Anggota Komisi V DPR Sudjatmiko memberikan catatan terkait tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur yang terjadi pada Senin (27/4) malam. Dalam peristiwa tersebut, 16 orang dilaporkan meninggal dunia.
Sudjatmiko mengatakan penyebab pasti tabrakan belum diketahui. Namun, terdapat sejumlah kemungkinan, mulai dari gangguan sistem hingga persoalan jalur kereta.
“Tapi yang jelas sinyal merahnya itu mati, jadi dari Stasiun Bekasi hijau seperti itu. Ini sebenarnya jalur Cikarang-Bekasi itu harusnya double-double track. Kenapa harus double-double track? Karena dia melayani Commuter Line dan kereta jarak jauh. Selalu harusnya double-double track,” kata Sudjatmiko dalam agenda Diskusi Forum Dialektika di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4).
Soroti Infrastruktur dan Perlintasan
Ia menjelaskan, jalur dari Manggarai ke Bekasi sudah menggunakan sistem jalur ganda terpisah antara Commuter Line dan kereta jarak jauh. Namun, dari Bekasi ke Cikarang masih menggunakan jalur ganda yang belum terpisah.
“Itu jadi untuk tadi peraturan sudah saya sedikit jelaskan, yang jelas perlintasan sebidang ini memang wajib dijaga sesuai dengan peraturan dan tingkatan dari jalannya. Kalau jalan nasional Kementerian, jalan kabupaten dari bupati, jalan provinsi gubernur. Tapi Pak Presiden sudah menginstruksikan untuk mengganti semuanya jadi dari Presiden nanti senilai Rp 4 triliun, mudah-mudahan ini bisa selesai dalam tahun ini,” kata dia.
Usulan Solusi Jangka Pendek hingga Panjang
Politikus PKB ini mengusulkan sejumlah langkah penanganan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Untuk jangka pendek, ia mendorong penjagaan penuh di perlintasan rawan oleh petugas bersertifikat.
“Emang ini harus punya sertifikat. Terus kedua meningkatkan keselamatan perlintasan sebidang seperti penambahan rambu dan sinyal peringatan, penertiban pelanggaran wajib nanti,” kata dia.
“Dan jangka pendeknya kemarin saya juga sudah mengusulkan untuk kabin masinis itu bisa mengetahui secara visual dengan layar monitor 1.000 sampai 2.000 meter,” tambah dia.
Ia menjelaskan, saat ini sistem kontrol hanya dapat dipantau dari stasiun, sementara masinis belum memiliki akses visual langsung.
“Nanti harapannya bisa di sebuah kabin masinis itu bisa mengetahui 1.000 sampai 2.000 meter karena jarak dengan kecepatan 60 sampai 100, kalau 60 berarti kan jarak pengeremannya sekitar 600 meter, kalau kecepatannya 100 kan berarti jarak pengeremannya 1 kilo itu dia 1.000 meter kalau kecepatan 100,” kata dia.
Menurutnya, akses kabin masinis mengetahui secara visual dengan layar monitor bisa terkoneksi dengan CCTV yang tersedia.
Nah, harapannya bisa dengan teknologi sebenarnya tidak terlalu mahal, hanya terkoneksi CCTV di setiap perlintasan sebidang dan stasiun, jadi nanti masinis itu bisa mengakses 1.000 sampai 2.000 meter pandangan ke depannya dengan monitor itu.
Evaluasi Sistem Keselamatan
Untuk jangka menengah, diperlukan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan nasional serta perbaikan pada perlintasan sebidang, baik di jalur kereta maupun jalan raya.
“Terkadang perlintasannya jalannya aspalnya betonnya ini tidak bagus ya jadi bergelombang jadi pengendara kendaraan bermotor roda dua roda empat ini dan yang lainnya itu terganggu karena rusak ya jalannya. Perlintasan kan kadang sering rusak karena beban kejutnya. Juga integrasi sistem pengaman,” ucap Sudjatmiko.
Sementara untuk jangka panjang, ia menilai pembangunan flyover dan underpass perlu dipercepat, khususnya di wilayah dengan lalu lintas kereta yang padat.
“Kalau itu harus dibuat flyover memang nggak ada cara lain kalau EQL-nya tinggi keretanya di bawah apalagi Jabodetabek tiap 5 menit ada kereta, nah itu harusnya sudah menggunakan flyover dan underpass. Nah penutupan perlintasan sebidang yang ilegal, nah ini yang harus ditekankan yang ilegal saja. Modernisasi sistem perkeretaapian tadi salah satunya yang saya sampaikan harus ada pandangan visual seperti itu,” kata dia.
Bukan Sekadar Faktor Individu
Ia menilai kecelakaan ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu, melainkan adanya persoalan sistem yang perlu dibenahi.
“Nah kejadian ini memang harus jadi momentum evaluasi menyeluruh buat sistem keselamatan transportasi nasional khususnya pada perlintasan sebidang. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama,” ucap dia.
