yang cukup luas dan program studi yang relevan, menjadikan proyek MBG sebagai “laboratorium” praktis yang mengintegrasikan akademik dengan inovasi.
“Mahasiswa di ULBI kan mempelajari masalah logistik, pengiriman, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak itu bisa praktik kerja di sana,” ungkap Budi Djatmiko. Ia menambahkan bahwa dana pendirian dapur MBG di kampus swasta ini berasal dari investor, tanpa dukungan finansial dari pemerintah. Yayasan yang belum berpengalaman di bidang tata boga merekrut tenaga ahli katering untuk operasional. Sasaran penerima manfaat mereka adalah anak-anak SD, SMP, dan SMA di sekitar lingkungan kampus.
Meskipun terlibat dalam program pemerintah, baik Eduart Wolok maupun Budi Djatmiko menegaskan komitmen kampus untuk tetap menjaga sikap kritis terhadap kebijakan, termasuk program MBG. “Kritis itu kan bukan berarti harus tidak sepaham, bisa saja sepaham tetapi perlu bagaimana cara agar lebih optimal, misalnya,” kata Eduart Wolok, mencoba merumuskan definisi kritik yang konstruktif.
Keterlibatan Kampus dalam MBG: Tudingan Membungkam Suara Kritis dan Persoalan Integritas
Keterlibatan kampus dalam program MBG memicu kekhawatiran serius. Pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina, Totok Amin Soefijanto, menganggap ini sebagai upaya strategis untuk “membungkam suara-suara kritis” yang semestinya dilayangkan terhadap proyek yang penuh kontroversi ini. Totok berpendapat, sekalipun ada kritik dari lingkungan akademik, suaranya tidak akan setajam atau seobjektif yang seharusnya. Perguruan tinggi, yang idealnya menjadi garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran, berpotensi “terkooptasi” oleh dana proyek pemerintah, sehingga cenderung bermain aman.
“Misalnya saya jadi konsultan pemerintah dan dibayar, tapi dibilang boleh tetap kritis, apakah saya bisa melakukan itu?” ujarnya retoris, menyiratkan keraguan. “Saya tidak yakin,” tegasnya.
Totok lebih lanjut menilai program MBG tidak hanya sarana pemenuhan gizi, tetapi juga alat pencari popularitas bagi presiden. Setiap pihak yang kritis terhadap program ini, menurutnya, berpeluang “diberi porsi” berupa pengelolaan dapur MBG yang didanai oleh anggaran negara fantastis sebesar Rp335 triliun. Oleh karena itu, ia melihat partisipasi kampus dalam proyek ini tidak lebih dari sekadar “bagi-bagi proyek” belaka.
“Jadi ini seperti bagi-bagi proyek saja,” cetusnya. “Kampus memang punya kemampuan atau memiliki jurusan yang kaitannya dengan gizi, nutrisi, pangan. Tetapi, apakah motifnya murni untuk akademik?” Ia melanjutkan, “Perguruan tinggi sudah punya tupoksi sendiri, dan saya kira kalau sesuai dengan bidangnya ya kenapa tidak. Masalahnya, seolah-olah ini dijadikan bagi-bagi proyek supaya berkurang kritikannya.”
Atas dasar itu, Totok Amin Soefijanto secara tegas menyarankan agar kampus, baik negeri maupun swasta, mempertimbangkan ulang keterlibatan mereka dalam proyek makan bergizi gratis. Berbagai kajian dan fakta di lapangan telah membuktikan bahwa program ini memiliki banyak masalah. “Jadi banyak masalah, kalau kampus ikut ambil bagian, itu kayak menambah masalah. Kecuali kampus punya kontrol yang lebih besar dalam proses tata kelola dan segala macam,” jelasnya. Ia juga menyoroti sifat program MBG yang sangat top-down, di mana potensi masalah yang muncul justru akan membebani kampus. “Ibaratnya tidak ikut membuat keputusan, tapi ketimpa masalah,” imbuhnya.
Kekhawatiran Totok didukung oleh berbagai temuan. Kasus keracunan makanan adalah salah satu persoalan paling menonjol; Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat 33.626 pelajar mengalami keracunan yang diduga terkait MBG antara awal 2025 hingga April 2026. Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi bahwa ratusan yayasan atau mitra SPPG yang terlibat dalam proyek ini memiliki koneksi dengan lingkaran pejabat berpengaruh. Temuan terbaru ICW bahkan mengungkap dugaan markup anggaran bahan pangan, praktik monopoli pemasok, keterlibatan pihak berkuasa dalam rantai pasok, hingga indikasi pengadaan fiktif.
Gelombang penolakan masyarakat juga mewarnai pelaksanaan dapur MBG, dengan keluhan mengenai gangguan kenyamanan, pencemaran lingkungan, serta minimnya pelibatan pelaku usaha mikro dan warga lokal sebagai pekerja. Mirisnya, beberapa pekerja dapur MBG melaporkan tidak adanya kontrak kerja tertulis, tidak menerima uang lembur, jam kerja berlebihan, dan ketiadaan jaminan BPJS, menambah daftar panjang masalah dalam pengelolaan program ini.
ICW: Relevansi Peran Pendidikan dalam Program Gizi Dipertanyakan, Anggaran Negara Berpotensi Terbuang Sia-sia
Peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Seira Tamara, secara tegas mempertanyakan relevansi institusi pendidikan sebagai penyedia Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Pandangan ini serupa dengan kritiknya terhadap keterlibatan Polri dan TNI yang membuka ribuan dapur MBG. “Padahal tugas utama mereka di penegakan hukum yang masih membutuhkan pembenahan, tapi malah diberikan kerjasama di luar tupoksinya,” ungkap Seira kepada BBC News Indonesia. Ia menduga, “Apakah (kampus terlibat dalam MBG) bentuk pengejawantahan dari pemikiran BGN, karena anggaran MBG diambil dari dana pendidikan, maka jadi cocok untuk kerjasama.”
Seira menyarankan, daripada memaksakan diri mengelola dapur MBG, perguruan tinggi seharusnya lebih fokus pada isu-isu inti pendidikan, seperti mendesak pemerintah untuk menyejahterakan guru dan dosen, memperbaiki kualitas sarana-prasarana pendidikan, serta mencari solusi atas wacana penghapusan jurusan yang dianggap tidak relevan. “Itu aspek-aspek penting untuk dibenahi dalam payung besar permasalahan pendidikan,” tegasnya, menyoroti bahwa “sudah terlalu banyak akrobatik program MBG ini, yang mana lagi-lagi sangat jauh dari tujuan awalnya untuk meningkatkan kualitas gizi.”
Selain itu, ICW juga menyoroti kebijakan kontroversial Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang memutuskan untuk tetap memberikan insentif harian sebesar Rp6 juta kepada dapur-dapur MBG yang ditutup sementara. Pernyataan Dadan disampaikan saat meninjau SPPG Unhas pada Selasa (28/04): “Untuk yang (ditutup) sementara itu tetap diberi (insentif). Karena dia harus mengurus yang lain-lain.”
Fakta menunjukkan, saat ini terdapat 1.720 SPPG yang berstatus ditutup sementara, meskipun jumlah ini disebut Dadan menurun dari awal April. Sebagian besar penutupan disebabkan oleh ketiadaan sistem instalasi pengolahan air limbah dan belum adanya sertifikat laik higienis sanitasi (SLHS).
Seira Tamara menilai keputusan pemberian insentif ini “sangat tidak masuk akal” dan menunjukkan bahwa Kepala BGN telah melanggar aturannya sendiri. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional mengenai Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026, insentif Rp6 juta per hari seharusnya hanya diberikan kepada SPPG yang memenuhi standar kapasitas dan spesifikasi teknis yang ditetapkan BGN. Jika SPPG ditutup karena tidak memenuhi standar, mereka seharusnya tidak berhak menerima insentif.
“Dari situ harusnya sudah sangat mudah untuk melihat bahwa tidak ada lagi justifikasi memberikan insentif Rp6 juta tersebut,” kata Seira. Ia menambahkan, “Jadi, pernyataan Kepala BGN tidak ada dasar hukumnya. Dia berpotensi membuang anggaran negara yang sangat besar dan tidak jelas peruntukannya untuk apa.” Dengan perhitungan kasar, potensi anggaran negara yang terbuang percuma akibat keputusan ini dapat mencapai Rp10,32 miliar per hari. Oleh karena itu, ICW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera melakukan penyelidikan atas indikasi “pelanggaran penggunaan anggaran negara” yang signifikan ini.
Wartawan Muhammad Aidil di Makassar turut berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.
- BGN anggarkan tablet hingga semir sepatu senilai miliaran rupiah – Apa kaitannya dengan pemenuhan gizi dalam MBG?
- Anggaran MBG sebesar Rp335 triliun digugat ke MK karena ‘memakan’ sepertiga dana pendidikan – Seberapa mungkin dikabulkan hakim?
- Satu tahun MBG: Seratusan yayasan mitra MBG terafiliasi dengan orang dekat pejabat
- Gelombang demo MBG di berbagai daerah – Dari kasus-kasus keracunan hingga protes menu tak sesuai
- Kepala BGN klaim nilai pengadaan ribuan motor listrik di bawah harga pasar
- Ratusan pelajar dan santri di Jawa Tengah keracunan, ‘kapok dan trauma’ dengan MBG
