Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi dapat berujung pada naiknya beban subsidi energi yang harus ditanggung negara, mencapai 15-20 persen lebih tinggi dari pagu yang ditetapkan dalam APBN 2026 sekitar Rp 210 triliun.
Pengamat Energi Universitas Indonesia (UI), Iwa Garniwa, mengatakan melemahnya kurs Rupiah hingga menembus Rp 17.500 per Dolar AS secara langsung menambah beban subsidi energi.
Hal ini, menurutnya, setidaknya disebabkan dua hal yakni subsidi energi di Indonesia memakai skema cost recovery, di mana pemerintah membayar selisih antara harga keekonomian dan harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.
Adapun harga keekonomian ditentukan dari penjumlahan harga MOPS, biaya distribusi, pajak, dan margin perusahaan. Sementara itu, komponen terbesar pada harga MOPS yakni harga minyak dunia dalam Dolar As dan kurs rupiah terhadap dolar AS.
“Dampaknya besar dan langsung, di kurs Rp 17.500, beban subsidi energi 2026 bisa 15-20 persen lebih tinggi dari pagu APBN kalau harga BBM subsidi tetap,” ungkap Iwa kepada kumparan, Kamis (14/5).
Iwa menjelaskan, pelemahan kurs berdampak pada impor minyak mentah dan BBM menjadi lebih mahal, biaya impor LPG juga naik karena 70 persen kebutuhan dari impor, hingga utang dan bunga PLN dan Pertamina dalam Dolar AS menjadi bengkak.
Berdasarkan perhitungan pemerintah dan asumsi PT Pertamina, setiap pelemahan Rp 1.000 dalam kurs Rupiah, maka beban subsidi dan kompensasi akan naik sekitar Rp 12-15 triliun per tahun.
Dia mencontohkan jika harga minyak Indonesia (ICP) USD 75 per barel dan kurs Rp 17.500, maka arga keekonomian Solar bisa tembus Rp 14.000 per liter, sementara harga jual subsidi Rp 6.800 per liter, sehingga selisih Rp 7.200 per liter ditanggung negara.
Di sisi lain, Iwa menjelaskan masih ada dampak tidak langsung, yakni biaya pembangkitan PT PLN dalam Dolar AS bisa membengkak, dan mengakibatkan biaya produksi listrik naik.
“Sebesar 40 persen biaya pembangkitan PLN dalam USD. Rupiah lemah maka biaya listrik naik, tapi tarif subsidi ditahan. Akibatnya kompensasi ke PLN membengkak,” ungkap Iwa.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Padjadjaran (Unpad), Yayan Satyakti, mengatakan bahwa dengan referensi harga MOPS periode 25 Maret–24 April 2026, harga keekonomian Pertamax (RON 92) diperkirakan mencapai Rp 17.080 per liter dan Pertalite (RON 90) mencapai Rp 16.968 per liter.
Harga keekonomian kedua produk tersebut, lanjut dia, tentu sangat jauh dari harga jual yang saat ini ditahan oleh PT Pertamina, yakni masing-masing dibanderol Rp 12.300 per liter dan Rp 10.000 per liter.
“Beban kompensasi harian total kedua BBM diperkirakan mencapai Rp 653,6 miliar per hari atau sekitar Rp 238,6 triliun per tahun, jauh di atas baseline LKPP 2024 (Rp 133,7 triliun) akibat lonjakan harga minyak dunia,” jelas Yayan.
Yayan juga menuturkan, ditahannya harga Pertamax adalah langkah tepat agar subsidi energi tidak semakin membengkak karena pergeseran konsumsi masyarakat. Dia menghitung bahwa estimasi elastisitas silang BBM antara Pertalite dan Pertamax berkisar 0,30–0,55.
Berdasarkan metode perhitungan Nash–MCMC–OLS, dia juga memproyeksi beban subsidi tahunan kumulatif akibat dua bulan penutupan Selat Hormuz, yang mengakibatkan lonjakan harga minyak mentah, bisa mencapai Rp 170–210 triliun.
“Dengan kebutuhan cadangan fiskal tambahan sekitar Rp 20–25 triliun di atas baseline, didominasi fase pemulihan lambat (Fase 2, Hari 61–180), bukan fase puncak krisis,” tandas Yayan.
