Presiden Prabowo Subianto didesak untuk segera melakukan berbagai pembenahan signifikan setelah satu tahun masa jabatannya. Sejumlah saran krusial telah mencuat, mulai dari urgensi penggantian personel pemerintahan hingga perlunya perombakan birokrasi secara menyeluruh.
Direktur Eksekutif lembaga riset NEXT Indonesia Center, Christiantoko, menekankan bahwa Presiden tidak dapat mengabaikan aspirasi masyarakat yang menuntut perubahan pada jajaran pembantunya. “Penilaian publik mengenai adanya individu yang kurang kompeten menempati posisi strategis dalam pemerintahan, tentu tidak dapat diabaikan,” tegas Christiantoko dalam acara Katadata Policy Dialogue: Satu Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa (21/10).
Isu berikutnya yang tak kalah penting adalah pembenahan birokrasi dan regulasi. Christiantoko menyoroti kebiasaan pemerintah yang cenderung mencari solusi dengan menerbitkan peraturan baru. “Jumlah regulasi yang sangat banyak kerap menjadi solusi instan bagi setiap permasalahan di lapangan, yang pada akhirnya justru menciptakan kompleksitas baru,” jelas Christiantoko. Lebih lanjut, ia juga mengemukakan bahwa pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi kendala utama, di mana sebagian besar dari mereka dinilai masih belum sepenuhnya menyadari akar permasalahan yang dihadapi masyarakat. “Persoalan birokrasi memang harus dibereskan dengan baik, termasuk dalam hal kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (talent) di dalamnya,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyoroti struktur pemerintahan yang dinilai terlalu ‘gemuk’ saat ini. Ia menyarankan agar pemerintah mengkaji secara mendalam apakah komposisi pemerintahan yang besar tersebut memang efektif untuk menyokong target ambisius Indonesia Emas 2045. “Pemerintahan perlu mengkaji secara mendalam apakah struktur pemerintahan yang ‘gemuk’ ini memang esensial untuk mendukung program-program strategis seperti Asta Cita,” papar Arya dalam kesempatan yang sama.
Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mendesak evaluasi serius terhadap kinerja tujuh menteri serta kepala lembaga dalam Kabinet Merah Putih. “Beberapa pos kementerian yang layak dievaluasi secara serius antara lain: Menteri Kehutanan; Menteri Kesehatan; Menteri Perumahan dan Permukiman; Menteri Pariwisata; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa & PDT; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; dan Kepala Badan Gizi Nasional,” ujar Pangi dalam keterangannya, Selasa (21/10).
Pangi berpandangan bahwa Presiden Prabowo harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat untuk mencopot menteri yang selama satu tahun tidak mampu menunjukkan hasil nyata. “Negara membutuhkan pejabat yang berorientasi pada hasil nyata, bukan sekadar pencitraan, absennya kontribusi substantif, atau hanya menyampaikan kabar gembira tanpa realisasi di lapangan,” tegas Pangi. Ia secara spesifik menyoroti sejumlah program yang merupakan janji Prabowo kepada rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji.
Menurut Pangi, kurun waktu satu tahun sudah lebih dari cukup sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja para pembantu Presiden. “Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat,” pungkas Pangi.
