Kita Tekno – – Gelombang protes yang dipicu oleh kebijakan publik di Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya direspons langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Setelah unjuk rasa besar yang melibatkan sekitar 3.000 massa pada 21 April 2026, Rudy menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya.
Langkah ini diambil menyusul kegaduhan publik terkait rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar serta tudingan praktik nepotisme dalam pemerintahannya.
Evaluasi Anggaran Renovasi Rumah Dinas
Salah satu poin utama yang disoroti publik adalah alokasi anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar. Anggaran tersebut mencakup 57 item belanja, mulai dari rehabilitasi bangunan hingga pengadaan barang mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut.
Rudy menyebut, perencanaan anggaran tersebut sebenarnya telah ada sejak sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mencari alasan dan memilih untuk bertanggung jawab penuh atas situasi yang terjadi.
“Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya,” ujar Rudy di instagramnya dikutip Senin (27/4).
Sebagai langkah konkret, ia berkomitmen untuk menanggung biaya pribadi atas item-item yang dianggap di luar fungsi kedinasan.
“Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut,” tambahnya. Seluruh paket renovasi tersebut kini dijanjikan akan diaudit ulang secara terbuka agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Hapus Nepotisme dan Peran Keluarga
Selain persoalan fasilitas mewah, isu dinasti politik menjadi pemicu kemarahan massa. Sebelumnya, posisi strategis di Pemprov Kaltim sempat diisi oleh kerabat dekat Rudy Mas’ud, termasuk Hijrah Mas’ud yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Dalam upaya memulihkan kepercayaan publik, Rudy memastikan akan mencopot Hijrah Mas’ud dari jabatan strategis tersebut.
“Kedua, sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik, mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk wakil ketua tim ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan,” tegas Rudy.
Tuai Protes Masyarakat
Diketahui, langkah ini diambil setelah ribuan mahasiswa, organisasi masyarakat, dan masyarakat adat mengepung kantor Gubernur Kaltim di Samarinda. Massa menuntut diakhirinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Aksi yang membawa pesan “Jabatan Publik bukan Warisan Keluarga” tersebut sempat diwarnai ketegangan antara massa dan aparat keamanan. Publik sebelumnya juga telah menyoroti gaya hidup Rudy, termasuk pengadaan mobil dinas mewah Range Rover seharga Rp 8,5 miliar yang akhirnya dikembalikan kepada penyedia jasa.
Dengan pernyataan ini, Rudy berharap masyarakat dapat memberikan doa dan dukungan agar program pemerintah ke depan lebih berpihak pada kebutuhan dasar rakyat Kalimantan Timur.
