Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak adanya reformasi total sistem keselamatan perkeretaapian menyusul kecelakaan yang melibatkan Kereta Api Argo Bromo Anggrek dengan KRL di Bekasi pada 27 April 2026.
Pengurus Harian YLKI, Rio Priambodo, mengatakan YLKI mendorong adanya pembenahan sistem jalur kereta api, termasuk pemisahan jalur kereta jarak jauh dan kereta komuter. Tujuannya meningkatkan keselamatan dan mengurangi risiko kecelakaan.
“YLKI menegaskan bahwa keselamatan konsumen merupakan hak dasar yang harus dijamin oleh negara dan pelaku usaha. Peristiwa ini harus menjadi momentum untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi publik di Indonesia,” kata Rio dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Rio menegaskan keselamatan penumpang merupakan hak dasar yang wajib dijamin oleh negara dan pelaku usaha.
Dia menilai penanganan korban harus menjadi prioritas utama, mulai dari perawatan medis hingga pemulihan fisik dan psikologis. Selain itu, operator diminta bertanggung jawab penuh, termasuk terhadap korban meninggal dunia.
YLKI juga menyoroti keandalan infrastruktur dan sistem keselamatan yang dinilai masih memiliki celah. Menurut Rio, kecelakaan ini mengindikasikan potensi kelemahan pada sistem peringatan dini (early warning) dan pengamanan yang seharusnya dapat mencegah insiden.
“Di era teknologi, kegagalan sistem keselamatan adalah indikasi serius yang tidak boleh diabaikan,” ujarnya.
Selain itu, YLKI menuntut kepastian santunan bagi seluruh korban, baik luka maupun meninggal dunia, agar diberikan secara cepat, transparan, dan tanpa proses berbelit. Pemerintah diminta hadir aktif untuk memastikan hak korban terpenuhi.
Hal ini juga harus dilakukan dengan investigasi menyeluruh oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Investasi Ini juga harus transparan agar bisa mengungkap penyebab kecelakaan, termasuk kemungkinan faktor force majeure, human error, maupun kelalaian sistem.
Selain itu, evaluasi terhadap fasilitas bagi konsumen rentan seperti lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas juga menjadi sorotan. Penempatan gerbong, termasuk gerbong khusus wanita, dinilai perlu ditinjau ulang dari sisi keamanan.
“YLKI menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem perlintasan kereta api guna mencegah terulangnya kecelakaan serupa di masa mendatang,” jelasnya.
Rio juga memandang pentingnya evaluasi sistem perlintasan kereta api, termasuk penertiban perlintasan ilegal oleh pemerintah daerah guna mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
Di sisi lain, kepastian informasi bagi penumpang juga menjadi perhatian. Operator diminta memberikan informasi yang cepat dan transparan terkait jadwal keberangkatan, penjadwalan ulang, hingga pengembalian dana.
