Sejumlah anggota DPR RI menyoroti keras insiden tabrakan KA Argo Bromo Anggrek dengan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4) malam. Mulai dari desakan mundur Dirut KAI, dugaan masalah sistem dan human error, hingga dorongan evaluasi total keselamatan perkeretaapian nasional mengemuka pascakecelakaan yang menewaskan belasan orang tersebut.
Buntut Tabrakan KA vs KRL di Bekasi, Anggota Komisi VI Desak Dirut KAI Mundur
Anggota Komisi VI DPR RI, Firnando Ganinduto, menyoroti insiden kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek yang menabrak KRL di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/4) malam.
“Ada pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan, serta standar operasional yang diterapkan. Ini adalah tanggung jawab manajemen puncak, kami mendesak Dirut KAI untuk mengundurkan diri,” kata Firnando dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Dia menilai, ada kegagalan sistemik yang terjadi sehingga mengakibatkan kecelakaan terjadi.
“Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini,” pungkasnya.
Pimpinan Komisi V Soroti Tabrakan KA vs KRL: Masalah Sinyal atau Human Error?
Wakil Ketua Komisi V DPR Syaiful Huda menyoroti tabrakan KA Argo Bromo Anggrek (PLB 4B) dengan KRL PLB 5588a dengan rute Kampung Bandan-Cikarang di Stasiun Bekasi Timur, yang terjadi Senin (27/4) malam.
“Pertama bahwa kepatuhan publik untuk mengutamakan perjalanan kereta masih relatif rendah. Kita masih sering melihat banyak masyarakat kita yang nekat menerobos palang pintu di perlintasan sebidang meskipun sudah ada sinyal kereta hendak melintas,” kata Huda dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (28/4).
Politikus PKB ini mengatakan, pihaknya menyoroti masih tingginya jumlah perlintasan sebidang yang kerap mengganggu perjalanan kereta api kita baik jarak jauh maupun commuter.
“Namun kecelakaan-kecelakaan ini memicu revolusi standar keselamatan untuk menekan potensi kecelakaan di masa depan. Nah kami berharap kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan Commuter Line juga harus menjadi titik balik untuk merumuskan standar keselamatan yang lebih baik dari PT KAI ke depan,” ucap Huda.
Puan Minta Perlintasan Sebidang Jalur KA Dibenahi Usai Kecelakaan KRL di Bekasi
Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyampaikan belasungkawa kepada korban insiden kecelakaan kereta api dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur.
“Atas nama pribadi maupun atas nama DPR RI, saya sampaikan dukacita mendalam untuk para korban dalam kecelakaan kereta api yang terjadi semalam di wilayah Bekasi,” kata Puan, Selasa (28/4).
Puan menilai kecelakaan KRL dan Argo Bromo Anggrek menunjukkan semakin kompleksnya operasional jalur padat metropolitan, dengan frekuensi tinggi dan ruang toleransi gangguan yang sempit.
“Dan hasil terpenting dari evaluasi ini adalah memastikan masyarakat melihat bahwa menggunakan KRL tetap merupakan pilihan transportasi yang aman, rasional, dan didukung oleh sistem keselamatan yang terus diperkuat,” tutup Puan.
Tabrakan KA di Bekasi Timur, Komisi V Desak Investigasi-Soroti Jalur Sebidang
Ketua Komisi V DPR Lasarus, mendesak pemerintah melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional usai kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.
“Selaku pimpinan Komisi V DPR menyampaikan turut berduka cita yang mendalam atas insiden kecelakaan tersebut. Semoga keluarga korban diberi kekuatan dan ketabahan. Dan kepada petugas di lapangan untuk memastikan dan memprioritaskan penanganan korban agar mendapatkan penanganan dengan baik dan maksimal,” kata Lasarus dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Lasarus mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan ribuan perlintasan sebidang yang dinilai menjadi titik rawan kecelakaan.
Pandangan juga disampaikan Anggota Komisi V, Sofwan Deddy Ardyanto.
“Perlu dijawab bagaimana sistem monitoring maupun petugas di lapangan bisa gagal mendeteksi atau mengantisipasi laju KA Argo Bromo hingga menabrak rangkaian KRL yang sedang berhenti,” kata Sofwan.
