jpnn.com, JAKARTA – Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyebutkan Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan republik yang secara prinsip dimiliki seluruh rakyat di Tanah Air, bukan punya individu atau kelompok tertentu.
Hal demikian dikatakan dia dalam orasi ilmiah saat acara pengukuhan Profesor Emeritus bidang Hukum Tata Negara bagi Prof. Dr. Arief Hidayat di Universitas Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/5).
“Lama-lama, kok, saya tidak tahan juga, lo, karena ini (Indonesia, red) bukannya milik seseorang. Republik Indonesia ini adalah milik semua. Bagaimana, sih,” kata Megawati, Sabtu.
Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno itu juga menyoroti adanya upaya-upaya untuk mengutak-atik sistem pemilu.
Kenangan Megawati Bersama Bung Karno Naik Kereta Api
Megawati dengan tegas membela sistem Pilpres secara langsung, karena menjadi mandat reformasi yang memberikan legitimasi kuat bagi seorang pemimpin.
Ketua Umum PDI Perjuangan itu menyentil pihak yang menggunakan alasan biaya tinggi sebagai pintu masuk mengubah sistem demokrasi.
“Hanya karena katanya sekarang biayanya banyak (mahal). Lo, kenapa tahun 1955 bisa? Keadaannya tenang-tenang saja, rakyatnya tenang saja. Kalau sekarang dibilang biayanya besar, itu aneh bagi saya,” kata Megawati.
Dia dalam orasinya juga menyoroti gejala penyeragaman di lembaga-lembaga negara, termasuk legislatif (DPR) dan yudikatif.
Perkara Andrie Yunus Dibawa ke Pengadilan Militer, Megawati: Kok, Lucu, Ya?
Megawati mengkritik budaya asal bapak senang atau mentalitas siap komandan yang mulai merambah ranah sipil dan hukum.
Wapres kedelapan RI itu menceritakan pengalaman saat berhadapan dengan aparat pada masa lalu ketika instruksi seringkali datang atas nama perintah atasan.
“Apa saya dipikir tidak tahu? Tahulah saya kalau orang selalu mengelaknya begitu (bilang suruhan komandan). Makanya kalau sama pengawal saya, ‘Awas, lo, ya kalau kamu bilang ini suruhan komandan. No! Siap karena kamu itu tahu apa tidak tahu,” ujar Megawati.
Megawati dan Kuasa Usaha Irak Bahas Geopolitik Timur Tengah
Dia mewanti-wanti agar hukum dan lembaga negara seperti DPR tidak menjadi ‘kering’ dan hanya menjadi alat kekuasaan yang menjauh dari rakyat.
Dalam kesempatan itu, Megawati memuji keberanian Prof. Arief Hidayat yang pernah mengeluarkan Dissenting Opinion (pendapat berbeda) di Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk integritas intelektual yang tidak mau diseragamkan.
“Jangan biarkan hukum kehilangan keberpihakannya. Saya ingin sampaikan kepada akademisi dan mahasiswa, getarkan suara hati nurani saudara untuk mengawal kebenaran dan keadilan,” pungkasnya. (ast/jpnn)
Megawati Sambut Kerja Sama Riset UTAR-BRIN
