Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyerukan reformasi total terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk penghapusan hak veto dan memasukkan Pancasila dalam Piagam PBB.
Hal itu disampaikan Megawati dalam orasi kebangsaan pada peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika (KAA) di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).
Megawati menilai struktur PBB saat ini sudah tidak relevan karena dibentuk berdasarkan konfigurasi politik pasca-Perang Dunia II.
Ia pun menghidupkan kembali pidato Presiden pertama RI Soekarno berjudul ‘To Build The World Anew’ yang disampaikan di Sidang Umum PBB pada 1960.
“Bung Karno menyerukan reformasi atau re-tooling PBB. Kesetaraan antarbangsa menjadi agenda terbesar Bung Karno,” kata Megawati.
Menurutnya, salah satu langkah penting adalah menghapus hak veto yang dimiliki negara-negara besar karena dinilai menciptakan ketimpangan dalam sistem global.
Gagasan tersebut sebelumnya juga kerap disuarakan Megawati dengan menekankan pentingnya kesetaraan antarnegara di PBB .
“Bung Karno mengusulkan penghapusan hak veto yang dimiliki negara pemenang Perang Dunia II. Selain itu, perlu ada perubahan Piagam PBB dengan memasukkan Pancasila sebagai landasan internasional,” tegasnya.
Selain itu, Megawati juga mendorong reformasi struktural Dewan Keamanan PBB serta pemindahan markas besar organisasi tersebut ke negara yang netral, agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan kekuatan besar.
Ia menilai reformasi tersebut mendesak dilakukan di tengah situasi geopolitik global yang semakin tidak stabil.
Megawati menyinggung berbagai konflik internasional sebagai tanda bahwa sistem dunia saat ini sedang mengalami guncangan.
“Dunia kini memerlukan pemikiran alternatif tentang bagaimana perdamaian dunia diwujudkan. Dalam perspektif ini, semangat KAA, Gerakan Non-Blok, dan pidato ‘To Build The World Anew’ menjadi jawaban,” ujarnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa praktik neokolonialisme dan imperialisme masih berlangsung dalam bentuk baru di era modern.
Karena itu, ia mendorong digelarnya Konferensi Asia Afrika Jilid II sebagai upaya menjaga kedaulatan negara-negara berkembang.
“Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika Jilid II sangat relevan. Di sinilah pemikiran geopolitik Bung Karno menjadi kompas bagi masa depan bangsa dan dunia,” terangnya.
